Minggu, Oktober 25, 2020

Jalan Panjang Reformasi Birokrasi

Telaah “Asal-Usul” Tindakan Bos First Travel

Sahabat saya yang seorang essais muda, yakni Khudori Husnan, di dalam calistoeng.blogspot.com, mengulas soal kehidupan pencitraan akut sejoli yang tengah menjadi hot issue belakangan...

Stereotip Manusia Papua: Pembenaran Kekerasan Kultural

Awal tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, memperbolehkan Kongres Rakyat Papua II dan pengibaran bendera Bintang Kejora. Pengibaran bendera itu...

Environmental

Diantara Kota dan Desa ( Wilayah Peri Urban)Desa maupun kota  jika di tinjau dari segi fisik morfologi di indikasikan oleh bentuk pemanfataan lahan non...

Partai Cyber dan Fenomena Berpolitik

Penggunaan internet yang dimulai sejak era 1990-an menandakan berakhirnya mobilisasi tradisional. Seluruh perangkat keras tak lagi memberikan efek dominan terhadap perubahan cara pandang politik....
Dimas Wisnu
Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol, UGM.

Menjelang pergantian tahun dari 2017 ke 2018, tepatnya pada tanggal 28 Desember, di Kantor Lembaga Administrasi Negara digelar sebuah acara pemberian anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Anugerah tersebut diberikan kepada instansi yang dapat menerapkan sistem merit dengan bagus.

Sejumlah petinggi daerah meraih penghargaan yang diberikan langsung oleh Ketua KASN Soffian Effendi, seperti Gubernur Jawa Timur, Bupati Banyuwangi, dan Bupati Ngawi. Turut serta pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Refomasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Asman Abnur dalam acara penganugerahan.

Asman Abnur menjelaskan bahwa pengahargaan diberikan kepada instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen, konsisten, inovatif, sehingga bisa mendorong terwujudnya ASN yang melek teknologi, modern, professional, solutif, atau merupakan penggambaran ASN ‘zaman now’ (Majalah Tempo Edisi 1 -7 Januari 2017).

Kebersamaan Ketua KASN Soffian Effendy dan Menteri Asman Abnur dalam acara penganugerahan instansi yang berhasil menerapkan sistem merit itu membuat saya bertanya-tanya tentang ‘perbedaan pendapat’ mereka beberapa hari sebelumnya.

Pada Senin 18 Desember 2017, Soffian Effendy mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisikan permintaan pemberian catatan KPK terhadap Tin Zuraida yang dilantik sebagai staf ahli bidang politik dan hukum Menteri PAN-RB pada 27 November 2017.

Sebagaimana dalam laporan Majalah Tempo Edisi 25-31 Desember 2017 (hal. 32-33), Tin Zuraida merupakan istri dari Nurhadi yang pernah menjabat sekertaris Mahkamah Agung dan diduga terlibat suap Grup Lippo kepada Panitera Jakarta Utara, Edy Nasution.

Menteri PAN-RB yang merupakan kader Partai Amanat Nasional diisukan mengangkat Tin Zuraida atas desakan petinggi partainya, bukan atas dasar rekam jejak dan prinsip merit. Sebagaimana sudah diketahui publik, pada April tahun 2016, Tin merusak dokumen dan mencoba membuang uang Rp 1,7 miliar ke toilet. Tin Zuraida juga disorot karena memiliki rekening gendut miliaran rupiah. Namun, Menteri Asman tetap mengangkat Tin Zuraida dengan dalih sudah sesuai prosedur.

Saya mencoba memahami segala keterbatasan posisi KASN yang teramat terbatas daya tawarnya di hadapan kekuatan politik. KASN cukup kerepotan mengurus ASN di negeri ini yang berjumlah lebih dari 4.3 juta orang (Kompas, 3 Januari 2017). Jumlah yang besar dan akses ke daerah-daerah terpencil menjadikan beban KASN begitu berat. Belum dihitung pula dengan dinamika politik di setiap daerah.

