Rabu, Maret 3, 2021

Kebiri Kimia Amputasi HAM

Mencari Presiden “Abu-abu” Indonesia

Tahun 2019 yang sering disebut tahun politik. Pemilihan umum semakin dekat. Rabu 17 April 2019 pelaksanaan pemilu, apakah anda sudah terdaftar sebagai pemilih? Setiap...

Menyoal Politik Uang dalam Pilkada

Politik uang membayang-bayangi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Banyak pejabat negara, tokoh politik, hingga calon dan pasangan calon kepala daerah turut angkat bicara mengenai...

Banjir Cermin Jakarta?

Awal bulan Januari Jakarta sempat lumpuh! Banjir kembali melanda disejumlah sudut kota. Apa daya warga Jakarta mengalami siklus 4 tahunan banjir besar yang semula...

Yudian, BPIP, dan Identitas Nasional

Belakangan banyak ramai diperbincangkan publik perihal “musuh terbesar Pancasila adalah agama” oleh kepala badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP). Tak heran bila kalimat tersebut menuai...
Dea Tri Afrida
Mahasiswa Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Pada 7 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Hal ini merupakan kebijakan yang “memuaskan” emosional publik, sebab disambut positif oleh masyarakat yang sudah muak dan geram terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang kerap dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan.

Jauh sebelum peraturan pemerintah tersebut disahkan, pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat pasca disahkannya Perppu No. 23 Tahun 2002. Masyarakat yang pro dengan kebijakan ini beranggapan bahwa hukuman ini memang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak, namun di mata para penggiat HAM, kebijakan ini berpotensi amputasi HAM pelaku kejahatan seksual.

Asal Muasal Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia

Praktik kebiri yang sudah dilaksanakan sejak 8000-9000 tahun yang lalu mulanya hanya dilakukan pada hewan ternak. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan, kebiri pun dilakukan terhadap manusia. Kebiri terhadap manusia mulanya dilakukan terhadap budak agar lebih patuh dan rajin bekerja, kemudian tujuannya semakin beragam seperti untuk memperoleh suara soprano, hingga hukuman bagi predator seksual.

Di Indonesia, hukuman kebiri kimia pertama kali diusulkan oleh KPAI pada tahun 2015. Usul  itu muncul sebagai respon terhadap tingginya korban kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan kondisi darurat tersebut presiden kemudian menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasca terbitnya Perppu tersebut, hukuman kebiri kimia untuk pertama kalinya dijatuhkan pada Pemerkosa 9 orang anak di Mojokerto pada tahun 2019 melalui  Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk.Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi sebab belum ada peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana teknis pelaksanaan kebiri kimia tersebut, bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berkompetensi untuk melakukannya pun menolak sebab bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Praktik Hukuman Kebiri Kimia di Berbagai Negara

Hukuman kebiri kimia tidak hanya menghilangkan libido seksual pelaku tetapi juga menghilangkan HAM pelaku. Kebiri kimia dengan efek samping yang merusak tubuh manusia merupakan bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat pelaku sebagai manusia. Praktik ini tentu bertentangan dengan pemenuhan hak dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28G Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, hukuman kebiri kimia juga bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencegah segala bentuk kekejaman, perlakuan tidak manusiawi, dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 UU No. 5 Tahun tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Terlepas dari pandangan HAM tersebut, saat ini setidaknya terdapat 25 negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelalu kejahatan seksual, seperti: Korea Selatan, Inggris, Ukraina, Kazakhstan, Rusia, Polandia, Amerika Serikat, Jerman, dll.

Korea Selatan menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah berumur 19 tahun. Praktik hukuman kebiri kimia di Inggris merupakan praktik yang diwariskan sejak masa perang dunia dua. Di Jerman, hukuman kebiri kimia yang diberlakuan sejak tahun 1969 lebih bersifat sukarela, artinya harus atas persetujuan dari si pelaku.

Penerapan hukuman kebiri kimia di kedua puluh lima negara yang melegalkan hukuman tersebut ternyata tidak efektif. Dilansir dari KomisiPerempuan.or.id, data dari World Rape Statistic pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 10 negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia justru menduduki posisi 10 besar sebagai negara dengan tingkat kejahatan seksual tertinggi di dunia.

Kebijakan Hampa dan Salah Sasaran

Kebijakan hukuman kebiri kimia menjadi tak berarti ketika profesional yang berkompeten di bidangnya, yaitu dokter menolak untuk mengeksekusi putusan pengadilan untuk melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Siapa lagi yang pantas melaksanakannya selain dokter?

Kebiri kimia yang dilakukan dengan memasukkan zat antiandrogen baik melalui suntikan maupun pil untuk menekan libido seksual memakan biaya yang cukup besar dengan resiko yang juga tidak kalah besar. Kebiri kimia dapat menyebabkan penerima menderita penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, keropos tulang, hingga dapat menyebabkan depresi dan kecenderungan bunuh diri.

Dilansir dari forumkeadilan.co, menurut seorang urolog, dr. Arry Rodjani, SpU, biaya untuk menyediakan suntikan kebiri kimiawi sebesar Rp. 700.000,00– Rp. 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian dengan efek yang dapat bertahan dari 1 – 3 bulan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020, kebiri kimia akan diberikan selama dua tahun bagi terpidana. Bayangkan saja berapa banyak biaya yang harus digelontorkan negara bagi predator seksual yang jumlahnya semakin bertambah alih-alih menggunakan dana tersebut sebagai kompensasi finansial dari negara bagi anak sebagai korban yang membutukan pemulihan.

Komnas Perempuan menilai bahwa hukuman kebiri kimia bukan solusi yang tepat bagi masalah kejahatan seksual terhadap anak yang sangat kompleks sebab kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya soal penetrasi. Kejahatan seksual juga dapat dilakukan dengan menggunakan bagian tubuh yang lain bahkan dapat menggunakan benda-benda di luar tubuh manusia.

Hukuman kebiri kimia pada gilirannya akan melanggengkan pandangan bahwa kejahatan seksual hanya soal penetrasi vaginal dan mengabaikan bentuk-bentuk kejahatan seksual lainnya. Pada akhirnya, hukuman kebiri kimia tidak mampu menyasar seluruh pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini juga tidak menyelesaikan akar masalah sebab menurut Ryan Cauley dari Universitas Iowa yang mengutip pandangan dari para ahli kriminolog menyatakan bahwa kejahatan seksual tidak dipicu oleh hasrat seksual pelaku namun oleh faktor “power and violence”, sehingga yang harusnya ditekan adalah motivasi hasrat menguasai dan kekerasannya bukan motivasi hasrat seksualnya.

Masalah yang sedemikian kompleks tentu tidak dapat diatasi hanya dengan satu cara. Pendekatan hukum sebagai cara untuk menumpas kejahatan seksual harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Membenahi sistem peradilan pidana, mengubah cara pandang patriarki yang  merasa dominan dan berkuasa terhadap perempuan dan anak, mendorong kebijakan yang lebih berperspektif pada upaya pemulihan korban adalah langkah yang dapat dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan segenap masyarakat untuk menangani kejahatan seksual.

Dea Tri Afrida
Mahasiswa Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.