OUR NETWORK

Kebaya oh Kebaya, Masihkah Menjadi Busana Nasional?

Perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah berlalu. Masih segar dalam ingatan berita-berita yang mengetengahkan tentang kemeriahan itu baik di layar kaca, media online, media sosial maupun media cetak. Seperti yang kita ketahui, untuk tahun ini ada kemeriahan yang berbeda. Yaitu parade busana daerah yang mencakup hampir seluruh provinsi yang dibawakan oleh kepala negara, pejabat negara setingkat menteri sampai rakyat yang datang menghadiri acara tersebut.

Berbeda yang sungguh menyenangkan secara makna visual, dimana pada acara serupa sebelumnya setiap tahun lebih banyak didominasi busana resmi yang tidak jauh beranjak dari masa-masa sebelumnya yaitu jas hitam untuk kepala negara dan kebaya untuk ibu negara.

Seperti dikutip dari berita di harian Kompas 18 Agustus 2017 dengan judul ‘Pesan Tersirat Lewat Pakaian Adat’: Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan Nyonya Mufidah Jusuf Kalla, serta para tamu undangan mengenakan pakaian adat nusantara saat mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan penurunan bendera. Rakyat pun menyaksikan keindahan warna-warni pakaian adat dari 34 provinsi. Istana Merdeka seketika mencerminkan Indonesia mini. Betapa kayanya Indonesia dalam kebinekaan.

Dan seolah belum cukup untuk sekedar menampangkan kekayaan budaya melalui parade, Presiden lalu memilih pemakai pakaian adat terbaik yang tidak terbatas hanya pada pejabat negara, salah satunya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengenakan pakaian adat Nias, tetapi juga dari kalangan rakyat dengan dipilihnya kepala suku dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua.

Bandingkan dengan upacara yang sama di tahun berbeda; 2016. Presiden mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi merah dan peci hitam. Ibu negara mengenakan kebaya biru corak bunga kuning dipadu selendang merah dan tatanan rambut bersanggul gaya Jawa. Suasana pun terasa resmi selain menunjukkan keseragaman sebagaimana halnya upacara di tahun-tahun sebelumnya, dan presiden sebelumnya.

Kebaya itu sendiri telah menempati posisi sebagai busana nasional selama beberapa dekade. Kebaya di masa perjuangan kemerdekaan menjadi simbol perlawanan terhadap bangsa penjajah dan identitas pribumi, sedangkan di era Soekarno kebaya dipilih untuk menjadi identitas nasional (m.cnnindonesia.com: 2014).

Saat itu, bangsa Indonesia yang masih mencari jati diri membutuhkan identitas nasional yang mampu menyatukan sekaligus menjadi simbol budaya Indonesia dalam arena internasional. Busana sebagai aspek komunikatif tidak hanya sebagai sebuah karya seni akan tetapi busana juga dipergunakan sebagai simbol dan cerminan budaya yang dibawa (Yuastanti: 2016).

Busana menjadi cara sebuah kelompok untuk mengkomunikasikan identitasnya, dan secara ideologis akan menjamin berfungsinya satu sistem posisi dominan dan didominasi, proses dimana kelompok-kelompok sosial membangun, menopang dan mereproduksi kekuasaan serta relasi dominan dan didominasi (Barnard: 1996).

Kebaya sebagai identitas nasional dikenakan ibu negara ketika mendampingi presiden menjalani acara resmi kenegaraan, dan melawat ke manca negara. Posisi kebaya sebagai busana nasional membawa makna hegemoni budaya Jawa sebagai suku mayoritas di Indonesia, dan masyarakat Indonesia sendiri telah dikondisikan dengan konsep busana nasional tersebut.

Ibu negara yang konsisten mengenakan kebaya sebagai busana sehari-hari adalah Ibu Fatmawati dan Ibu Tien. Ibu Fatmawati dengan ciri khas kebaya dan kerudung, sedangkan Ibu Tien berciri khas kebaya kutu baru dan sanggul. Di masa Orde Baru,  kebaya dan kain yang dililitkan kencang seakan menjadi simbol pencegahan gerakan yang cepat dan nyaman, dan tubuh perempuan yang mengenakan kebaya pada panggung publik mencirikan bangsa ini sebagai non-Barat (Yuastanti: 2016).

