Senin, April 12, 2021

Inkonstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas

Menyoal Tubuh Jokowi: Memahami Keragaman, Merayakan Perbedaan

Menurut Plato, tubuh adalah penjara. Secara kodrati, ia bukan hanya sekadar fisik yang bergerak, tetapi ia adalah dunia berpikir yang tak bisa langsung bekerja...

Shadow Teacher: Pahlawan yang Masih dalam Bayangan

Beberapa manusia lahir didunia dengan kemampuan yang khusus. Mereka kerap disebut dengan Children with Special Needs (CSN) atau di Indonesia lebih umum disebut Anak...

Kala Anggota ISIS Minta Pulang

Sekujur tubuh perempuan itu tertutup rapat dibalut kain hitam. Hanya tatapan matanya yang sayu terlihat jelas akibat diterpa nasib tak menentu. Meski nada bicaranya...

Sosialisme Ilmiah, Cetak Biru Pemikiran Karl Marx

Bagi banyak orang, mungkin tulisan ini berbahaya. Selain marxisme atau komunisme telah mendapatkan stigma buruk dalam kontruksi sosial masyarakat Indonesia, histori yang diketahui oleh...
Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

Wacana Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia beberapa waktu lalu hangat diperbincangkan di berbagai ruang publik, saat ini makin menemui titik kulminasinya, puncaknya terjadi ketika pemerintah dengan terang-terangan akan membubarkan ormas tersebut, rupanya hal ini memang serius dilakukan oleh pemerintah, melalui terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) semakin menampakan watak politik hukum pemerintah dalam usaha memberangus kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Belum tuntas dengan isu kebebasan beragama, hingga penerbitan Perpu. Pemerintah nampaknya membangun romatisme gaya pemerintahan orde sebelum reformasi, ruang demokrasi semakin direduksi alih-alih bukan dibatasi. HTI menjadi korban politik represif penertiban ormas, karena dituding bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ada beberapa hal menarik yang ingin penulis patut sampaikan, pertama, latar belakang dibalik wacana pembubaran HTI yang dituding mengusung nilai perjuangan Khilafah, khilafah dicurigai bertentangan dengan spirit Pancasila, berdasarkan studi kepustakaan yang penulis lakukan terhadap salah satu buku fenomenal karya Abul A’la Al Maududi, yakni seorang penulis terkemuka dari Pakistan, dalam bukunya yang berjudul “Khilafah dan Kerajaan”, menguraikan bahwa khilafah bukanlah kerajaan, khilafah atau dalam term lain demokrasi religius merupakan paham yang mengakui kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat yang dalam hal ini tidak senantiasa otonom sebagai manusia akan tetapi meyakini adanya Ketuhanan dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, khilafah antitesis sekuler, khilafah antinomi kerajaan, secara singkat spirit ini sejalan dengan jiwa Pancasila yang menolak paham sekulerisme dan monarki.

Kedua, esensi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUD 1945 tidak menolak untuk dibatasi bahkan ICCPR dan berbagai instrumen HAM Internasional memperkuat argumen itu, Straynes menyatakan perlu dibedakan istilah dibatasi dengan dikurangi, pembatasan HAM dengan Kewajiban HAM dimaklumi sepanjang negara dalam keadaan normal, lain cerita jika negara dalam keadaan darurat.

Dalam khazanah keilmuan Hukum Tata Negara, kita mengenal adanya studi mengenai Hukum Tata Negara (staatrecht) dan Hukum Tata Negara Darurat (noodstaatrecht), adanya dikotomi dari kedua rezim memberikan perbedaan dalam praktiknya pula, yang pertama merupakan rezim hukum yang berlaku dalam keadaan normal, sedangkan yang terakhir merupakan rezim hukum yang berlaku dalam kondisi tidak normal (state emergency).

Dalam kasus terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, penulis menganalis tindakan legislasi yang dilakukan pemerintah kuranglah tepat, memang benar jika alasan dikeluarkannya Perppu tidak bergantung kepada munculnya keadaan bahaya yang mengancam (dangerous threat) terlebih dahulu misal muncul potensi ancaman yang mengancam NKRI, akan tetapi ditentukan oleh adanya faktor kebutuhan hukum yang mendesak (reasonable necessity) berupa kekosongan hukum dan keterbatasan waktu (limited time), secara terpisah bila tidak digunakan sekaligus ketiga unsur tersebut maka penggunan unsur dangerous threat hanya untuk pasal 12 sedangkan reasonable necessity dan limited time untuk pasal 22. Inilah yang membedakan penerapan pasal 12 dan 22 UUD 1945. Penulis sepakat melihat bahwasanya Perppu Ormas dikeluarkan tanpa menuntut didahului deklarasi keadaan bahaya, maka jelas banwa Perpu ini merupakan penilaian subjektif dari pemerintah sendiri berlandaskan pasal 22.

Faktor reansonable necessity, terpenuhinya beberapa pasal dirubah dan ditambahkan, misal mengenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hal lazim jika untuk mengatasi kekosongan hukum, namun faktor limited time atau kemendesakan waktu untuk diterbitkan Perppu bagi penulis tidak terpenuhi, penerapan keduanya harus berlaku kumulatif apabila hanya salah satu maka Perppu tersebut cacat formil secara hukum atau bahkan inkonstitusional. Apakah limited time yang dimaksud merupakan berkaitan dan simultan dengan program Akademi Bela Negara dan Sosialisasi MPR?

Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Bertahan Disegala Kondisi

Pandemi COVID-19 membawa beragam nilai positif. Bagi dunia pendidikan, selain orangtua mengetahui betapa susahnya Pendidik (guru/dosen) mengajar anak didik, pendidik juga bisa belajar secara...

Bagaimana Cara Mengatasi Limbah di Sekitar Lahan Pertanian?

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani. Pada bidang pertanian terutama pertanian konvensional terdapat banyak proses dari penanaman hingga pemanenan,...

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Kebebasan Berpendapat Masih Rancu

Kebebasan berpendapat merupakan sebuah bentuk kebebasan yang mutlak bagi setiap manusia. Tapi belakangan ini kebebasan itu sering menjadi penyebab perpecahan. Bagaimana bisa kebebasan yang...

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.