Minggu, Februari 28, 2021

Jokowi dan Ingatan Orde Baru

Digitalisasi Pembayaran UKT Berbasis E-Commerce

Digitalisasi pada era revolusi industri 4.0 ini menimbulkan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini...

Menjadikan Indonesia “Juara Ekonomi” Di ASEAN

Para menteri perdagangan negara-negara anggota Asean telah menandatangani dua perjanjian penting yaitu Asean Trade in Services Agreement (ATISA) dan protokol keempat amandemen Asean Comprehensive...

RKUHP Mengancam Privasi Hingga Demokrasi

Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sedang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. Pembahasan mengenai RKUHP ini...

Latar Belakang Pendidikan Tidak Pernah Batasi untuk Paham Pajak

Dunia yang semakin maju mengharuskan setiap individu untuk lebih proaktif mengembangkan diri, membuat suatu terobosan untuk dapat produktif menghasilkan sebuah karya dengan potensi yang...
Rohmatul Izad
Alumni Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.

Sebagai seorang teknokrat, gaya kepemimpinan Jokowi tak jauh beda dengan era Orde Baru. Dalam menciptakan kebijakan instrumental pemerintahan misalnya, Jokowi menghidupkan kembali gaya teknokrasi Soeharto dengan konsep “devolopmentalisme”-nya. Ia memproyeksikan hampir seluruh kebijakan pada orientasi ekonomi pembangunan.

Bedanya, Jokowi hidup di era ekonomi neoliberal atau pasar bebas dan demokrasi populis. Corak pembangunan neoliberal, dengan konsep negara harus terbuka selebar-lebarnya kepada mekanisme pasar, seringkali justru brutal dalam berbagai praktiknya. Ambil contoh misalnya, bagaimana saat ini negara begitu ramah terhadap investasi dan investor, baik asing maupun dalam negeri sendiri.

Kita dapat mengamati, orientasi pasar bebas ini lebih bersifat menguatkan kelas menengah dan tentu saja kaum pemodal. Klaim-klaim kemajuan infrastruktur memang tak bisa diabaikan, tetapi faktanya, puluhan kasus terjadi di mana rakyat menderita dalam skala besar. Mahalan, sebagian berujung pada tragedi berdarah akibat rakyat bersikeras mempertahankan tanah-tanah mereka yang akan digusur.

Peristiwa ini paling tidak, terjadi di bawah kebijakan yang ditandatangani atau dalam hal lain direstui oleh Jokowi. Umumnya, Jokowi membuat sebuah skema makro untuk merancang seluruh kebijakan pembangunan ekonominya. Rakyat kecil, dengan demikian, kurang menjadi pertimbangan dalam menjalankan proyek raksasa berskala besar itu, sehingga banyak rakyat dirugikan secara sepihak.

Dalam orientasi ekonomi pembangunan, Jokowi sebenarnya menjadi pelengkap atau menggenapi proyek-proyek SBY di era sebelumnya, yang memulai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (disingkat MP3EI). MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat.

Wujud MP3EI ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. Program ini merupakan agenda besar yang dicanangkan di era SBY. Selanjutnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung penuh berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, serta dengan keuntungan geografis masing-masing daerah.

Namun banyak proyek-proyek tidak selesai di era SBY dan keberadaan Jokowi saat ini adalah pelengkap dari kisah proyek-proyek yang mangkrak itu. Tentu saja untuk kemudian digenapi Jokowi dengan kisah barunya yang berujung pada “keberhasilan”.

Jelas, gaya teknokrasi di bawah pemerintahan Jokowi sekarang ini terlihat relatif lebih solid dan fair. Karena melibatkan hampir semua elemen dan sumber daya; seperti peran intelektual, birokrat, militer, kaum akivis, sampai tokoh agama. Beda dengan era Orde Baru, di mana peran militer jauh lebih mendominasi. Bahkan, banyak aktivis yang kritis kala itu dibungkam, para intelektual ditutup mulutnya dan juga sedikit sekali peran tokoh agama.