Terdapat domestifisikasi dan ibuisme melalui kebaya yang merepresentasikan figur perempuan ideal. Selepas berakhirnya Orde Baru, bersamaan itu pula kebaya mengalami reformasi dalam desainnya, bahkan tidak lagi konsisten dikenakan sebagai busana sehari-hari seorang ibu negara, bahkan oleh presiden perempuan pertama Indonesia yang pada banyak kesempatan lebih menyukai busana modern yang praktis. Transformasi kebaya menjadi gaya modern dan tidak menghambat gerak sehari-hari menyimbolkan perempuan yang berkeinginan meraih kebebasan di ranah publik.

Posisi kebaya mulai tergeser, tidak lagi mendominasi acara resmi. Dan semakin jelas terlihat pada upacara kemerdekaan di tahun ini. Seperti halnya kostum presiden tidak lagi jas hitam, melainkan pakaian adat daerah non Jawa. Sebuah kasus menarik sekaligus awal yang berani dari seorang kepala negara Indonesia yang notabene berasal dari suku Jawa. Kalau beliau mau, sesungguhnya tidak sulit untuk meneruskan tradisi yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya lewat simbol busana resmi kenegaraan.

Namun beliau telah memupus tembok tinggi yang mengelilingi istana negara dengan mempersilahkan datang dan bergabungnya busana daerah lain untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dari sudut teori konflik non-Marx struktural-fungsional menurut Geertz (1960), bahwa konflik dalam masyarakat Jawa yang berbeda keyakinan, pandangan dan cara hidup itu memang ada namun integratif, bersifat intrinsik, terlihat wajar dan dapat diredam oleh sistem itu sendiri. Presiden sebagai orang Jawa memandang rakyatnya kurang lebih sama, dan melakukan bargaining dalam power relation mempertahankan otoritasnya di pemerintahan.

Simbol bahwa busana nasional bukanlah kebaya (Jawa) jelas tersirat dalam parade busana adat tempo hari. Siapapun, dari daerah manapun, berhak menduduki level yang sama dalam penyebutan busana nasional resmi Indonesia. Ada hidden transcript dari parade busana adat tahun ini. Potensi konflik dan perpecahan lewat isu SARA yang akhir-akhir ini memanas, diredam lewat strategi kebudayaan Presiden Joko Widodo melalui bhineka tunggal ika.

Namun, tercetus pertanyaan utama. Akankah kebaya benar-benar tergeser kedudukannya sebagai busana nasional Indonesia? Akankah kebaya akan kembali pada representasinya sebagai busana adat/daerah belaka? Apakah Indonesia pada akhirnya akan mengangkat semua busana adat sebagai busana nasional dalam ranah global yang berakibat pada tidak adanya ciri khas yang pasti seperti apa gaya busana tradisional orang Indonesia?

Bila kita melihat Cheongsam, pikiran pertama pastilah hinggap pada China. Jika kita melihat Ao Dai, akan identik dengan Vietnam. Tetapi bagaimana dengan orang Indonesia sendiri? Kita memerlukan model busana yang merepresentasikan identitas nasional dalam ranah pergaulan global. Fashion diplomacy menyangkut tidak saja harga diri bangsa, tetapi juga kebanggaan dan kecintaan pada budaya bangsa sendiri.

Apabila kita masih mengabaikan konsep busana nasional, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada busana yang merepresentasikan ke-Indonesia-an yang bhineka. Mungkin para desainer se-Indonesia perlu duduk satu meja bersama para budayawan dan negarawan untuk berembuk mencari formulasi yang tepat. Kalimat yang berbunyi; you are what you eat, maka dalam berbusana; your nation is what you wear.

Dosen di Sekolah Tinggi Desain Interstudi Jakarta Mahasiswa S3 Jurusan Antropologi Universitas Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.