Senin, Oktober 26, 2020

Ketimpangan Ekonomi dan Konflik: Studi Kasus Tanjungbalai

Kala Membayar SPP Via Gopay

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang secara pesat dan cepat, hal ini bisa dirasakan masyarakat sendiri secara langsung. Dalam perkembanganya tentu...

Apa Lawan Media Sosial?

Pada tanggal 21 Mei 2019 jelang pukul 23.00 WIB ketika saya hendak mengucapkan “selamat malam” dan “semoga mimpi indah” kepada kekasih di kota lain....

Membebaskan Bangsa Melalui Pemikiran Farid Esack

Sebagai Negara dengan kekayaan suku, ras budaya dan agama, Indonesia memiliki satu tanggung jawab besar yakni mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsanya. Salah satunya dengan...

Cak Nur, Gus Dur, Kuntowijoyo, dan Tradisi Intelektual Islam

“Cobalah kita renungkan apa makna kenyataan sejarah sederhana ini: Ketika Imam Al- Ghazali menulis karya yang ditujukan untuk mengkritik  para filsuf muslim, khususnya Ibn...
Arjuna Putra Aldino
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

Kasus Meliana yang bermula dari pembicaraan tentang volume suara masjid ternyata bukan hanya berujung pada aksi kekerasan dan pengrusakan rumah ibadah di Tanjungbalai, namun juga memicu sentimen etnis (etnis Tionghoa) yang berpotensi menjadi “api dalam sekam” yang dapat mengancam kohesi sosial hingga konflik berkepanjangan diantara elemen masyarakat.

Tentu, aksi kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di Tanjungbalai ini perlu dianalisis lebih dalam, terutama dalam persperktif ekonomi agar dapat ditemukan akar persoalan mengapa masyarakat dengan mudah dimobilisasi dan cepat terprovokasi dengan isu-isu yang berbasis agama dan etnis yang akhirnya dengan mudah masyarakat melakukan aksi kekerasan

Ketimpangan Ekonomi Jadi Sebab

Realitas ketimpangan yang dapat dilihat dari angka Gini Ratio di Kota Tanjungbalai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang significan. Artinya kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai semakin timpang. Disparitas antara mereka masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah semakin lebar.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka gini ratio Kota Tanjungbalai mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2014, angka gini ratio Kota Tanjungbalai tercatat sebesar 0,290. Kemudian pada tahun 2015, angka gini ratio Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup significan menjadi 0,364. Dan pada tahun 2016 angka gini ratio Kota Tanjung Balai kembali mengalami peningkatan menjadi 0,372.

Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2016, BPS Sumatera Utara

Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2016, BPS Sumatera Utara

Bahkan angka gini ratio Kota Tanjungbalai pada tahun 2015 dan 2016 berada diatas angka gini ratio Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2015 dan 2016 angka gini ratio Sumatera Utara tercatat hanya sebesar 0,336 dan 0,319. Sedangkan pada tahun yang sama gini ratio Kota Tanjungbalai tercatat sebesar 0,364 dan 0,372.

Jauh diatas angka gini ratio Provinsi. Jika dilihat dari ukuran Bank Dunia ketimpangan antara mereka yang kaya dan miskin semakin kentara. Data World Bank pada tahun 2016 menunjukkan di Kota Tanjungbalai 20 persen penduduk terkaya menguasai 45,65 persen konsumsi daerah, dan 40 persen penduduk menengah menguasai 35,84 persen konsumsi di Kota Tanjungbalai. Sedangkan 40 persen penduduk pendapatan terendah, konsumsinya hanya 18,52 persen konsumsi daerah.

Kesenjangan Pengeluaran di Kota Tanjung Balai, World Bank 2016

Kesenjangan Pengeluaran di Kota Tanjung Balai, World Bank 2016

Kondisinya semakin muram, sejak 2001, angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai selalu diatas 10 persen. Data BPS menunjukkan pada tahun 2017 di Kota Tanjungbalai persentase penduduk miskin sebesar 14,46 persen dari 171.187 jiwa jumlah penduduk Kota Tanjungbalai. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungbalai Tahun 2017 adalah 5,50 persen.

