Selasa, Oktober 27, 2020

Kebebasan Hak-Hak Sipil di Amerika Serikat

Cyberdemocracy Kekuatan Politik Alternatif

Kondisi sekarang memperlihatkan bagaimana publik telah masuk kepada tahap penggunaan internet sebagai instrumen counter power, melakukan kontestasi kekuasaan atas pemahaman dalam bernegara. Publik sedang melakukan...

Menyuntik DNA Inovator demi Menyambut 5.0

Perlahan tapi pasti, masyarakat dunia sudah mulai berpikir untuk meninggalkan era 4.0. Hal tersebut seiring dengan gebrakan baru yang dilakukan oleh Kabinet Pemerintahan Jepang...

Memaafkan Sukmawati

Puisi Sukmawati berjudul Ibu Indonesia diributkan oleh orang-orang karena dianggap menghina Islam. Putri sulung Presiden Sukarno itu telah meminta maaf, tetapi ia tetap dilaporkan...

Chairil di Sekitar Sjahrir

Kita baru saja kehilangan Sapardi. Namun, kita juga memperingati hari lahir Chairil Anwar setiap tanggal 26 Juli. Ada yang datang dan pergi. Juli adalah...
Salma Syakira Widodo
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia 2016

Berdasarkan buku The Challenge of Democracy pada bab Order and Civil Liberties, Janda, Berry, dan Goldman membicarakan mengenai konstitusi yang berisikan mengenai hak-hak kebebasan yang dimiliki oleh rakyat.

Pemerintah selaku institusi yang memiliki kekuasaan paling tinggi, memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Bagian dari konstitusi yang berisikan mengenai hak-hak warga negara disebut juga sebagai Bill of Rights sebagai suatu jaminan untuk melindungi hak-hak sipil.

Namun, Bill of Rights ini hanya berlaku pada tingkat nasional, bukan pada tingkat negara bagian. Hak-hak kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan untuk memiliki senajata. Namun, dengan adanya tuntutan atas jaminan hak-hak sipil tersebut, negara memiliki tantangan untuk menyesuaikan antara kebebasan dan ketertiban.

Dalam hal kebebasan beragama, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk beragama dan memiliki kepercayaan atau tidak sama sekali. Negara dituntut untuk memiliki sikap netral terhadap orang-orang yang memeluk agama ataupun tidak. Setiap warga negara juga diharapkan memiliki sikap yang sama kepada seluruh warga negara, baik yang memeluk agama yang sama maupun tidak.

Dalam pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama, setiap pemeluk agama diberikan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan ajaran agama-nya dan menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi, dengan adanya jaminan untuk memeluk agama ini tidak berarti bahwa tindakan kekerasan atau ekstrim yang dilakukan atas nama agama menjadi diperbolehkan di Amerika Serikat. Tindakan apapun yang menyebabkan konflik dan kekacauan akan dianggap melanggar pasal mengenai konflik.

Dalam mengatur kebebasan berekspresi, negara harus menjamin hak-hak dan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat, untuk berekspresi, untuk berkumpul, dan untuk memberikan petisi kepada pemerintah. Warga negara diberikan kebebasan pula dalam menggunakan symbol dan hal-hal lainnya.

Dalam menanggapi kebebasan berekspresi ini, Mahkamah Agung memiliki dua pendekatan, yang pertama adalah pemerintah memiliki hak untuk meregulasi atau memberikan hukuman terhadap gagsaan-gagasan yang akan menimbulkan permasalahan hukum, dan yang kedua pemerintah dapat memberlakukan larangan dalam hal mengomunikasikan gagasan, larangan yang secara tidak langsung dapat melemahkan makna kebebasan berkekspresi itu sendiri.

Namun, dalam kebebasan berpendapat dan berkspresi ini benar-benar dibutuhkan sebuah parameter yang jelas untuk mengetahui tindakan yang sudah melampaui batas, seperti penggunaan kata-kata kasar dan konten pers yang tidak sesuai dengan standar sensor. Selain itu, rakyat juga diberikan jaminan kebebasan untuk mengkritik pemerintah—seperti memberikan petisi kepada pemerintah. Dalam hal tersebut, pemerintah tidak boleh menolak adanya pertemuan politik dan melabeli orang-orang yang mengadakan pertemuan tersebut sebagai criminal.

