Banner Uhamka
Senin, September 21, 2020
Banner Uhamka

Ke Mana Muara SK Pembubaran HTI

Hoaks Surat Suara 7 Kontainer dan Semur Jengkol, Sedap Bung!

Memasuki hari-hari awal tahun 2019, wajah politik nasional semakin garang. Kalau boleh saya mengibaratkan, kasus hoaks suara suara 7 kontainer yang sudah tercoblos sama...

RUU Tembakau untuk Industri atau Rakyat

Tembakau atau dalam bahasa latin disebut dengan nicotiana tobacum, merupakan tanaman perkebunan. Tembakau mula-mula muncul di Amerika tengah pada masa sebelum masehi. Dengan bukti adanya ukiran...

Jangan tambah beban korban perkosaan Pak Jendral!

Surat Terbuka Untuk Kepala Kepolisian RIJendral Tito Karnavian : Jangan tambah beban korban perkosaan!19 Oktober 2017, BBC Indonesia memuat wawancaranya dengan Bapak Tito Karnavian....

Upah dan hak pekerja dalam etika bisnis islam

Makna upah dalam bahasa Arab  disebut dengan ajrun/ajrān yang berarti memberi hadiah/upah. Kata ajrān mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan...
Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

Pemerintah melalui Menkumham telah resmi membubarkan HTI sebagai salah satu ormas yang dinggap mengancam keutuhan NKRI, Keutuhan NKRI menjadi salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, selain Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Pembubaran menjadi polemik, bagaimana selanjutnya upaya hukum yang harusnya dilakukan demi menegakkan keadilan tanpa mengabaikan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Memang dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), sanksi administratif berupa pencabutan izin yang menguntungkan dilazimkan dan bersifat sepihak datangnya dari pemerintah tanpa persetujuan pihak lain, namun kasus ini berbeda, ormas bukanlah suatu badan hukum privat murni tapi masih mengandung nilai hukum publik, apalagi di era keterbukaan, pemerintah tidak seharusnya bersikap terlalu aktif mengurusi hal-hal yang berdimensi politik, kecuali ekonomi, pendidikan, dan sosial (welfare state).

Seharusnya pemerintah menyediakan ruang diskusi ataupun dialog terlebih dahulu, pendekatan ini dirasakan tepat karena masalah pembubaran ormas bukan semata soal rezim HAN (perizinan), akan tetapi rezim Hukum Tata Negara (HTN) yang sangat kuat melatari dinamika kehidupan ormas. Misal, bagaimana suatu hal (HAM) yang termasuk dalam rezim HTN begitu massif dilangkahi oleh rezim HAN.

Ada beberapa mekanisme peradilan yang bisa ditempuh, yakni ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pertama, usaha ke MK dimungkinkan jika melihat pengalaman MK sendiri yang memiliki wewenang menguji UU terhadap UUD 1945, maksudnya MK berwenang menguji UU baik materil maupun formil yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi, dalam kasus ini persoalannya adalah Perppu tentang Ormas bukan UU tentang Ormas, Perppu secara materil dapat dikatakan mirip dengan UU hanya berbeda formil atau bentuknya saja, lahirnya karena kegentingan yang memaksa berupa kebutuhan hukum dan waktu yang mendesak sehingga tidak dimungkinkan bagi pembentuk UU untuk membuat UU dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan pengalaman sepanjang MK dibentuk hingga saat ini, telah menangani banyak perkara pengujian UU, dalam praktiknya MK pernah inkonsisten menafsirkan kewenangan ini, faktanya MK pernah menguji Perppu misal Perppu KPK dan Pilkada. Demikian, Perppu merupakan kewenangan MK untuk mengujinya. Akan tetapi HTI akan terbentur persyaratan legal standing pemohon, karena dalam pasal 51 UU MK dan Peraturan MK (PMK) sendiri, bahwa salah satu yang memenuhi persyaratan legal standing pemohon yakni badan hukum publik/privat yang mengalami kerugian konstitusional, tentunya badan hukum (ormas) yang masih ada dan belum dibubarkan.

Inilah yang menjadi jalan buntu bagi HTI masuk menjadi legal standing pemohon uji materi Perppu Ormas ke MK. HTI hanya bisa menunggu adanya permohonan pengujian Perppu dari ormas-ormas lain yang merasakan adanya ancaman yang sama untuk dibubarkan, misal FPI. FPI yang juga akan mengalami nasib serupa dengan HTI seharusnya melakukan upaya hukum pengujian Perppu ini.

Kedua, upaya hukum ke PTUN, jika ke PTUN artinya jalan taktis diambil, karena langsung bersentuhan dengan permasalahannya yakni SK tentang Pembubaran HTI, yang terpenting HTI sebagai pihak yang dirugikan mampu membuktikan bahwa SK tersebut diterbitkan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenanang (abuse of power), dalam hal ini pemerintah benar-benar telah menerbitkan SK dilatari dengan kepentingan politik tertentu sehingga mengabaikan kemaslahatan umum. Strategi jitu yang perlu dipertimbangkan dengan matang yakni PTUN ketika menguji SK kehilangan batu uji, jangan sampai kejadian Perppu tersebut sudah berubah menjadi UU atau bahkan sudah dibatalkan oleh MK.

Pembubaran ini perlu sesegera mungkin dibawa ke ranah pengadilan untuk menemukan penyelesaiannya, pemerintah tidak perlu terlalu sibuk tampil di media, pemerintah hanya pasif menunggu saja apa yang akan dilakukan HTI, perlu dilakukan agar masyarakat tidak menjadi bimbang sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Religion in Academic Study; An Introduction

"Religion" in relation to ritual practice became an item in an inventory of cultural topics that could be presented either ethnographically in terms of...

Optimisme di Tengah Ketidakbersatuan ASEAN

Optimisme ASEAN yang memasuki usia 53 tahun pada 8 Agustus lalu harus dihadapkan pada kenyataan pahit dan diliputi keprihatinan. Negara-negara anggota ASEAN dipaksa atau...

Investasi dalam Bidang SDA dan Agenda Neoliberal

Hari telah menuju sore, dengan wajah yang elok Presiden Joko Widodo membacakan naskah pidatonya saat dilantik untuk kedua kalinya pada tahun 2019 lalu. Sepenggal...

PKI, Jokowi, dan Tertusuknya Syekh Jaber

Syekh Ali Jaber ditusuk AA, Ahad malam (13/9/2000) di Lampung. Siapa AA? Narasi di medsos pun gonjang-ganjing. Konon, AA adalah kader PKI. Partai yang berusaha...

Konflik Yaman dan Kesepakatan Damai Israel-UEA

Kesepakatan damai Israel-UEA (Uni Emirat Arab), disusul Bahrain dan kemungkinan negara Arab lainnya, menandai babak baru geopolitik Timur Tengah. Sejauh ini, pihak yang paling...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.