Artinya di setiap seratus orang penduduk angkatan kerja di Kota Tanjungbalai, terdapat 5 sampai 6 orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dengan kondisi ketimpangan yang kian esktrem dan kemiskinan yang memprihatinkan serta akses terhadap sumber-sumber ekonomi kian sulit (pekerjaan), bukan tak punya konsekuensi terhadap hubungan sosial yang ada di masyarakat.

Cramer (2005: hal-1) berpendapat, “hampir merupakan asumsi universal bahwa distribusi sumber daya dan kekayaan yang tidak adil akan memancing pemberontakan dengan kekerasan”. Hal yang sama dikatakan oleh Kanbur (2007: hal-5) menyatakan bahwa “tampaknya secara umum diterima bahwa kemiskinan dan ketimpangan akan mengembangbiakkan konflik. Secara umum, ketimpangan menciptakan rasa ketidakadilan yang merupakan inti dari kemarahan di balik setiap jenis konflik dengan kekerasan”.

Muller (1997: hal-137) juga berpendapat bahwa “tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi akan meradikalisasi kelas pekerja, mempertajam polarisasi kelas, dan mengurangi toleransi kaum borjuis terhadap partisipasi politik kelas-kelas bawah”. Dalam sebuah studi lintas negara, dia menunjukkan korelasi positif antara ketimpangan pendapatan dan variabel biner stabilitas dan ketidakstabilan masyarakat antara 1960 dan 1980.

Dari teori ini, dapat ditarik secara logis sebuah asumsi bahwa ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, maka potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan sentimen dan konflik sosial. Hal ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan World Bank (Indonesia Rising Divide, 2016, hal-10), bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah.

Dari analisis diatas, dapat kita simpulkan bahwa akar persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi di Tanjungbalai bukan hanya sekedar persoalan sentimen keagamaan dan etnis, melainkan bagian dari ekses persoalan ekonomi, terutama ekses dari adanya ketimpangan yang ekstrem dan kemiskinan yang tak teratasi.

Untuk itu, upaya penyelesaian konflik dan kekerasan agar tidak terulang haruslah melibatkan perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai. Kebijakan pemerintah haruslah mengarah pada upaya distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan tersebut dapat berupa penambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial pengentasan kemiskinan, pengadaan jaminan sosial serta pembukaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi disparitas pendapatan dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Arjuna Putra Aldino
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Membendung Hegemoni China di Asia Tenggara

Lima hari sudah Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi berkunjung ke empat negara di Asia Tenggara (15-18 Oktober 2020). Dalam kunjungan ke Kamboja,...

Reformasi Kewenangan Legislasi DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai anak kandung reformasi telah berusia 16 tahun. Lembaga negara buah amandemen ketiga UUD 1945 mengalami banyak goncangan. Isu pembubaran...

Mencari Petunjuk Kekebalan Covid-19

Orang yang telah pulih dari Covid-19 mungkin khawatir tentang efek kesehatan yang masih ada, tetapi beberapa mungkin juga fokus pada apa yang mereka lihat...

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

ARTIKEL TERPOPULER

Pemuda Pancasila Selalu Ada Karena Banyak yang Memeliharanya

Mengapa organisasi ini masih boleh terus memakai nama Pancasila? Inikah tingkah laku yang dicerminkan oleh nama yang diusungnya itu? Itulah pertanyaan saya ketika membaca...

Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, dan Sistem Pendidikan Kolonial

Setiap 2 Mei kita dihadapkan pada kesibukan rutin memperingati Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei itu merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

“Islam Kaffah” yang Bagaimana?

Sebuah buletin baru “Buletin Dakwah Kaffah” terbit pada 18 Dzulqa’dah 1438 H/11 Agustus 2017. Judul “Islam Kaffah” mengingatkan kita kembali slogan Hizbut Tahrir Indonesia...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.