Kamis, Oktober 22, 2020

Judicial Review (Seharusnya) terhadap Perppu

Corona Mengintai, Polisi Beraksi

Beberapa hari terakhir, arus media dipenuhi oleh pemberitaan tentang virus corona (Covid-19). Semua hal yang berkaitan dengan virus corona tidak luput dari radar media,...

Menuju Pendidikan yang Memerdekakan

"Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya lebih tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya...

Desa dan Negeri Dongeng

Mengulik kembali cerita-cerita dongeng masa kecil yang sering didengar, membawa kita pada fantasi seolah kita hidup di dalam cerita tersebut. Sebagian cerita yang menjadikan...

Puritanisme Islam: Memurnikan Ajaran atau Arabisasi?

Dalam sejarah Islam, gerakan puritan paling tidak muncul ketika Khawarij muncul. Prinsipnya, setelah Nabi Muhammad wafat umat Islam kembali tergantung pada kesukuan, bukan kepada...
Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

Soal hak subjektif Presiden terhadap pembentukan Perppu MK (khususnya) menuai banyak kontroversi terkait isi dan bentuk Perppu itu sendiri. Perppu sebagai peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dibentuk ketika presiden menganggap suatu kondisi/fakta yang sesungguhnya telah terjadi kepentingan memaksa dalam tatanan kehidupan bernegara.

Pembentukan Perppu (secara umum) menuai kontroversi terkait mekanisme judicial review (JR) yang seharusnya dilakukan terhadap Perppu itu sendiri. Perppu seharusnya (bisa) dilakukan JR terhadapnya, demikian karena Perppu sebagai norma valid yang validitas keabsahannya tidak dapat dibantah dalam cara yang ditentukan oleh tatanan norma itu sendiri.

Perppu sebagai norma hukum valid dalam tatanan nomostatis dan nomodinamis dianggap sebagai norma hukum yang memiliki validitas/legitimasi terhadap norma yang dilingkupi oleh tatanan hukum tersebut. Secara dinamis Perppu dibuat oleh organ negara yang berwenang yang telah ditentukan oleh tatanan hukum itu sendiri (Konstitusi). Mengambil dari logika tersebut, maka Perppu sudah seharusnya (bisa) dilakukan JR.

Perppu sebagai produk politik memang sudah seharunsya diuji oleh peradilan/organ yang berwenang dan independen untuk menghindari ketidaksesuaian (bukan inkonstitusional atau illegal atau invalid) terhadap Konstitusi karena sifat Konstitusi yang elektif (alternatif) memungkinkan pembuat UU atau pun Perppu untuk menentukan isi dan cara yang lain (bukan tidak berdasarkan) dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi yang bersifat tidak bisa berdiri sendiri/mandiri.

Singkatnya dari tulisan di atas adalah menetukan terlebih dahulu validitas suatu Perppu baik secara statis maupun dinamis, demikian jika suatu peraturan perUUan telah memenuhi ketentua tersebut di atas, maka seharusnya dapat dilakukan JR tidak terkecuali Perppu.

Istilah inkonstitusional, bertentangan, tidak berlaku sejatinya tidak pernah dikenal dalam suatu tatanan hukum nasional, norma hukum umum (UU) yang dianggap inkonstitusional, bertentangan, dan tidak berlaku dapat dilakukan suatu usaha pengujian terhadap UU tersebut terhadap Konstitusi (UUD 1945). Istilah yang paling tepat untuk menyatakan inkonstitusional dari suatu UU yakni ketidaksesuaian norma umum dalam UU dengan Konstitusi. Mengapa?

Penggunaan istilah inkonstitusional terhadap UU menyatakan makna bahwa suatu UU yang dianggap tidak konstitusional tersebut sudah seharusnya bukanlah UU yang dinyatakan valid dan tidak berlaku karena berada di luar ruang lingkup tatanan hukum nasional. Demikian penggunaan istilah ketidaksesuaian UU terhadap Konstitusi merupakan istilah yang seharusnya tepat.

Perppu merupakan tindakan legislatif yang dilakukan oleh Eksekutif dengan pengecualian. Tindakan legislatif tidak semata dilakukan oleh organ legislatif. Fungsi legislatif tidak hanya sekedar difahami sebagai pembentukan semua norma umum, akan tetapi pembentukan norma umum oleh organ khusus (legis ratio).