Saya masih ingat saat Pak Soffian diwawancara oleh Majalah Forum pada Februari 2017 membahas mengenai ditangkapnya Sri Hartini, Bupati Klaten yang memperjual-belikan jabatan kepala dinas. Bapak Soffian mengatakan hal itu jamak terjadi di Indonesia. Tak kecil beban yang ditanggung rakyat, baik dari segi pelayanan maupun merampokan anggaran yang disebabkan oleh jual-beli jabatan tersebut, kata Bapak. Sampai kalimat ‘brengsek’ Bapak lontarkan terkait dengan keadaan birokrasi di negeri ini.

Bapak Menteri PAN-RB sendiri nampaknya lupa bahwa dia diangkat sebagai menteri di pemerintahan Presiden Jokowi, maka selayaknya beliau selangkah lebih maju disbanding presiden dalam reformasi birokrasi. Sebagaimana yang dituliskan oleh Agus Pramusinto (Opini Kompas, 28 Desember 2017), Presiden Jokowi sendiri terus mengupayakan reformasi birokrasi.

Salah satu seruan presiden adalah dalam hal reformasi anggaran dengan memotong anggaran yang tidak masuk akal, seperti dana untuk pemulangan TKI yang mencapai Rp 3 Miliar. Dari Rp 3 miliar tersebut, hanya Rp 500 juta yang digunakan untuk pemulangan TKI, sementara Rp 2,5 M digunakan untuk rapat di dalam atau di luar kantor, kunjungan daerah, rapat koordinasi, dan alat tulis kantor.

Sudah semestinya Menteri Asman lebih ‘galak’ dibanding Presiden Jokowi dalam reformasi birokrasi. Umpamanya, Menteri Asman dapat menjalankan reformasi birokrasi dalam perekrutan SDM, sebagaimana masih dalam anjuran opini dari Agus Pramusinto di atas. Perkrutan SDM dan promosi jabatan mesti dijamin efisien dan dalam kerangka penciptaan sistem birokrasi yang bisa mencegah inefisiensi anggaran.

Menteri Asman Nampak akan lebih percaya diri bila dia benar-benar menerapkan reformasi dalam segala bidang; anggaran, SDM, ataupun pengadaan barang dan jasa. Posisinya dalam kabinet tak akan mudah dilepas dan akan lebih diperhitungkan. Apalagi saat ini Partai Amanat Nasional, partai ppengusungnya tengah sedikit berseberangan dengan Pemerintahan Presiden Jokowi.

Bila memang benar beliau memiliki komitmen mereformasi birokrasi, bukan sekadar hasil negosiasi politik, dia harus menjadi contoh bagi lembaga lain dalam perekrutan. Pengangkatan Tin Zuraida, sebagaimana dalam Tempo (edisi 25-31 Desember 2017, hal. 26) adalah sesuatu yang sudah menghina akal sehat dan tak boleh terulang lagi.

Apa yang dilakukan oleh Menteri Asman dengan mengangkat orang yang memiliki beberapa noda hitam dalam rekam jejaknya itu patut disayangkan. Kembali lagi, Beliau sebagai Menteri PAN-RB mestinya memahami apa itu merit sistem. Beliau minimal memahami pula apa itu “Reformasi Birokrasi”, kata yang tersemat dalam jabatannya.

Bapak Soffian Effendi sebagai guru besar dalam bidang administrasi negara sudah pasti sangat paham dengan konsep tersebut. Bapak Menteri yang terhormat seharusnya dapat mendiskusikan secara sehat tindakan apa yang mesti diambil, termasuk dengan Ketua KASN saat itu, apalagi dalam pengangkatan pejabat tinggi yang nanti digaji oleh uang negara.

Namun, apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Saya sampai saat ini, masih sangat berkeyakinan bahwa dalam pertemuan di Kantor LAN 28 Desember itu, Bapak Soffian Effendy tetap menyimpan kekesalan dan kekecewaan dalam hati seraya membayangkan kalau jalan menuju reformasi birokrasi masih teramat jauh.

Dimas Wisnu
Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol, UGM.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.