Rabu, Januari 20, 2021

Ikan-Ikan yang Berenang ke Negeri Orang

Belajar (Islam) dari Negeri Barat

Ketika mendengar kata “Barat”, pemikiran langsung akan tertuju kepada negara-negara Adidaya yang mengekslpoitasi dan menginvasi negara-negara Islam. Lebih dari itu, pelbagai kerusuhan dan peperangan...

Pemilu, Prasangka, dan Perdamaian

Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan pada tanggal 17 April tahun 2019 ini setidaknya menghasilkan tiga hal. Yaitu, terpilihnya wakil rakyat yang akan duduk di...

Puan Maharani dan Ikhtiar Mewujudkan Toleransi

Puan Maharani selalu menegaskan bahwa pluralitas adalah suatu kenyataan sebagai bangsa Indonesia***Tak ada kehidupan tanpa kesadaran yang kuat di dalam diri masyarakatnya: sebuah kesadaran...

Menilik Kompensasi Korban Kecelakaan Lion Air JT610

Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan di berbagai media dipenuhi oleh peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta - Pangkalpinang di perairan Teluk Karawang....
Fitri Ika Pradyasti
Mahasiswi S1 Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.

Lebih dari tiga tahun menjabat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhasil menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dan menjadi media darling karenanya. Sanjungan atas prestasi Menteri Susi membersihkan praktik illegal fishing ramai diberitakan oleh media.

Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand adalah sederet negara yang konon didera penurunan produksi ikan akibat tenggelamnya puluhan bahkan ratusan kapal mereka yang kedapatan mencuri di laut kita. Menteri Susi juga berhasil menjadi primadona di mata nelayan lokal. Terlepas dari persoalan cantrang, kabarnya stok ikan di wilayah pengelolaan perikanan kembali stabil setelah menahun dikuasai para pencuri.

Memasuki tahun 2018, aksi penenggelaman kapal yang menuai pujian itu diminta berhenti oleh banyak pihak. Tak tanggung-tanggung, sang pemberi titah adalah Menteri Koordinator Bidang (Menko Bid.) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Lho, kok iso?

Sabar, ada alasannya. Sang Menko Bid. Kemaritiman menganggap masih ada opsi hukuman lain berupa penyitaan kapal kemudian menjadikannya aset negara. Selain itu, ketimbang sibuk menenggelamkan kapal, Menko Luhut ingin fokus pada peningkatan ekspor dan menggenjot investasi di bidang perikanan.

Wapres Jusuf Kalla mengamini permintaan Sang Menko. Kapal pencuri ikan tidak harus ditenggelamkan, lebih baik disita lalu dilelang. Salah seorang anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Ichsan Firdaus, beranggapan sama. Penenggelaman, menurutnya, membutuhkan banyak biaya. Kebijakan mestinya difokuskan pada kemakmuran dan pemberantasan kemiskinan nelayan.

Kalau boleh saya ringkas, ada dua rasionalisasi: (1) fokus ekspor dan investasi di bidang perikanan, (2) lebih baik kapal disita dari pada ditenggelamkan. Kendati diucapkan oleh para pesohor, tak satu pun terdengar logis.

Saya kesulitan menemukan kaitan antara penenggelaman kapal dengan peningkatan jumlah ekspor. Tidak mungkinkah keduanya dilakukan secara beriringan? Penenggelaman kapal yang sesuai dengan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan merupakan upaya memerangi pencurian ikan.

Sedangkan upaya peningkatan ekspor dapat dilakukan melalui penguatan hilirisasi perikanan, peningkatan level sistem ketertelusuran (traceability), atau pemetan negara tujuan ekspor. Memerangi pencurian ikan dan meningkatkan ekspor bukan dua pekerjaan yang wajib, harus, mutlak dipilih salah satu sementara yang lain ditinggalkan.

Sementara itu, bentuk hukuman bagi kapal pencuri berupa pernyataan yang dirasa lebih relevan ketimbang penenggelaman terdengar amat naif. Terlebih apabila lelang dianggap sebagai penyelesaian. Melelang kapal yang tertangkap mencuri bak melepaskan maling yang bahkan belum sempat masuk penjara.

Pemilik kapal asing hanya perlu mengatur perjanjian dengan mafia perikanan di Indonesia agar menang lelang. Selanjutnya, kapal pencuri dapat kembali beroperasi. Uang hasil lelang yang diterima negara sama sekali tak sebanding dengan kerugian akibat langgengnya praktik illegal fishing. Menutup biaya penangkapan kapalnya saja tak cukup.

Alasan fokus pada kemakmuran dan pemberantasan kemiskinan nelayan lebih membingungkan. Pasalnya, saya belum pernah dengar nelayan lokal memprotes kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Lain soal kebijakan larangan bongkar muat hasil perikanan di tengah laut atau moratorium izin kapal eks asing, mungkin benar ada penolakan di sana-sini.

Tetapi, penenggelaman? Coba saja bicara soal kemakmuran dengan nelayan di Indonesia Timur yang tak lagi mesti melaut jauh ke tengah hanya untuk dapat ikan. Atau nelayan Aceh yang hasil  tangkapannya meningkat 30% dengan jenis lebih variatif pasca penenggelaman. Kecuali kalau yang dibicarakan kemakmuran nelayan asing, bukan lokal. Itu baru ada hubungannya.

Ungkapan Menko Luhut, “semua orang sudah tahu negeri kita tegas”, seolah menjadi bumbu yang sempurna atas kejanggalan alasan-alasan tersebut. Apabila kebijakan penenggelaman dirancang hanya untuk shock therapy, artinya anggapan bahwa Indonesia hanya main ‘gagah-gagahan’ benar adanya. Para pencuri akan kembali berdatangan untuk menjajal kompromi dengan hukum di sini.

Nelayan kita sudah cukup merasa terusir dari setiap laut yang menjadi rumah mereka. Ikan-ikan kita juga berhak berdaulat di negeri sendiri. Jika penenggelaman kapal pencuri ikan oleh asing benar-benar dihentikan, Indonesia harus bersiap merelakan ikan-ikannya kembali berenang ke negeri orang.

Fitri Ika Pradyasti
Mahasiswi S1 Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Tanpa Fatwa Halal, Pak Jokowi Tetap Harus Menjalankan Vaksinasi

Akhirnya MUI mengatakan jika vaksin Sinovac suci dan tayyib pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Jokowi sendiri sudah divaksin sejak Rabu, 13 Januari 2021,...

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.