Banner Uhamka
Senin, September 21, 2020
Banner Uhamka

Judicial Review (Seharusnya) terhadap Perppu

Teladan dan Mimpi Sosok Ani Yudhoyono

Tidak terasa perlahan air mata jatuh membahasi wajah, saat kabar berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono, istri keenam Presiden Republik Indonesia menghiasi seluruh layar televisi dan...

Dari Bawaslu untuk Pemilu

Gegap gempita dan riuh gemuruh perhelatan akbar demokrasi di Indonesia yakni penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah mulai terasa dan kini sudah dihadapan mata. Pemilu serentak...

Mendorong Sinergitas SNI-TKDN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan SNI Award. Tahun 2018, pada tanggal 21 November 2018. SNI Award ini adalah penyelenggaraan yang ke ke-14, dan diberikan...

Teknologi Dalam Kontestasi Berdemokrasi

Perkembangan demokrasi bangsa tidak luput dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, informasi dapat diakses oleh setiap masyarakat di seluruh pelosok negeri. Hiruk pikuk model...
Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

Soal hak subjektif Presiden terhadap pembentukan Perppu MK (khususnya) menuai banyak kontroversi terkait isi dan bentuk Perppu itu sendiri. Perppu sebagai peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dibentuk ketika presiden menganggap suatu kondisi/fakta yang sesungguhnya telah terjadi kepentingan memaksa dalam tatanan kehidupan bernegara.

Pembentukan Perppu (secara umum) menuai kontroversi terkait mekanisme judicial review (JR) yang seharusnya dilakukan terhadap Perppu itu sendiri. Perppu seharusnya (bisa) dilakukan JR terhadapnya, demikian karena Perppu sebagai norma valid yang validitas keabsahannya tidak dapat dibantah dalam cara yang ditentukan oleh tatanan norma itu sendiri.

Perppu sebagai norma hukum valid dalam tatanan nomostatis dan nomodinamis dianggap sebagai norma hukum yang memiliki validitas/legitimasi terhadap norma yang dilingkupi oleh tatanan hukum tersebut. Secara dinamis Perppu dibuat oleh organ negara yang berwenang yang telah ditentukan oleh tatanan hukum itu sendiri (Konstitusi). Mengambil dari logika tersebut, maka Perppu sudah seharusnya (bisa) dilakukan JR.

Perppu sebagai produk politik memang sudah seharunsya diuji oleh peradilan/organ yang berwenang dan independen untuk menghindari ketidaksesuaian (bukan inkonstitusional atau illegal atau invalid) terhadap Konstitusi karena sifat Konstitusi yang elektif (alternatif) memungkinkan pembuat UU atau pun Perppu untuk menentukan isi dan cara yang lain (bukan tidak berdasarkan) dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi yang bersifat tidak bisa berdiri sendiri/mandiri.

Singkatnya dari tulisan di atas adalah menetukan terlebih dahulu validitas suatu Perppu baik secara statis maupun dinamis, demikian jika suatu peraturan perUUan telah memenuhi ketentua tersebut di atas, maka seharusnya dapat dilakukan JR tidak terkecuali Perppu.

Istilah inkonstitusional, bertentangan, tidak berlaku sejatinya tidak pernah dikenal dalam suatu tatanan hukum nasional, norma hukum umum (UU) yang dianggap inkonstitusional, bertentangan, dan tidak berlaku dapat dilakukan suatu usaha pengujian terhadap UU tersebut terhadap Konstitusi (UUD 1945). Istilah yang paling tepat untuk menyatakan inkonstitusional dari suatu UU yakni ketidaksesuaian norma umum dalam UU dengan Konstitusi. Mengapa?

Penggunaan istilah inkonstitusional terhadap UU menyatakan makna bahwa suatu UU yang dianggap tidak konstitusional tersebut sudah seharusnya bukanlah UU yang dinyatakan valid dan tidak berlaku karena berada di luar ruang lingkup tatanan hukum nasional. Demikian penggunaan istilah ketidaksesuaian UU terhadap Konstitusi merupakan istilah yang seharusnya tepat.

