Selasa, Maret 9, 2021

Influks Pencari Suaka di Australia?

Cerita Generasi Milenial Bersama Buya Syafii

Salah seorang teman satu almamater di kampus Universitas Andalas ternyata mengetahui bahwa aku salah satu peserta dari Sekolah Kemanusiaan dan Kebudayaan Ahmad Syafii Maarif...

Habis-Habisan Menggenjot Ekspor

Sedemikian gaduh isu impor, banyak yang lupa bahwa Indonesia pun mengekspor beragam komoditas dengan volume dan nilai transaksi yang tak sedikit. Pencapaian inilah yang...

Membaca Arah Intelektual Indonesia

Kemunculan tokoh-tokoh intelektual dalam media sosial maupun media massa menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan. Hadirnya tokoh-tokoh intelektual dalam media memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses...

Saya Percaya Monyet Darwin

Ketiga, bukti dari Ocean Islands. Darwin mendapat kesempatan mengujungi kepulauan Cape Verde, Afrika dan kepulauan Galapagos, Amerika Selatan. Ia melihat burung –burung di kedua...
Zakia Shafira
Political Science student. Interested in geopolitics and defence studies.

Berkali-kali Malcolm Turnbull, perdana menteri Australia ke-29 yang memimpin sejak 2015 hingga 2018, membahas tentang keterbukaan ekonomi dan fluiditas pertukaran sumber daya manusia, baik itu pelajar maupun tenaga kerja.

Tetapi, dalam kuliah umumnya di awal Oktober lalu yang bertempat di kampus FISIP UI, Depok, ia luput membahas kebijakan-kebijakan yang diterapkan bagi pengungsi dan pencari suaka yang kini banyak ditelantarkan maupun dikirim kembali ke negara asal.

Mungkin sedikit disinggung hanya ketika ada satu audiens yang bertanya mengenai hal terkait. Padahal, perlu digarisbawahi bahwa kerja sama antara Indonesia dan Australia bukan hanya sebatas perekonomian, perdagangan, atau pertukaran tenaga kerja, namun juga permasalahan pengungsi dan pencari suaka.

Influks kedatangan pengungsi dan pencari suaka bukan hanya menjadi masalah bagi kepentingan nasional dan kedaulatan Australia, tapi juga Indonesia sebagai negara transit dan tempat tinggal para pengungsi dan pencari suaka yang bersifat temporer.

Sebagai pengaturan skema kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara dan negara-negara Barat, telah dibentuk Comprehensive Plan of Action (CPA) yang menyetujui bahwa negara-negara Barat bersedia memberikan suaka kepada para pengungsi dengan syarat negara-negara di Asia Tenggara harus bersedia menampung mereka sementara waktu.

CPA disetujui pada bulan Juni 1989 dalam konferensi di Jenewa yang diselenggarakan oleh Steering Committee International Conference on Indo-Chinese Refugees. Australia sepakat menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka sejak tahun 1954 dengan meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Masalah mulai merebak setelah Tony Abbott mengeluarkan kebijakan baru. Mulai tahun 2013 di periode kepemimpinan Tony Abbott, Australia menerapkan kebijakan Operation Sovereign Borders dengan mekanisme Regional Deterrence Framework, yang pada intinya mengintersepsi dan mengusir kembali pencari suaka yang datang ke laut Australia.

Ia menolak semua orang asing yang memasuki wilayah lautnya secara ilegal, termasuk pengungsi dan pencari suaka untuk memerangi imigran gelap yang berpotensi mengganggu kedaulatan.

Kemudian, kapal yang mengangkut orang-orang asing tersebut dikembalikan ke negara keberangkatan terakhir (Khamdan, 2014). Sementara itu, di Indonesia sendiri penanganan pengungsi dan pencari suaka juga kurang optimal.

Pada dasarnya, kebijakan ini melanggar prinsip hukum internasional, di antaranya prinsip non-refoulement (Negara-negara Pihak pada Konvensi ini tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi, dengan cara apapun, ke perbatasan wilayah Negara.

