Rabu, Januari 20, 2021

Kewajiban Memilih dalam Negara Demokrasi

Ada Apa dengan Kondisi Ekologis Hari Ini?

Zaman semakin melangkah maju. Kecanggihan teknologi nampaknya menjadi fasilitator penting manusia menghadapi kondisi batas terhadap alam. Segala keterbatasan yang dahulunya merupakan penghambat gerak, kini...

Jakarta Oh Jakarta

Jakarta merupakan belantara gedung-gedung pencakar langit dipenuhi dan dikelilingi beton-beton tinggi, jalan layang, jalan bawah tanah, LRT, MRT, dan banyak jalan utama, serta pembatas...

Romantisme Sepak Bola, Politik Ala Kroasia

Piala dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia baru saja usai. Prancis keluar sebagai juara dunia setelah mengalahkan Kroasia di final dengan skor cukup telak,...

Antara Machiavelli DPR Hingga Produk Legislasi

Dikisahkan pada abad pencerahan lahir seorang pemikir sekaligus filsuf yang fenomenal dan kontroversial, dia adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527). Salah satu magnum opusnya yang banyak...
suhaqoriroh
(Strata-1 Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia) (Peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi Yogyakarta)

Pemilu serentak bulan April yang akan datang menjadi salah satu momentum penting bagi Indonesia untuk menentukan pemimpinnya dan nasib bangsa ini di masa yang akan datang. Momentum ini sejatinya tidak terlepas dari partisipasi rakyat untuk memberikan suaranya pada 17 April mendatang.

Faktanya, di tahun 2014, ada 30% rakyat Indonesia yang tidak memberikan suaranya(golput) termasuk orang-orang yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak mendapat undangan untuk memberi hak suara. Tahun ini, ada beberapa kelompok yang sudah sangat lugas dan mantap untuk tidak memilih atau tidak memberikan suaranya pada pemilu mendatang.

Data dan fakta di atas menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Setidaknya, ada beberapa landasan yang menjadi alasan bagi pemilih untuk tidak memberikan suaranya. Pertama, golput dan hak asasi manusia.

Landasan ini menjadi primadona bagi pemilih untuk tidak memberikan suaranya dalam Pemilu. Kedua, kelompok yang tidak merasa direpresentasikan dengan baik oleh kedua kubu calon Presiden, sebagaimana visi dan misi yang telah disampaikan. Ketiga, alasan ideologis dan administratif.

Perbedaan ideologi kerap kali membuat pemilih enggan untuk memilih calon pemimpinnya. Serta permasalahan administratif yang membutuhkan kerja ekstra dari KPU di setiap daerah, untuk memastikan tidak ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT maupun permasalahan administratif lainnya.

Pemilu yang berdaulat tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena itu, meskipun golput dipandang sebagai salah satu ekspresi politik yang legal dan merupakan hak warga negara, sejatinya partisipasi masyarakat tentu lebih di harapkan daripada tidak memberikan suara.

Karena, salah satu esensi demokrasi agar masyarakat dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal dalam kehidupan politik dengan terlibat dan melakukan partisipasi politik, termasuk dalam pemilu mendatang.

Kewajiban Memilih di Beberapa Negara

Dalam mengupayakan masyarakat agar tidak golput Pemerintah Australia telah menerapkan hukum wajib memilih, pemerintah Australia juga menerapkan sanksi berupa denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut terbukti efektif untuk menekan presentase golput di Australia, Tahun 2016 presentase golput di Australia menjadi yang terendah di dunia yaitu sekitar 0,9% atau 1,4 juta orang. Selain Australia, negara lain dengan partispasi pemilu tertinggi juga diraih oleh Singapura. Ada juga negara yang menerapkan kewajiban memilih diikuti dengan sanksi penjara seperti di Chili.

Beberapa negara lain, yang tidak menerapkan kewajiban memilih tetapi memberikan sanksi tertentu pun ada, seperti di Italia, masyarakat yang golput akan sulit mendapatkan tempat daycare bagi anaknya, ada pula di sejumlah negara yang mempersulit paspor atau SIM apabila masyarakat tidak memilih dalam pemilu di negaranya.

Keberagaman sanksi maupun ancaman terhadap masyarakat yang golput dilakukan karena sejatinya keterlibatan masyarakat dalam pemilu dapat meningkatkan keterwakilan suara semua lapisan masyarakat, terutama negara yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung demokrasi.

Negara Demokrasi

Demokrasi merupakan istilah yang mengandung makna “rakyat berkuasa” atau “goverment or rule by the people”. Dalam konteks negara demokrasi, kewajiban menggunakan hak pilih merupakan aktualisasi dalam mewujudkan negara yang demokratis, sehingga memberikan suara menjadi bagian dan merupakansuatu kesatuan yang sistematis. Indonesia menganut aliran demokrasi konstitusional dengan ciri pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan merupakan negara hukum yang tunduk pada rule of law.

Karena itu, terdapat satu titik taut penghubung yang erat antara demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Dalam tataran yang lebih dalam cita-cita luhur dari adanya negara yang demokratis adalah kemanfaatan bagi rakyat. Artinya, segala kegiatan bernegara ditujukan dan diperuntukkannya bagi kemanfaatan rakyat. Dengan demikian, konsep negara demokrasi dengan kewajiban memilih menjadi konsisten dan koheren terhadap penyelenggaraan negara yang menitikberatkan dan menginginkan kemanfaatan bagi rakyat.

suhaqoriroh
(Strata-1 Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia) (Peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi Yogyakarta)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Tanpa Fatwa Halal, Pak Jokowi Tetap Harus Menjalankan Vaksinasi

Akhirnya MUI mengatakan jika vaksin Sinovac suci dan tayyib pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Jokowi sendiri sudah divaksin sejak Rabu, 13 Januari 2021,...

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Apa Itu Tasalsul? Mengapa Tasalsul Mustahil?

Berbeda halnya dengan para teolog (al-Mutakallimun) yang bersandar pada dalil al-Huduts (dalam kebaruan alam), para filsuf Muslim pada umumnya menggunakan dalil al-Imkan (dalil kemungkinan...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.