Ini menunjukkan bahwa betapapun ingatan kita masih sangat tajam tentang memilukannya gaya kepemimpinan era Orde Baru kala itu, Jokowi dapat menbuktikan bahwa teknokrasinya lebih “pastisipatif” dan “populistik”. Artinya, Jokowi mampu meredam kesan otoritarianisme dengan melibatkan berbagai elemen yang juga ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Meski demikian, jika melihat dari sudut implementasi ekonomi pembangunannya, seperti proyek infrastruktur dan pembangunan yang lain, ada semacam kesan yang begitu jelas di mana rakyat terdampak jarang sekali dilibatkan. Fakta ini pada gilirannya dapat melegitimasi satu pandangan bahwa ternyata gaya teknokrasi Jokowi secara otomatis bisa dan punya watak meng-eksklusi.

Akibat terlalu fokus pada kebijakan “devolopmentalisme”nya, seperti Orde Baru, Jokowi terkesan abai terhadap orientasi ekonomi seperti Kedaulatan Pangan dan ekonomi berbasis rakyat. Justru yang terlihat agaknya berorientasi pada akumulasi dan ekonomi yang melahirkan konglomerasi, bukan distribusi dan orientasi anti-kapitalisme oligarkis.

Setiap kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat haruslah dikoreksi. Dalam bahasa lain, gaya teknokrasi Jokowi yang mungkin berlebih-lebihan harus diredamkan, atau kalau perlu dihentikan jika memang sama sekali tak berpihak pada rakyat kecil. Kita dan rakyat secara luas, juga perlu menjinakkan keliaran nafsu akumulasi para pengusaha dan pejabat parpol di sekitar Jokowi.

Kita tidak boleh menjadi pelindung bagi kepentingan-kepentingan mereka, yang tentunya akan semakin menyengsarakan rakyat kecil ke dalam krisis. Juga, kita harus mampu meredam ekses kebijakan Jokowi. Jika membatalkan skema makro ekonomi yang neoliberal itu tak bisa dilakukan, maka cara lainnya adalah selalu mengawal setiap kebijakan Jokowi agar lebih fokus pada rakyat kecil dan memihak mereka yang tertindas.

Orang-orang disekitar Jokowi juga beragam, mereka para politisi, pemodal dan oligarkis. Tak jarang juga, mereka adalah orang-orang yang tak henti-hentinya berpikir tentang kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Maka menjadi tugas kita semua, sebagai rakyat kecil, untuk selalu mengawal dan bersikap kritis terhadap pemerintah. Tidaklah mungkin membiarkan begitu saja suatu kebijakan, jika kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat dan naasnya justru menguntungkan para pengusaha.

Terakhir, kita perlu membangun sebuah gagasan filsafat ekonomi-politik secara kolektif, baik pada level pemerintahan paling bawah sampai ke pusat. Yakni, sebuah kekuasaan politik yang berorientasi pada pemerataan, kemakmuran, kesejahteraan, dan mampu menciptakan suasana kebahagiaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan, mendorong pemerintah agar selalu bersikap adil dan amanah.

Rohmatul Izad
Alumni Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Generasi Muda di Antara Agama dan Budaya

Oleh: Bernadien Pramudita Tantya K, SMA Santa Ursula Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Indonesia adalah negara yang kaya akan bahasa, budaya,...

Antara Kecerdasan Buatan, Politik, dan Teknokrasi

Di masa lalu, politik dan teologi memiliki keterkaitan erat. Para pemimpin politik sering mengklaim bahwa politik juga merupakan bentuk lain dari ketaatan kepada Tuhan;...

Perempuan dalam Isi Kepala Mo Yan

Tubuh perempuan adalah pemanis bagi dunia fiksi. Kadang diperlakukan bermoral, kadang sebaliknya, tanpa moral. Naluri bebas dari perempuan yang manusiawi, memendam dengki dan membunuh...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Perempuan dalam Isi Kepala Mo Yan

Tubuh perempuan adalah pemanis bagi dunia fiksi. Kadang diperlakukan bermoral, kadang sebaliknya, tanpa moral. Naluri bebas dari perempuan yang manusiawi, memendam dengki dan membunuh...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.