OUR NETWORK

Ijtima Ulama Bukan Acuan Politik Kaum Muslim?

Momentum Pilpres 2019 sungguh luar biasa. Hampir seluruh stake holder bangsa ini mencurahkan energinya dalam menyambut pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali. Sosok bakal capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terus menebar pesona dengan cara-cara persuasif maupun provokatif untuk menggapai simpati rakyat. Suara kalangan pengusaha dan kaum muslim menjadi target utama dari sejumlah parpol pengusung Jokowi maupun Prabowo.

Ulama sebagai salah satu elemen penting dari kaum muslim, pada akhirnya terdorong untuk ikut terlibat dalam mendukung salah satu pasangan bakal capres dan cawapres. Munculnya ijtima ulama satu dan ijtima ulama jilid dua, secara terbuka telah memberi gambaran bahwa politik identitas masih terasa kental, bahkan mungkin akan mencapai klimaksnya menjelang masa kampanye hingga jatuh tempo waktu pencoblosan.

Sekadar mengingatkan, forum Ijtima ulama pertama yang digelar Minggu, 29 Juli 2018 lalu, telah merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres dan dua nama cawapresnya yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustadz Abdul Somad.

Kemudian dalam forum ijtima ulama jilid dua yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, 16 September 2018, Prabowo Subianto ditetapkan sebagai capres dan Sandiaga Uno sebagai cawapres. Ketetapan itu tertulis dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H.

Bukan Aspirasi Ulama

Ada satu pertanyaan mendasar yang wajib diketahui bangsa ini menyangkut peran ulama dalam suksesi kepemimpinan nasional. Benarkah ijtima ulama mewakili ulama atau umat muslim di Indonesia?

Ijtima ulama jelas tidak mewakili aspirasi ulama dan kaum muslim Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang berpenduduk sekitar 260 juta jiwa dan hampir 80 persennya adalah kaum muslim. Di sisi lain, jumlah ulama yang tergabung dalam ijtima ulama sangatlah kecil. Jadi, ijtima ulama bukanlah suara kaum muslim serta ulama Indonesia yang jumlahnya ratusan, bahkan mungkin jutaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Keberadaan ijtima ulama (saya tak peduli, apakah mereka mendukung Jokowi atau Prabowo) hanyalah sebuah manuver politik yang sengaja diciptakan oleh sekelompok elit parpol yang tujuannya untuk meraih kekuasaan. Saya yakin, lembaga keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam lainnya sangat keberatan, bila ijtima ulama dinilai sebagai representasi seluruh ulama dan umat muslim Indonesia.

Politik bukanlah domain ulama untuk mengaktualisasikan diri. Tentu sangat tidak etis, bila ada sekelompok ulama ikut terlibat langsung dalam politik praktis dan dengan entengnya mengeluarkan ‘fatwa’ yang isinya mendukung salah satu pasangan bakal capres-cawapres.

Pewaris Nabi

Fungsi utama seorang ulama adalah pewaris nabi. Sungguh sebuah kekeliruan yang sangat menyesatkan, bila ada sekelompok ulama melakukan mobilisasi massa untuk kepentingan politik yang terkait dengan pilpres 2019.

Ulama tidak berpolitik, dia hanya mengucurkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia, khususnya umat muslim. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (Hadits ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau no. 2681, Ahmad di dalam Musnad-nya (5/169), Ad-Darimi di dalam Sunan-nya (1/98), Abu Dawud no. 3641, Ibnu Majah di dalam Muqaddimahnya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban.

Al-Imam Asy-Syaukani Rahimahullah berkata, “Kami telah mewariskan kepada orang-orang yang telah Kami pilih dari hamba-hamba Kami yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an). Dan Kami telah tentukan dengan cara mewariskan kitab ini kepada para ulama dari umat engkau wahai Muhammad yang telah Kami turunkan kepadamu… dan tidak ada keraguan bahwa ulama umat ini adalah para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memuliakan mereka atas seluruh hamba dan Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan mereka sebagai umat di tengah-tengah agar mereka menjadi saksi atas sekalian manusia, mereka mendapat kemuliaan demikian karena mereka umat nabi yang terbaik dan sayyid bani Adam.” (Fathul Qadir, hal 1418).

Otokritik Kaum Muslim

Nah, dari sejumlah uraian yang telah dipaparkan diatas, saya berharap kaum muslim akan semakin memahami eksistensi ijtima ulama. Forum ijtima ulama bukanlah acuan politik bagi umat muslim dan ulama dalam pilpres 2019 mendatang. Rakyat bebas untuk memilih capres dan cawapres yang diinginkannya, tanpa perlu terikat oleh keputusan forum ijtima ulama.

Kalaupun sikap politik ulama dan kaum muslim Indonesia bertentangan dengan keputusan forum ijtima ulama, itu bukanlah tindakan haram karena aspirasi politik sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Justru, kaum muslim wajib melakukan otokritik terhadap keberadaan ijtima ulama yang sudah terlibat terlalu jauh dalam politik praktis. Jadi, kesimpulannya ialah keputusan politik forum ijtima ulama yang terkait dengan dukungan terhadap salah satu pasangan bakal capres dan cawapres tahun 2019 mendatang, sangat tidak signifikan alias tak ada pengaruhnya bagi kaum muslim.

 

Pemerhati komunikasi massa, founder blog INDONESIAComment, mantan editor Newsnet Asia (NNA) Jepang dan penyuka sambal

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…