Jaminan lain yang teradpat pada Bill of Rights adalah hak untuk memiliki senjata. Dalam tuntutan hak ini, jaminan untuk menyediakan adanya kebijakan untuk mengontrol senjata untuk menghindari adanya konflik-konflik yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan ini. Di sisi lain, penggunaan senjata memiliki tujuan untuk memberikan hak kepada individu untuk melindungi dirinya sendiri.

Namun, berbagai konflik terjadi akibat adanya kebebasan bersenjata ini, regulasi yang dirancang oleh Mahkamah Agung mengenai permasalahan ini masih membutuhkan pertimbangan dan tindakan lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Agung masih memiliki tantangan untuk menentukan keadaan atau situasi yang mengizinkan untuk menggunakan senjata.

Jaminan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah ini mengalami perluasan dalam tuntutan masyarakatnya, seperti adanya tuntutan untuk hak pribadi yang meliputi memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan aborsi dan jaminan atas orientasi seksual. Tuntutan tersebut masih memiliki beberapa konflik di dalamnya yang berhubungan dengan ketertiban di masyarakat itu sendiri.

Selain itu, hubungan antara tuntutan-tuntutan tersebut juga memiliki pertentangan dengan beberapa budaya-budaya yang ada di sana. Tidak hanya itu, permasalahan mengenai jaminan-jaminan kebebasan ini dianggap dapat menjadi permasalahan politik.

Dapat disimpulkan bahwa negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin hak-hak warga negaranya, terutama mengenai hak-hak dasar yang harus dimiliki; seperti hak untuk beragama dan hak untuk kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan itu sendiri dapat menimbulkan adanya konflik ketertiban yang ada di masyarakat.

Maka, disitulah titik tantangan antara menyeimbangkan kebebasan dengan keteraturan. Kebebasan yang terlalu luas dapat menciptakan adanya konflik karena dapat melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, namun apabila kebebasan diberikan batasan maka akan sulit untuk dinamakan sebagai kebebasan.

Tulisan ini memuat mengenai berbagai amandemen yang pernah terjadi dalam Mahkamah Agung dalam permasalahan Bill of Rights dan beberapa permasalahan yang mungkin akan disebabkan. Namun, tulisan ini tidak memuat mengenai bagaimana seharusnya pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebebasan dan ketertiban itu sendiri, sehingga tulisan ini seperti hanya menjabarkan konflik saja. Bagaimanapun juga, Mahkamah Agung memiliki otoritas yang sangat tinggi untuk menjamin kedua hal tersebut, terutama dalam negara yang memiliki system negara demokrasi.

Salma Syakira Widodo
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia 2016
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

KDRT Saat Pandemi

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini...

Politik dan Monopoli Media Sosial

Saat ini, kita hidup di era cyberspace (dunia maya). Era yang pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson dalam buku Neuromancer itu, dimaknai sebagai suatu...

Candu Media Sosial, Kajian Filosofis dan Psikologis

Bermain ria di “alam medsos” terkadang meng-asyikkan. Tapi akhirnya menganggap dunia nyata jadi tak menarik untuk bersosialisasi dan mengemban hidup secara hakiki. Untuk melihat...

Membendung Hegemoni China di Asia Tenggara

Lima hari sudah Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi berkunjung ke empat negara di Asia Tenggara (15-18 Oktober 2020). Dalam kunjungan ke Kamboja,...

Reformasi Kewenangan Legislasi DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai anak kandung reformasi telah berusia 16 tahun. Lembaga negara buah amandemen ketiga UUD 1945 mengalami banyak goncangan. Isu pembubaran...

ARTIKEL TERPOPULER

Pemuda Pancasila Selalu Ada Karena Banyak yang Memeliharanya

Mengapa organisasi ini masih boleh terus memakai nama Pancasila? Inikah tingkah laku yang dicerminkan oleh nama yang diusungnya itu? Itulah pertanyaan saya ketika membaca...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, dan Sistem Pendidikan Kolonial

Setiap 2 Mei kita dihadapkan pada kesibukan rutin memperingati Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei itu merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara,...

“Islam Kaffah” yang Bagaimana?

Sebuah buletin baru “Buletin Dakwah Kaffah” terbit pada 18 Dzulqa’dah 1438 H/11 Agustus 2017. Judul “Islam Kaffah” mengingatkan kita kembali slogan Hizbut Tahrir Indonesia...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.