Sabtu, Maret 6, 2021

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Benarkah Kita yang Menciptakan Tuhan?

Beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu cuitan di dunia maya yang bunyi terjemahannya kira-kira seperti ini: “Seseorang bertanya kepada saya: Apakah Anda percaya...

Gila Politik dan Politik Gila

Kedua hal yang tertulis di dalam judul di atas adalah yang sedang nyata terjadi kini. Dengan kata lain, politik yang bermakna sebagai wujud 'pengabdian'...

Alasan Sulitnya Mendatangkan Tim Sepak Bola Internasional

Laga Pra Musim menjadi laga bagi tim-tim top dunia melakukan uji tanding sebelum persiapan di liga masing-masing. Beberapa liga top Eropa dan dunia seperti...

Pilkada 2018: Daulat Rakyat Mencari Pemimpin Baik (I)

Tulisan ini adalah tulisan pertama dari dua tulisan tentang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang sudah di depan mata. Segala upaya persiapan dimatangkan...
Rizqi Bachtiar
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang

Rilis terbaru Transparency Internationaltentang tingkat Corruption Perception Index / Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara-negara yang diteliti. Walaupun peringkat tersebut menurun dari IPK tahun lalu yaitu peringkat 90, sejatinya Indonesia memperoleh skor IPK yang sama dari tahun lalu, yaitu 37.

Stagnasi persepsi pemberantasan korupsi di Indonesia tersebut juga dapat dilihat dari kurang signifikannya kenaikan skor IPK dalam lima tahun terakhir. Rilis IPK tahun 2013, Indonesia mendapatkan skor 32 dan secara perlahan naik di angka 37 di tahun 2018. Tentunya skor tersebut masih sangat jauh dengan peringkat pertama IPK yaitu Selandia Baru yang selalu mendapatkan skor di atas 88 dalam lima tahun terakhir.

Kurang progresifnya kenaikan skor IPK di Indonesia sejatinya merupakan cerminan kondisi Indonesia secara umum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat persepsi dan skor IPK, antara lain kepastian hukum, pelayanan publik, kemudahan berbisnis serta sepak terjang elit politik dalam sebuah negara.

Dilihat dari beberapa faktor tersebut, tentunya Indonesia harus banyak berbenah dalam banyak sektor. Yang terbaru misalnya, disebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tertinggi di dunia (Gibson, 2017).

Salah satu penyebab tingginya gap tersebut adalah political capture, dimana disinyalir ada oknum pemangku kebijakan yang menggunakan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan saja. Bisa dibayangkan besarnya kebermanfaatan uang kerugian negara dari skandal E-KTP sekitar Rp 2,3 triliun jika digunakan untuk mempersempit gap tersebut di atas daripada sekedar kepentingan-kepentingan dan intrik politik. Hal tersebut itulah yang menjadi salah satu alasan lesunya persepsi korupsi di Indonesia.

Menariknya, disadari atau tidak, negara dengan tingkat persepsi korupsi yang tinggi justru didominasi oleh negara yang ‘beragama’. Padahal seharusnya, ajaran suci yang terkandung dalam agama seharusnya menjadi sebuah peluang untuk menekan ‘agresivitas’ munculnya para koruptor. Akan tetapi, Heather Marquette (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebenarnya agama mempunyai dampak yang minim dalam menekan perilaku koruptif.

Hal ini disebabkan oleh pendapat bahwa korupsi merupakan problem collective action daripada persoalan nilai. Dalam hal ini, memang collective action rentan terhadap infiltrasi penumpang gelap (free-riders) yang mempunyai kepentingan di luar kepentingan bersama (self-interests). Apalagi jika wadah collective action itu adalah lembaga politik yang rentan dengan free-riders dan self-interests misalnya DPR. Oleh sebab itu, maka korupsi tidak beririsan dengan agama apapun, melainkan memang ada perilaku-perilaku individu yang menyimpang dari norma.

Pemerintahan yang Terbuka

Dalam risetnya mengenai pemberantasan korupsi, Transparency International juga memberikan lima rekomendasi penting untuk mengatasi korupsi di berbagai negara. Uniknya, lima rekomendasi tersebut sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan sistem open government.

Pada prinsipnya, semakin terbuka birokrasi pemerintahan, akan semakin mudah masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dalam principal-agent relations, rakyat di dalam sebuah negara demokrasi merupakan principal, yang mana kekuasaan negara ada di tangan rakyat, sedangkan agent adalah pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan apa yang rakyat inginkan.

Oleh karena itu, sangat aneh jika sampai saat ini, rakyat masih merasa kesulitan dalam menyampaikan aspirasi, dan pemerintah yang seakan menutup telinga atas kritik dari masyarakat.

Secara umum, open government merupakan sebuah inisiatif yang membuat pemerintahan lebih terbuka. Secara rinci, Meijer, et al. (2012) menjelaskan bahwa open government merupakan inisiatif yang menghubungkan antara vision (keterbukaan pemerintah) dan voice (partisipasi masyarakat).

Artinya bahwa dalam open government, tugas pemerintah bukan hanya meningkatkan keterbukaan publik dengan misalnya memuat informasi kegiatan dalam portal resmi lembaga saja, namun juga membuka saluran aspirasi dan komunikasi masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah bisa menyampaikan saran dan kritiknya kepada pemerintah.

Sebagai negara yang tergabung dan berpartisipasi aktif dalam Open Government Partnership, Indonesia sebenarnya merintis berbagai macam kebijakan turunan dari open government yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, yaitu portal Lapor!

Portal itu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengawasi bahkan melaporkan segala tindakan yang kontraproduktif, misalnya korupsi untuk segera ditindak. Namun fakta bahwa tidak semua lembaga dan pemerintah daerah tergabung dalam inisiatif ini serta dibutuhkannya kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi dengan baik menjadikan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam implementasi open government, khususnya portal Lapor!

Memperkuat Lembaga Penegak Hukum

Selama ini KPK memang menjadi salah satu benteng penanggulangan korupsi di Indonesia. Namun dalam perjalanannya, isu pelemahan maupun superpower-nya kewenangan KPK sering terdengar beberapa tahun terakhir. Perdebatan tersebut pada akhirnya berujung kepada kewenangan pemerintah maupun DPR sebagai pemangku kebijakan dan pembuat regulasi.

Pemerintah dan DPR seharusnya bisa bekerja sama untuk merumuskan dan menciptakan aturan-aturan yang tepat, dalam hal ini adalah memberikan kewenangan yang tepat dan sah kepada KPK, dimana ujungnya adalah menurunnya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Namun adanya sinyal keterlibatan pejabat-pejabat negara seperti menteri, kepala daerah dan anggota DPR dalam dalam kasus megaproyek E-KTP, bahkan penyerangan terhadap salah satu penyidik KPK, menjadikan publik semakin resah. Mau dibawa kemana arah penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Indonesia? Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan justru melemahkan semangat dan menumpulkan gerakan anti korupsi.

Maka seharusnya pemerintah maupun DPR mempunyai kewajiban mengembalikan trust masyarakat dalam semangat pemberantasan korupsi. Salah satu caranya adalah memastikan KPK mempunyai kewenangan yang tepat untuk memberantas korupsi, bukan malah menumpulkannya.

Penelitian dari Transparency International juga menyebutkan bahwa gerakan oposisi yang kuat dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK turut andil dalam stagnansi peringkat IPK Indonesia. Oleh karenanya, memperkuat lembaga penegak hukum terlebih yang berkaitan dengan kasus korupsi adalah sebuah keharusan.

 

Rizqi Bachtiar
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.