Trikotomi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan pemisahan yang menyesatkan. Eksekutif sebagai organ yang menerapkan hukum (legis executio) sebagai pengecualian memiliki fungsi pembentukan hukum dalam bentuk ordonansi/peraturan (decrets-lois/Verordnungen mit Gesetzeskraft).

Khususnya pembentukan Perppu oleh organ eksekutif merupakan hak subjektif yang memang seharusnya dilembagakan oleh Konstitusi, disertai pandangan subjektif terhadap fakta-fakta empirik yang sesungguhnya telah terjadi.

Pengaturan isi UU dalam bentuk Perppu, maka eksekutif berusaha untuk membentuk norma umum yang berisi perintah dan kewajiban hukum (sanksi) berdasarkan adanya fakta kepentingan yang memaksa. Legitimasi UU yang dibatasi oleh efektivitas dari suatu keadaan memaksa tersebut, memaksa untuk dibentuk Perppu.

Perppu meskipun efektifitasnya diperoleh dari kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan seharusnya yang tidak seperti legitimasi UU, tak dapat dipungkiri merupakan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Demikian, Perppu dianggap sebagai norma valid yang keabsahan validitasnya tidak dapat dibantah menurut cara yang ditentukan oleh tatanan tersebut.

Perppu bukanlah kondisi revolusi yang merubah suatu tatanan hukum, Perppu memang sudah seharusnya dilembagakan dalam tatanan hukum. Berbeda dengan teknik penerimaan (adopsi) dari peraturan hukum yang lama masih tetap diakui validitasnya meskipun memilki landasan validitas yang berbeda karena perubahan tatanan hukum.

Perppu memang sejak awal bukanlah bentuk penerimaan (adopsi) ataupun bentuk dari landasan validitas yang baru. Perppu merupakan peraturan hukum yang dibentuk menurut isi dan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum yang berlaku saat itu. Perppu sebagai bentuk hak, bukanlah tanpa batas, konsep hak bagi seseorang lahir dari relasi kewajiban orang lain, Perppu dibatasi oleh persetujuan DPR, demikian perppu bukanlah hak tanpa batas.

Persoalan pengujian yang bisa dilakukan terhadap Perppu merupakan persoalan pertimbangan politis (menentukan isi dan cara lain yang telah ditentukan oleh Konstitusi) yang harus diuji terhadap tatanan hukum oleh organ yudikatif.

Singkatnya, segala peraturan hukum yang berada/dilingkupi oleh tatanan hukum, maka peraturan hukum tersebut tidak dapat dibantah keabsahan validitasnya dalam tatanan hukum itu. Dengan demikian layak untuk diuji (JR) terhadap ketidaksesuaiannya (bukan inkonstitusional) oleh organ yang berwenang.

Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Vaksin Demi Kesehatan Rakyat

Pemerintah berjuang penuh demi kesehatan rakyat. Keseriusan untuk menemukan vaksin Covid-19 adalah langkah yang sangat tepat. Karena vaksin merupakan solusi yang menjadi harapan rakyat...

Wabah, Membela Eksistensi Tuhan di Hadapan Ateisme (Habis)

Covid-19 Sebagai Fakta Kehidupan  Terlepas dari apakah Covid-19 adalah akibat dari ulah manusia, dan karena itu sebagai bagian dari kehendak bebas manusia, penderitaan kita hari ini pada...

Membereskan Pembukuan Tanpa Menguras Kantong

Pernahkah Anda mengalami sulitnya membereskan pembukuan dengan cepat dan mendapatkan laporan keuangan berhari-hari? Seringkali pebisnis hanya fokus cara meningkatkan omset bisnisnya saja, namun tidak menyadari cara...

Mengenal Sosok Tjokroaminoto

Tjokroaminoto merupakan orang yang pertama kali meneriakkan Indonesia merdeka, hal ini membuatnya sosok yang ditakuti oleh pemerintah Hindia-Belanda. De Ongekroonde Van Java atau Raja...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

ARTIKEL TERPOPULER

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Jangan Bully Ustazah Nani Handayani

Ya, jangan lagi mem-bully Ustazah Nani Handayani “hanya” karena dia salah menulis ayat Al-Qur’an dan tak fasih membacakannya (dalam pengajian “Syiar Kemuliaan” di MetroTV...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.