Sabtu, Oktober 31, 2020

HTI, Khilafah, dan Pengajaran Fikih di Sekolah

Dibalik Defisit BPJS Kesehatan

Pengelolaan keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan acap kali identik dengan defisit. Ya, kondisi ini memang tidak dapat dibantah karena memang benar adanya....

Peran Stakeholder terhadap BK di Sekolah

Sekolah yang baik seharusnya mempunyai pelayanan BK yang harus dijalankan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Untuk menjalankan ketentuan itu tentunya membutuhkan campur tangan...

Logika Tata Kelola Kontekstual

Difusi model tata kelola pemerintahan sebenarnya adalah aksi replikasi dari Negara-Negara maju (developing countries). Kita memiliki birokrasi kaku Weber peninggalan Belanda eksis hingga saat...

Inisiatif Baik Lawan Covid-19

Penanganan Covid-19 sejatinya membutuhkan kerjasama semua pihak dari berbagai lini kehidupan. Baik itu pemangku kebijakan, tim medis, maupun masyarakat, semua punya tanggung jawab yang...

Pada saat penilaian akhir semester SMA/Madrasah Aliyah (5/12/2017), polemik dan protes muncul di beberapa daerah mengenai munculnya soal mata pelajaran fikih kelas XII yang dinilai justru mempromosikan ideologi khilafah.

Respon keras dilakukan oleh Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Jombang. Menurut ISNU Jombang pengajaran materi khilafah di SMA justru akan membangkitkan ideologi pembentukan negara khilafah.

Dalam konteks Indonesia, ia merupakan cita-cita yang sedang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namun menjadi sistem yang diharamkan oleh pemerintah karena bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah, pertama, apakah kurikulum mata pelajaran fikih pada materi ‘Pemerintahan Islam’ yang dirumuskan oleh Kementerian Agama mengarah pada mempromosikan serta menjustifikasikan sistem khilafah islamiyah sebagai satu sistem yang harus diperjuangkan untuk ditegakkan oleh umat Islam di Indonesia?

Kedua, khilafah dalam kazanah fikih klasik, terlepas dari ketidakcocokkannya dengan sistem negara bangsa yang dianut Indonesia, memang memunculkan khilafah sebagai sistem yang sesuai dengan fikih Islam pada saat itu.

Sejauh pembacaan saya, materi ‘Pemerintahan Islam’ pada mata pelajaran fiqh berdasarkan kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Agama tidak mengarah kepada penegakkan negara khilafah. Hal ini bisa terlihat dari standar kompetensi serta tujuan pembelajaran yang tertulis dalam silabus.

Bahkan dalam buku modul resmi Madrasah Aliyah (MA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2016, materi ini disajikan dengan pandangan yang sangat moderat sesuai dengan kondisi Indonesia yang majemuk.

Pemahaman ulang perihal pengertian khilafah, dalam modul resmi ini, tidak dimunculkan sebagai satu ideologi yang difahami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Namun disajikan menyesuaikan dengan pandangan fikih yang sangat modern. Di dalam buku ini misalnya ditekankan secara jelas bahwa pokok dari pendirian sistem pemerintahan Islam adalah menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga saya rasa, secara isi sangat relevan dengan misi kebangsaan kita saat ini.

Lebih jauh dalam buku tersebut ketika membahas mengenai syarat-syarat pemimpin, poin pertama yang dalam kazanah fikih klasik harus ‘beragama Islam’ sama sekali tidak dimunculkan sebagai syarat. Penekanan semangat kebangsaan dan penekanan bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat ini sudah sesuai dengan apa yang digariskan Islam, bahwa sistem pemerintahan islam adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil, makmur, egaliter, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan menjaga stabilitas sosial sangat ditekankan dalam modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.

Namun memang patut disayangkan bahwa soal-soal ujian yang muncul di sekolah-sekolah justru mengarah kepada penjustifikasian penerapan bentuk negara khilafah. Seolah, khilafah adalah satu sistem yang diajarkan oleh agama Islam.

Jombang hanyalah satu kasus. Di Bogor, yang dalam naskah soal tertulis disusun oleh Kelompok Kerja Madrasah- Madrasah Aliyah (KKM-MA) Provinsi Jawa Barat muncul jenis soal yang serupa. Soal sejenis muncul pada Ulangan Akhir Semester 2016/2017. Soal ini diujikan pada 06 Desember 2016, dan naskah soal Penilaian Akhir Semester tahun 2017/2018. Soal ini diujikan pada tanggal 05 Desember 2017. Dari sini bisa dilihat adanya ketidaksesuaian-ketidaksesuaian tersebut. Misalnya soal nomor 1 pilihan ganda PAS tahun 2017/2018 menanyakan sistem pemerintahan yang mengacu kepada dasar-dasar syariat Islam.

Jawaban yang tersedia pada kunci jawaban adalah ‘khilafah’. Jadi dalam soal-soal ujian pada dua periode tersebut memang mengarahkan siswa untuk memahami bahwa khilafah adalah sistem yang diajarkan oleh syari’at islam. Maka pada tahap inilah pemerintah harus mengambil sikap yang tegas jika memang serius menganggap HTI dengan gagasan khilafahnya mengancam keutuhan NKRI.

Gus Dur ketika memberikan pengantar Buku Ilusi Negara Islam, yang terbit pada tahun 2009, misalnya mengatakan bahwa kalangan yang mengkampanyekan ideologi khilafah sudah sangat dalam memasuki lembaga-lembaga pendidikan kita. Artinya, ini bukanlah perkara remeh.

Peran pemerintah untuk memastikan guru, terutama dalam kasus ini adalah guru fiqih, untuk mempunyai satu pandangan yang selaras dengan kalangan Islam moderat dan Pemerintah perihal sistem pemerintahan Islam yang kompatibel dengan semangat kebangsaan Indonesia adalah langkah yang sangat penting. Karena para pendidiklah yang mengajarkan materi-materi tersebut. Pendidik adalah ujung dombak pertempuran ideologi khilafah dengan Islam moderat yang menjunjung nilai-nilai kebangsaan di sekolah-sekolah.

Meski demikian, khilafah sebagai salah satu kazanah keilmuan yang bersifat ijtihadi tetap tidak boleh dihapuskan. Ia harus tetap dipelajari dengan semangat pembaharuan yang moderat, pemaknaan yang segar dan sesuai dengan semangat kebangsaan.

Pengungkapan perihal sejarah khilafah, kontekstualisasi sistem khilafah dalam dunia modern serta semangat keterbukaan di dalam masyarakat yang majemuk menjadi sangat penting. Selain itu kesadaran bahwa khilafah sebagai produk fiqih adalah suatu gagasan lentur yang lahir dalam konteks sosial tertentu. Jika ini dilakukan, maka pengajaran fiqih di sekolah akan selalu selaras dengan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia. Wallahu a’lam bi as-showab.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Kesehatan Mental dan Buruh

Kerja adalah cerminan kesehatan jiwa. Semakin baik tempat kerja, semakin kecil kemungkinan kita mengalami masalah kejiwaan. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation secara...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

KDRT Saat Pandemi

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.