Perppu merupakan tindakan legislatif yang dilakukan oleh Eksekutif dengan pengecualian. Tindakan legislatif tidak semata dilakukan oleh organ legislatif. Fungsi legislatif tidak hanya sekedar difahami sebagai pembentukan semua norma umum, akan tetapi pembentukan norma umum oleh organ khusus (legis ratio).

Trikotomi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan pemisahan yang menyesatkan. Eksekutif sebagai organ yang menerapkan hukum (legis executio) sebagai pengecualian memiliki fungsi pembentukan hukum dalam bentuk ordonansi/peraturan (decrets-lois/Verordnungen mit Gesetzeskraft).

Khususnya pembentukan Perppu oleh organ eksekutif merupakan hak subjektif yang memang seharusnya dilembagakan oleh Konstitusi, disertai pandangan subjektif terhadap fakta-fakta empirik yang sesungguhnya telah terjadi.

Pengaturan isi UU dalam bentuk Perppu, maka eksekutif berusaha untuk membentuk norma umum yang berisi perintah dan kewajiban hukum (sanksi) berdasarkan adanya fakta kepentingan yang memaksa. Legitimasi UU yang dibatasi oleh efektivitas dari suatu keadaan memaksa tersebut, memaksa untuk dibentuk Perppu.

Perppu meskipun efektifitasnya diperoleh dari kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan seharusnya yang tidak seperti legitimasi UU, tak dapat dipungkiri merupakan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Demikian, Perppu dianggap sebagai norma valid yang keabsahan validitasnya tidak dapat dibantah menurut cara yang ditentukan oleh tatanan tersebut.

Perppu bukanlah kondisi revolusi yang merubah suatu tatanan hukum, Perppu memang sudah seharusnya dilembagakan dalam tatanan hukum. Berbeda dengan teknik penerimaan (adopsi) dari peraturan hukum yang lama masih tetap diakui validitasnya meskipun memilki landasan validitas yang berbeda karena perubahan tatanan hukum.

Perppu memang sejak awal bukanlah bentuk penerimaan (adopsi) ataupun bentuk dari landasan validitas yang baru. Perppu merupakan peraturan hukum yang dibentuk menurut isi dan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum yang berlaku saat itu. Perppu sebagai bentuk hak, bukanlah tanpa batas, konsep hak bagi seseorang lahir dari relasi kewajiban orang lain, Perppu dibatasi oleh persetujuan DPR, demikian perppu bukanlah hak tanpa batas.

Persoalan pengujian yang bisa dilakukan terhadap Perppu merupakan persoalan pertimbangan politis (menentukan isi dan cara lain yang telah ditentukan oleh Konstitusi) yang harus diuji terhadap tatanan hukum oleh organ yudikatif.

Singkatnya, segala peraturan hukum yang berada/dilingkupi oleh tatanan hukum, maka peraturan hukum tersebut tidak dapat dibantah keabsahan validitasnya dalam tatanan hukum itu. Dengan demikian layak untuk diuji (JR) terhadap ketidaksesuaiannya (bukan inkonstitusional) oleh organ yang berwenang.

Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berperang Melawan Infodemi

Menurut (Eshet-Alkalai, 2004) ruang maya atau cyberspace bukan hanya desa global atau global village melainkan hutan belantara yang lebat dengan segala informasi. Informasi tersebut bisa jadi...

Religion in Academic Study; An Introduction

"Religion" in relation to ritual practice became an item in an inventory of cultural topics that could be presented either ethnographically in terms of...

Optimisme di Tengah Ketidakbersatuan ASEAN

Optimisme ASEAN yang memasuki usia 53 tahun pada 8 Agustus lalu harus dihadapkan pada kenyataan pahit dan diliputi keprihatinan. Negara-negara anggota ASEAN dipaksa atau...

Investasi dalam Bidang SDA dan Agenda Neoliberal

Hari telah menuju sore, dengan wajah yang elok Presiden Joko Widodo membacakan naskah pidatonya saat dilantik untuk kedua kalinya pada tahun 2019 lalu. Sepenggal...

PKI, Jokowi, dan Tertusuknya Syekh Jaber

Syekh Ali Jaber ditusuk AA, Ahad malam (13/9/2000) di Lampung. Siapa AA? Narasi di medsos pun gonjang-ganjing. Konon, AA adalah kader PKI. Partai yang berusaha...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.