Kamis, Januari 21, 2021

Ihwal Pengerahan TNI di Daerah

Covid-19, Sekolah, dan Bencana Generasi

Kasus penyebaran pandemi Covid-19 masih sangat tinggi, baik secara global, maupun nasional. Beragam usaha terus diupayakan untuk mencegah, mengobati dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan. Meskipun...

Pilpres dan Hilangnya Budaya Politik Kita

Tanggal 17 April mendatang adalah babak penentu, siapakah sosok yang akan memimpin republik ini lima tahun ke depan. Sosok itu yang diharapkan akan mampu...

Demagog Proteksionisme di Pilpres 2019

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 — 3 November 2018, lebih dari 1.000 pelaku bisnis dan tokoh politik internasional menghadiri acara The 16th Asia Pasific...

Post-truth, Internet, dan Politik

Istilah post-truth pernah diungkapkan oleh Steve Tesich pada tahun 1992 di majalah The Nation, ia merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi...
Ikhsan Yosarie
Hanya untuk bersenang-senang. Dulu dan sekarang beda.

Di Minggu pertama bulan Maret lalu, tepatnya tanggal 6 Maret 2017, gubernur Sumatera Barat menerbitkan sebuah Surat Edaran (SE) no.521.1/1984/distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi yang kemudian menjadi sebuah polemik. Pada poin 1 SE tersebut, memasukkan jajaran TNI AD (bersama petugas terkait) menjadi bagian untuk mengajak petani agar bisa menanam padi sehabis panen (15 hari), sehingga tidak ada lahan kosong.

Kemudian pada poin 2, SE tersebut juga menginstruksikan pengambil alihan pengelolaan lahan petani oleh Koramil bekerja sama dengan UPT Pertanian Kecamatan setempat jika 30 hari pasca panen lahan kosong tidak di tanami oleh Petani.

Sorotannya terletak pada 3 hal, menggerakkan unsur TNI, kebijakan, dan redaksional pengambil alihan pengelolaan tanah petani. Penggunaan TNI dalam urusan nonmiliter harus dilakukan dengan hati-hati. 3 hal tersebut menjadi sorotan karena indikasi ketidaksesuaian kewenangan bisa terjadi, dan kemudian menjadi preseden yang kurang baik. Meskipun SE ini bermaksud baik untuk menyokong kesejahteraan masyarakat.

Pertama, menggerakkan unsur TNI. Pengerahan kekuatan militer merupakan kewenangan Presiden. Hal ini bisa dilihat Pada pasal 3 ayat (1) UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, yang menjelaskan bahwa untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Serta pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Untuk membatasi kewenangan Presiden pun, pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR

Dengan melihat aturan tersebut, maka redaksional “menggerakkan seluruh petugas termasuk jajaran TNI AD” menjadi kurang tepat. Dengan menggerakkan unsur TNI AD, berarti Gubernur sudah menyentuh ranah kewenangan Presiden sesuai dengan Pada pasal 17 ayat (1) UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. Ditambah, apakah DPR sudah menyetujui penggerakkan unsur TNI ini? hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian.

Kemudian, dengan sifat SE yang hanya berskala Sumatera Barat, apakah itu sudah termasuk kebijakan dan keputusan politik negara? karena hanya bersifat kewilayahan. Implikasi persoalannya akan sampai kesini. Karena kebijakan dan keputusan politik pun menjadi landasan pelaksanaan tugas TNI, sesuai pasal 5 UU No.34 tahun 2004.

Beda halnya jika redaksionalnya “meminta agar” dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan jajaran TNI AD. Karena, membantu tugas pemerintahan daerah merupakan salah satu tugas TNI di dalam Operasi Militer Selain Perang, pasal Pasal 7 ayat (2) UU No.34 tahun 2004 tentang TNI.

Poinnya adalah, jika pemerintah daerah membutuhkan TNI didalam gerakan percepatan tanam padi, hal itu tidak menjadi persoalan. Hanya saja, pemerintah daerah harus menyesuaikannya dengan aturan perundang-undangan, terutama UU No.34 tahun 2004 tentang TNI.

Kedua, dalam hal kebijakan. Pada pasal 3 ayat (2) UU No.34 tahun 2004, dijelaskan bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Jika dihubungkan dengan SE Gubernur tadi, menjadi pertanyaan bagaimana koordinasi pihak Pemprov dengan Departemen Pertahanan? Apakah Departemen Pertahanan mengetahui pelibatan TNI dalam SE Gubernur ini? Meskipun domain TNI yang digunakan adalah teritorial, khususnya Koramil, akan tetapi naungan kebijakan dan administrasi TNI ada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Hal ini tentu bukan bermaksud untuk memperumit penggunaan TNI di daerah. Namun, pertimbangannya adalah TNI merupakan alat negara, dengan landasan menjalankan tugasnya adalah kebijakan dan keputusan politik negara. Prajurit TNI juga merupakan warga negara yang dipersenjatai lengkap. Sehingga penggunaan dan pelibatan mereka dalam urusan nonmiliter harus diketahui oleh pemerintah pusat.

Dan ketiga, redaksional pengambil alihan pengelolaan tanah petani. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, mengapa pengambil alihan tanah petani harus melibatkan unsur TNI AD? Bukankah dalam hal ini cukup UPT Pertanian Kecamatan saja? Kalaupun alasannya untuk mengantisipasi konflik, penggunaan aparat kepolisianpun sebenarnya sudah cukup. Karena Polri menangangi bidang keamanan. Walaupun dalam hal mengantisipasi konflik, akan jauh lebih baik jika yang bermediasi adalah sesama pihak sipil (pemerintah-petani).

Dalam banyak kasus, persoalan lahan ini sering menimbulkan konflik. Apabila terjadi konflik antara TNI-rakyat, maka rakyat akan semakin takut atau memiliki perasaan tidak senang kepada TNI. Menghadapkan TNI kepada rakyat pada situasi seperti ini, justru dapat merusak citra TNI di mata rakyat. Padahal rakyat adalah ibu kandung daripada TNI, dan doktrin kemanunggalan dengan rakyat itu akan dipertanyakan oleh rakyat itu sendiri.

Tetapi, jika tujuan penggunaan unsur TNI AD adalah untuk mempercepat pengambil alihan, maka hal ini tidak dapat dibenarkan. Selain dapat merusak citra TNI dimata rakyat, dan paradoks dengan doktrin kemanunggalan TNI dengan rakyat, hal ini hanya menunjukkan arogansi pemerintah dalam berurusan dengan rakyat. Jika pemerintah lebih kuat dan masyarakat di lemahkan, maka kondisi negara tersebut tengah menuju otoriter.

Meskipun militer merupakan alat negara dan bergerak sesuai keputusan politik negara, pengerahannya harus berhati-hati. Jangan sampai militer dihadapkan dengan masyarakat sipil. Terlebih jika kita berbicara dengan slogan : kemanunggalan TNI dengan rakyat, bersama rakyat TNI kuat, dan rakyat ibu kandung TNI, maka konteks pengerahan prajurit TNI untuk dihadapkan dengan masyarakat sipil semakin tidak etis dan tidak sesuai dengan semangat jati diri TNI pada Pasal 2 huruf A UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu TNI sebagai Tentara Rakyat.

Baca juga

Otonomi Militer dalam Supremasi Sipil

Memahami Keterlibatan TNI dalam RUU Antiterorisme

Ikhsan Yosarie
Hanya untuk bersenang-senang. Dulu dan sekarang beda.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.