OUR NETWORK

Ketimpangan Ekonomi dan Konflik: Studi Kasus Tanjungbalai

Ketimpangan Ekonomi Jadi Sebab

Kasus Meliana yang bermula dari pembicaraan tentang volume suara masjid ternyata bukan hanya berujung pada aksi kekerasan dan pengrusakan rumah ibadah di Tanjungbalai, namun juga memicu sentimen etnis (etnis Tionghoa) yang berpotensi menjadi “api dalam sekam” yang dapat mengancam kohesi sosial hingga konflik berkepanjangan diantara elemen masyarakat.

Tentu, aksi kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di Tanjungbalai ini perlu dianalisis lebih dalam, terutama dalam persperktif ekonomi agar dapat ditemukan akar persoalan mengapa masyarakat dengan mudah dimobilisasi dan cepat terprovokasi dengan isu-isu yang berbasis agama dan etnis yang akhirnya dengan mudah masyarakat melakukan aksi kekerasan

Ketimpangan Ekonomi Jadi Sebab

Realitas ketimpangan yang dapat dilihat dari angka Gini Ratio di Kota Tanjungbalai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang significan. Artinya kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai semakin timpang. Disparitas antara mereka masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah semakin lebar.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka gini ratio Kota Tanjungbalai mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2014, angka gini ratio Kota Tanjungbalai tercatat sebesar 0,290. Kemudian pada tahun 2015, angka gini ratio Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup significan menjadi 0,364. Dan pada tahun 2016 angka gini ratio Kota Tanjung Balai kembali mengalami peningkatan menjadi 0,372.

Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2016, BPS Sumatera Utara

Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2016, BPS Sumatera Utara

Bahkan angka gini ratio Kota Tanjungbalai pada tahun 2015 dan 2016 berada diatas angka gini ratio Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2015 dan 2016 angka gini ratio Sumatera Utara tercatat hanya sebesar 0,336 dan 0,319. Sedangkan pada tahun yang sama gini ratio Kota Tanjungbalai tercatat sebesar 0,364 dan 0,372.

Jauh diatas angka gini ratio Provinsi. Jika dilihat dari ukuran Bank Dunia ketimpangan antara mereka yang kaya dan miskin semakin kentara. Data World Bank pada tahun 2016 menunjukkan di Kota Tanjungbalai 20 persen penduduk terkaya menguasai 45,65 persen konsumsi daerah, dan 40 persen penduduk menengah menguasai 35,84 persen konsumsi di Kota Tanjungbalai. Sedangkan 40 persen penduduk pendapatan terendah, konsumsinya hanya 18,52 persen konsumsi daerah.

Kesenjangan Pengeluaran di Kota Tanjung Balai, World Bank 2016

Kesenjangan Pengeluaran di Kota Tanjung Balai, World Bank 2016

Kondisinya semakin muram, sejak 2001, angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai selalu diatas 10 persen. Data BPS menunjukkan pada tahun 2017 di Kota Tanjungbalai persentase penduduk miskin sebesar 14,46 persen dari 171.187 jiwa jumlah penduduk Kota Tanjungbalai. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungbalai Tahun 2017 adalah 5,50 persen.

Artinya di setiap seratus orang penduduk angkatan kerja di Kota Tanjungbalai, terdapat 5 sampai 6 orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dengan kondisi ketimpangan yang kian esktrem dan kemiskinan yang memprihatinkan serta akses terhadap sumber-sumber ekonomi kian sulit (pekerjaan), bukan tak punya konsekuensi terhadap hubungan sosial yang ada di masyarakat.

Cramer (2005: hal-1) berpendapat, “hampir merupakan asumsi universal bahwa distribusi sumber daya dan kekayaan yang tidak adil akan memancing pemberontakan dengan kekerasan”. Hal yang sama dikatakan oleh Kanbur (2007: hal-5) menyatakan bahwa “tampaknya secara umum diterima bahwa kemiskinan dan ketimpangan akan mengembangbiakkan konflik. Secara umum, ketimpangan menciptakan rasa ketidakadilan yang merupakan inti dari kemarahan di balik setiap jenis konflik dengan kekerasan”.

Muller (1997: hal-137) juga berpendapat bahwa “tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi akan meradikalisasi kelas pekerja, mempertajam polarisasi kelas, dan mengurangi toleransi kaum borjuis terhadap partisipasi politik kelas-kelas bawah”. Dalam sebuah studi lintas negara, dia menunjukkan korelasi positif antara ketimpangan pendapatan dan variabel biner stabilitas dan ketidakstabilan masyarakat antara 1960 dan 1980.

Dari teori ini, dapat ditarik secara logis sebuah asumsi bahwa ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, maka potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan sentimen dan konflik sosial. Hal ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan World Bank (Indonesia Rising Divide, 2016, hal-10), bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah.

Dari analisis diatas, dapat kita simpulkan bahwa akar persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi di Tanjungbalai bukan hanya sekedar persoalan sentimen keagamaan dan etnis, melainkan bagian dari ekses persoalan ekonomi, terutama ekses dari adanya ketimpangan yang ekstrem dan kemiskinan yang tak teratasi.

Untuk itu, upaya penyelesaian konflik dan kekerasan agar tidak terulang haruslah melibatkan perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai. Kebijakan pemerintah haruslah mengarah pada upaya distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan tersebut dapat berupa penambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial pengentasan kemiskinan, pengadaan jaminan sosial serta pembukaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi disparitas pendapatan dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.