Kamis, Februari 25, 2021

Khawatir RUU SDA Bisa Jadi Bumerang Pemerintah

Stigma Negatif dalam Budaya Patriarki

Diskursus tentang tubuh dan konstruksi gender merupakan sebuah realitas politik yang cukup banyak diperbincangkan. Hal tersebut terjadi karena tubuh dan konstruksi gender amat dekat...

RPJMN Tanpa Masyarakat Adat

Distribusi kebijakan merupakan bentuk konkrit dari proses politik. Distribusi, menandakan pemerintah telah melaksanakan pembangunan, sesuai dengan pelbagai tuntutan politik dari partikularitas masyarakat. Itulah yang...

“Moderasi Beragama”–Sebuah Pleonasme yang Serius

Beberapa waktu lalu, seorang teman mengunggah foto tangkapan layar berita protes Gubernur Sumatera Barat atas Alkitab berbahasa Minang di akun Facebooknya. Pada foto tersebut...

Pemilu, Prasangka, dan Perdamaian

Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan pada tanggal 17 April tahun 2019 ini setidaknya menghasilkan tiga hal. Yaitu, terpilihnya wakil rakyat yang akan duduk di...
Maulana zulvian
Pekerja teks komersial, suka main kamera, surfing dunia digital, dan cinta Allah SWT

Tarik ulur pasal RUU Sumber Daya Air yang sedang dibahas Pemerintah bersama DPR saat ini dikhawatirkan bisa menjadi jebakan atau bumerang bagi pemerintah sendiri. RUU ini bisa saja malah menyeret pemerintah ke ranah hukum.

Pasalnya beranggapan bahwa mengancam pihak swasta air minum dalam kemasan, terlebih persyaratan ketat juga menjadi kendala. Dalam hal ini Guru Besar bidang Ilmu Hidrogeologi Vulkanik Fakultas Teknik Geologi yang juga Dekan Fakultas Teknik Geologi Unpad Prof. Hendarmawan mencontohkan soal izin penggunaan sumber daya air dalam RUU SDA, di mana pihak swasta harus memenuhi syarat tertentu dan ketat.

Jika setelah UU ini disahkan dan negara tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, maka pemerintah bisa dituntut secara hukum. “Pasalnya Undang-Undang SDA ini kan mengacu kepada UUD 1945 Pasal 33, di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkap dekan Fakultas Teknik Geologi UNPAD.

Karena itu, Hendarmawan mengingatkan agar pemerintah jangan terjebak kepada sesuatu yang disetujuinya sendiri. “Di RUU SDA ini kan disebut bahwa setiap masyarakat harus mendapatkan akses atas air bersih. Kan itu harus dilaksanakan pemerintah. Lalu dengan bahasa itu berarti kalau ada yang tidak dapat akses ar bersih dan pemerintah tidak ada di situ, pemerintah sudah kena dari sisi hukum,” ucapnya.

Menurutnya, itu bumerang bagi pemerintah sendiri. Di Bandung saja, kata Hendarmawan, ada sekitar 56 desa yang tidak memiliki akses air bersih, belum di daerah-daerah lainnya. “Jadi jangan sampai substansi dari hukumnya itu nanti menjadi bumerang atau malah merugikan pemerintah sendiri. Di situ rakyat bisa menuntut,” tandasnya.

“Siapa yang harus tanggung jawab? Kan negara. Nah kalau UU SDA sampai terjebak sampai situ, mungkin mulai dari presiden sampai menterinya bisa dihukum itu kalau sudah ada klausul tadi.”

Untuk itu, menurut Hendarmawan, RUU SDA  jangan menutup kemungkinan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih itu perlu bantuan swasta juga. “Tapi tentunya harus dengan pengawasan dari pemerintah,” katanya.

Pasalnya, kehadiran pihak swasta itu juga masih dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur perpipaan air bersih yang harganya relatif mahal. “Jadi kalau pemerintah tidak punya uang bisa ke swasta untuk membangun infrastrukturnya. Tapi harganya nanti harus yang terjangkau rakyat, tidak boleh terlalu mahal. Jadi namanya jangan disebut untuk menjual air tapi pemeliharaan pipa,” ujarnya.

Soal adanya keterlibatan BUMN dalam pengelolaan air bersih di RUU SDA, Hendarmawan melihat itu sesuatu hal yang sangat normatif karena untuk menunjukkan negara tampil di dalamnya. “Itu sah-sah saja. Tapi pada saat yang sama, yang tidak bisa dikuasai oleh BUMN sebaiknya tetap ada kolaborasi dengan swasta. Jadi saran saya sebaiknya di RUU SDA ini tidak usah disebutkan dengan syarat-syarat yang ketat untuk ditawarkan ke swasta,” ucapnya.

Karena yang namanya pelaku usaha, katsa Hendarmawan, kalau dikasih syarat ketat dan intrik-intrik yang macam-macam, mereka pasti akan memilih untuk lebih baik bernvestasi ke luar. “Ini kan akan merugikan pemerintah sendiri kalau nanti mereka keluar dari Indonesia dan berinvestasi di negara lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Hendarmawan, RUU SDA yang sedang dibahas ini juga berpeluang membuka praktek-praktek korupsi. “Kenapa? Kalau BUMN nanti tidak punya kemampuan untuk melayani akses air bersih masyarakat, lantas daerah-daerah yang tidak terlayani sama siapa. Ini kan menjurus kepada praktek-praktek korupsi,” tukasnya.

Tidak hanya itu, bisa-bisa pengelolaan air bersih ini juga akan dikuasai pemerintah asing ujung-ujungnya karena ketidakmampuan negara untuk mengelolanya. “Saya khawatir, UU SDA ini nantinya malah akan menjual sumber daya air kita ke asing. Apalagi air di Indonesia itu berlimpah,” kata Hendarmawan.

Kekhawatiran terhadap kinerja pemerintah menguasai sektor berbasis air bisa menjadi pertimbangan faktor-faktor pendukung, terlebih sistem kolaborasi menjadi pilihan baik. Semua untuk kesejahteraan rakyat, pengelolaan air dengan kualitas mempuni akan membuka investasi diberbagai bidang. Pengawasan dari pemerintah bisa lebih ditingkatkan secara objektif.

Maulana zulvian
Pekerja teks komersial, suka main kamera, surfing dunia digital, dan cinta Allah SWT
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Asesmen dan Metode Wawancara dalam Psikologi Klinis

Seperti yang kita tahu, bahwa psikologi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan kehidupan manusia, karena psikologi berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Psikologi yang kurang baik...

Kajian Anak Muda Perspektif Indonesia

Sejak awal, perkembangan kajian anak muda dalam perspektif Indonesia telah menjadi agenda penting dan strategis. Sebagai bidang penelitian yang relatif baru, tidak dapat dipungkiri...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Polemik Pernikahan Dini Masa Pandemi

Menyebarnya virus covid 19 di Indonesia sangat cepat dan menyeluruh ke berbagai wilayah dari kota besar sampai daerah pelosok desa. Virus ini terjadi mulai...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Kajian Anak Muda Perspektif Indonesia

Sejak awal, perkembangan kajian anak muda dalam perspektif Indonesia telah menjadi agenda penting dan strategis. Sebagai bidang penelitian yang relatif baru, tidak dapat dipungkiri...

Revitalisasi Bahasa Daerah Melalui Tradisi Santri

Bahasa daerah merupakan bahasa awal yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Melihat bahasa daerah di Indonesia sangat banyak ragamnya dan merupakan kekayaan budaya Indonesia, seiring...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.