Jumat, Desember 4, 2020

Khabib Nurmagomedov dan Depopulisme Politik Islam

Kesaktian Pancasila dan Politik Memori

Peristiwa berdarah G30S/PKI atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah misteri kelam yang membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. Sebuah peristiwa yang bukan...

Kontroversi Dokter Terawan dan Posisi Penelitian

Kerap orang berkata “ini sudah diteliti” atau “itu sudah ada penelitiannya” dengan maksud memberi argumen bahwa hal yang sudah diteliti tersebut pasti benar atau...

Wanita, Industri, dan Diskriminasi

Sudah menjadi rahasia umum opera sabun dan masyarakat Indonesia memliki hubungan sangat intim. Di tengah hegemoni opera sabun, muncul satu judul yang meyajikan fenomena...

Kisah RUU dan Tagar Kekerasan Seksual

Tahun 2018 yang telah berganti masih meninggalkan banyak PR. Salah satunya tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang masih berjalan di tempat. Padahal, RUU...
zainul abidin
Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dan sekarang menjadi Asisten Peneliti di Center for Election and Political Party (CEPP) Fisip Universitas Indonesia.

Nama Khabib Nurmagomedov beberapa hari ini sangat menggelegar di jagat media sosial. Berbagai cuitan, story, dan dinding medsos memuji atlet yang berlaga di Ultimate Fighting Championships (UFC) ini, karena menang TKO atas Conor McGregor yang dikenal sangat sombong dan rasis pada tanggal 07 Oktober 2018.

Selain itu, Khabib Nurmagomedov juga disambar dengan kritikan juga setelah keluar dari ring menciptakan kegaduhan, memantik kekacauan dengan meloncati salah satu anggota team Conor McGregor karena disiyalir menghina Khabib dengan kata yang bernada sara.

Di tengah viralnya Khabib Nurmagomedov. Menurut penulis kasusnya tersebut secara politik menarik jika kombinasikan dengan rangkaian gerakan sosial 14 Oktober, 4 November, dan 2 Desember 2016 di Indonesia.

Gerakan tersebut merupakan respon atas penghinaan yang berbau agama oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016. Dengan meyoalkan Surat Al-Maidah ayat 51, dimana orang muslim diharuskan memilih pemimpin yang memiliki keyakinan yang sama. Sedangkan kasus Khabib Nurmagomedov penghinaan atas identitasnya sebagai muslim, karena menolak minum keras yang menyebabkannya ia merespon secara emosional.

Jadi konteks dan motif dari kedua kasus tersebut adalah aksi bela Islam. Pembedanya adalah di Indonesia masyarakat Islam sebagai mayoritas sedangkan Khabib Nurmagomedov adalah minoritas muslim di tengah ratusan ribu penganut agama mayoritas. Berdasarkan tingkah laku, dan respon yang berani dari Khabib Nurmagomedov atas penghinaan ia sebagai minoritas, maka meruntuhkan adanya populisme politik Islam ketika muslim pada posisi tertekan dan didiskriminasi saat menjadi mayoritas.

Menurut Vedi R. Hadiz (2016) populisme politik Islam memobilisasi konstituensi lintas-kelas dalam perjuangan modern atas kekuasaan dan sumber daya dan kontrol negara. Namun demikian, jelas terlihat bahwa kelas menengah terdidik telah memainkan peran kunci dalam mengatur koalisi sosial berbasis luas yang telah gelisah melawan depresi dan korupsi dari tatanan sosial sekuler di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Mesir dan Turki.

Dari dua kasus yang berbeda tersebut dapat ditarik bahwa Islam memiliki prinsip politik. Prinsip politik tersebut sangat erat dan melekat kuat dengan umat Islam secara universal. Oleh sebab itu, dalam konteks mayoritas maupun dalam posisi minoritas penganut Islam secara integritas memegang prinsip tersebut tanpa membedakan kelas sosialnya.

Lalu apa bentuk populisme politik Islam itu sebenarnya? Apakah kata umat? Jika Khabib Nurmagomedov yang notabenenya minoritas  bertingkah secara reaksioner ternyata sebagai umat juga,  yang memiliki reaksi yang sama dengan umat Islam di Indonesia yang mayoritas ketika menyeret Ahok dengan kasus penista agama, kemudian dinilai sebagai gerakan populisme politik Islam.

Citra populisme politik Islam Vedi R. Hadiz ini sendiri jika disusun berdasarkan respon Khabib Nurmagomedov pada posisi sebagai minoritas, maka seketika teori tersebut runtuh. Pertama, karena variabel muslim sebagai mayoritas sama merespon isue tentang agama dalam negara ketika muslim juga dalam posisi minoritas.

Kedua, karena Islam tidak membagi kelas dan stratifikasi sosial, maka yang menghubungkannya dengan relasi koalisi sosial itu adalah ikatan keagamaan. Ketiga, isue-isue yang sensitif (prinsip beragama) yang menyatukan koalisi sosial, baik secara individu maupun kelompok dalam kekuasaan, dan negara.

Jadi teori populisme politik Islam adalah teori yang tidak laku. Karena kajian populisme politik setidaknya ganjil dalam membahas Islam dan demokrasi, prinsip politik, kekuasaan, dan negara. Karena populisme politik sendiri adalah tidak memiliki proyeksi yang terarah, dan malahan didominasi oleh pilihan irasionalitas dan oportunis politik dalam membentuk status politik kelompok mayoritas.

Sedangkan Islam tidak memisahkan negara dan agama, atau prinsip politik Islam dijunjung tinggi tidak dibatasi oleh lokalitas, teritorial, dan jumlah. Dan yang paling utama adalah Islam memiliki proyeksi yang terarah dalam membangun demokrasi, negara dan kekuasaan. Keterarahan terebut menuntun Islam dan politik terintegral dalam ruang kehidupan pengikutnya.

zainul abidin
Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dan sekarang menjadi Asisten Peneliti di Center for Election and Political Party (CEPP) Fisip Universitas Indonesia.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.