Pihak yang akan mengancam kehidupan maupun kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena opini politiknya), hak asasi manusia, SAR obligation, penanganan penyelundupan imigran, dan juga pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia (Jufri, 2017).

Ditambah lagi, Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang artinya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima para pengungsi dan pencari suaka atau menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi mereka (seperti lapangan pekerjaan, tempat tinggal, dll), namun tidak juga diperbolehkan untuk melakukan pengusiran (prinsip non-refoulement). Peristiwa ini menjadikan hubungan diplomatik Australia dan Indonesia sempat memanas.

Hingga kini, kebijakan Operation Sovereign Borders masih terus diberlakukan dengan slogan “turn back boats”-nya. Beberapa pengungsi dan pencari suaka yang ditolak untuk masuk ke wilayah perbatasan Australia terpaksa mengungsi di Pulau Manu dan Nauru di kamp-kamp penahanan yang tidak kalah menderitanya.

Jika tidak, cukup besar pula kemungkinan mereka akan hilang atau mati di pemakaman laut. Para pengungsi dan pencari suaka, dengan kondisi stateless-nya, mengalami kerentanan yang luar biasa. Sebab, hak-hak dasar mereka sangat sulit untuk terpenuhi karena statusnya yang tidak dilindungi oleh payung hukum negara manapun.

Jika Australia terus membawa narasi yang  menjunjung tinggi keamanan dan kedaulatan negaranya, lalu, bagaimana dengan nasib negara-negara yang, dengan kesepakatan Australia juga, telah menyetujui untuk jadi negara transit sebelum para imigran menuju ke Australia untuk menetap?

Indonesia tidak pernah bersikap dengan senang hati dan sukarela dalam menerima kedatangan gelombang pengungsi dan pencari suaka. Meski demikian, Indonesia tetap mentolerir dan menyediakan mereka dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya, dengan catatan, untuk sementara waktu.

Referensi: 

Jufri, M.M., “Violations of International Law by the Government of Australia in Practice of Turn Back the Boat Management Policy for Asylum Seekers” dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 14 Number 2 January 2017.

Khamdan, M., (2014) “Imigrasi Nasional dan Problem Para Pencari Suaka” dalam BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses dari http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id/id/artikel-bpsdm/130-imigrasi-nasional-dan-problem-pencari-suaka?tmpl=component&print=1&layout=default

Konvensi mengenai Status Pengungsi, 25 Juli 1951.

Missbach, A., (2016), Troubled Transit: Politik Indonesia bagi Para Pencari Suaka, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zakia Shafira
Political Science student. Interested in geopolitics and defence studies.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Harap-Harap Cemas Putusan MK pengujian Perubahan UU KPK

Sudah setahun lebih setelah UU No. 19 Tahun 2019 (perubahan UU KPK) disahkan dan bentuk penolakan pun masih senantiasa digulirkan. Salah satu bentuk penolakan...

Mereformulasi Pengaturan Hukum Mitigasi Bencana

Bencana alam seringkali tidak dapat diprediksikan. Dimana jenis bencana alam yang terjadi tersebut turut menimbulkan korban jiwa, kerugian materil ataupun kerugian imateril kepada masyarakat...

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Euforia Bahasa Arab

(Ilustrasi) Pameran busana tradisional Arab dalam Pekan Kebudayaan Saudi Arabia di Jakarta, Minggu (27/3). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean. Entah apa yang ada di dalam pikiran sejumlah...

Injil Muslim: Kontroversi Barnabas Revisited

Minggu ini saya mengajar topik "A Muslim Gospel" (Injil Muslim) dalam mata kuliah "Islam and Christian Theology". Saya menugaskan mahasiswa untuk membaca The Gospel...

Madinah, Tinjauan Historis

Yatsrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah merupakan salah satu daerah yang subur di Jazirah Arab pada masa itu. Penduduk Madinah sebelum Islam...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.