Jumat, Januari 22, 2021

Jokowi Tersandera Ambisi, ASEAN Ompong di Laut Cina Selatan

Apakah Semangat Pembangunan Kini Mampu Tekan Angka Kemiskinan?

Mengikuti arah pembangunan Indonesia, berarti melihat kiprah pemimpin negara Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Menjadi sebuah cita-cita untuk mulai melakukan gebrakan pembangunan dengan gairah...

Pendidikan Islam Sebagai Penangkal Isu Sara

Sara adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan...

Hoaks dan Arus Menuju Negara Gagal

Masih segar dalam ingatan kita hingar bingar Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu yang diwarnai dengan pelbagai kasus ujaran kebencian. Kontestasi politik ganas kala...

The Dark and Bloody Side of Khilafah

Sudah baca buku Islam Yes, Khilafah No Jilid 2 karya Nadirsyah Hosen? Kalau belum, beli dan bacalah bukunya. Umat Islam perlu mengetahui fakta sejarah kekhilafahan...

8 Agustus 2018 bertepatan dengan 51 tahun Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berdiri. Asosiasi yang awalnya terdiri dari negara Malaysia, Indonesia, Filiphina, Singapura dan Thailand itu kini terus berkembang.

Tidak hanya jumlah anggotanya yang berkembang hingga 11 negara.Tapi isu dan tantangan terhadap efektivitas rezim kawasan ini juga semakin berkembang. Salah satu tantangan terberat itu ada dalam konflik Laut China Selatan.

Konflik Laut China Selatan merupakan sengketa teritori. Laut China Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500.000 meter pkiloersegi (1.400.000 sq mi).

Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan minyak dan gas alam yang besar. Kini, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam dan RRC sedang berebut klaim atas wilayah tersebut.

Ketika klaim atas teritori tersebut belum menemukan titik temu, di saat bersamaan RRC terus melakukan reklamasi dan pembangunan. Bahkan pulau buatan hasil reklamasi itu, kini sudah dalam tahap pembangunan. Posisi Indonesia memang bukan bagian dari negara yang berkondlik. Namun secara politis memang turut memiliki pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki beberapa peran strategis bagi ASEAN yaitu Indonesia sebagai manager of crisis, agent of change baik institusional ataupun normatif, hingga sebagai pengangkat profil ASEAN dalam skala global.

Indonesia memiliki potensi power yang kuat untuk mengambil peran penting dalam menyelesaikan konflik dan krisis yang mengancam stabilitas keamanan regional ASEAN. Sikap diamnya Indonesia, itu merupakan bagian dari sikap politik yang berpengaruh besar terhadap eskalasi konflik kawasan itu.

Untuk menelusuri bagaimana sesungguhnya political will Presiden untuk kasus ini, kita bisa menelusuri pernyataannya. Salah satunya seperti yang dikutip dari detik.com ini;

“Ini adalah urusan negara lain dengan negara lain, Tapi kalau kita bisa masuk dan bisa berperan, juga lebih baik. Tapi harus kita amati dan cek, apakah kita masuk ke konflik itu justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, lalu apakah kita bisa kasih solusi.”

Penekanan Presiden Joko Widodo pada urusan dalam negeri, kemudian hubungan baik dengan RRC. Atau dengan kata lain, Indonesia kurang bersedia untuk sepenuhnya terlibat dalam platformmultilateral ASEAN atau bahkan terkesan melepaskan diri dari proyek regionalis, sehingga mengurangi sentralitas peran regional ASEAN yang diklaim

Kata kunci untuk memahami ini adalah ambisi menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia difokuskan pada lima pilar utama. Pertama, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia.

Kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga, Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, menggunakan diplomasi maritim untuk meminimalkan konflik yang berkaitan dengan maritim. Kelima, Indonesia akan membangun kekuatan pertahanan. Dari lima pilar tersebut, Indonesia membutuhkan dana hampir 2.000 trilliun.

Untuk merealisasikan ambisi itu, Presiden Joko Widodo gencar untuk mencari investasi luar negeri. Hal itu kemudian disambut oleh RRC. Negara itu juga memiliki ambisi yang menyerupai yang dikenalkan dengan istilah Jalan Sutra Maritim Baru (New Maritime Silk Road).

Pejabat dan para pengamat Tiongkok dalam beragam kesempatan memaparkan bahwa rencana itu bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan kapasitas negara-negara di Asia Tenggara untuk memaksimalkan keamanan dan pengelolaan sumber daya maritim.

Hingga pada akhirnya, RRC berkebutuhan dengan sikap Indonesia yang netral. Netral dalam konteks sengketa Laut China Selatan. Dan di saat bersamaan, RRC terus melakukan pembangunan pangkalan militer, dan menyempurnakan proyek pulau buatan yang berdiri di kawasan konflik tersebut.

Dampak dari sikap netral Indonesia adalah solidaritas dan efektivitas ASEAN. Ketika ASEAN tidak bisa mengambil satu sikap bersama, itu artinya konflik ini tidak bisa ditangani secara multilateral. Artinya, jika penyelesaian konflik ini bilateral, maka bargaining power negara-negara ASEAN yang berkonflik tidak cukup kuat melawan RRC.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.