Minggu, Maret 7, 2021

Hari Buruh: Waspadai Munculnya Modern Slavery

HAM, Nelayan, dan Bonus Demografi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 8...

Jangan Terlalu Cepat Menghakimi

Sampai sekarang kepolisian belum bisa menetapkan siapa tersangka dalam kasus PT IBU (Indo Beras Unggul), supplier beras merk Maknyus dan Ayam Jago. Meskipun telah...

Masa Depan Program BBM Satu Harga

Masa Depan Program BBM Satu HargaKabar mengenai kerugian Pertamina sebesar Rp 12 Triliun pada semester pertama Tahun 2017 ini menimbulkan pertanyaan: bagaimanakah kelanjutan program...
Wawan Kuswandi
Pemerhati komunikasi massa, founder blog INDONESIAComment, mantan editor Newsnet Asia (NNA) Jepang dan penyuka sambal

Penghapusan sistem outsourcing menjadi salah satu keinginan utama dari sekian banyak tuntutan yang disampaikan kaum buruh dalam setiap aksi demo pada hari buruh nasional tanggal 1 Mei. Tuntutan lain yang juga lantang disuarakan diantaranya ialah perbaikan upah kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh. Selama ini, sistem outsourcing dalam industri ketenagakerjaan dinilai oleh para pekerja telah menciptakan protracted conflict (konflik berkepanjangan).

Umumnya, para tenaga kerja pabrikan di Indonesia sangat membenci sistem outsourcing. Mereka menginginkan Pemerintah segera melakukan penghapusan terhadap sistem outsourcing karena tidak memberi kelayakan hidup bagi para pekerja.

Berbeda dengan kalangan pengusaha, mereka ingin tetap mempertahankan sistem outsourcing agar perusahaannya bisa bertahan dalam persaingan bisnis. Dua kepentingan yang saling tarik menarik inilah yang pada akhirnya terus menimbulkan friksi berkepanjangan antara pengusaha dan pekerja.

Ada sejumlah keuntungan yang bisa dinikmati pengusaha bila mereka melakukan sistem outsourcing, diantaranya ialah sistem outsourcing memungkinkan para pengusaha lebih cenderung memakai pekerja kontrak yang direkrut oleh pihak ketiga sebagai suatu cara untuk melakukan penghematan biaya operasional.

Para pengusaha juga bisa dengan mudah memutus hubungan atau memecat pekerja melalui pihak ketiga. Pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja ini juga tidak harus melalui prosedur rumit karena semuanya dikendalikan oleh pihak ketiga.

Di sisi lain, sistem outsourcing memiliki kelemahan, diantaranya yaitu kualitas kerja para pekerja tidak bisa dipantau secara maksimal. Loyalitas pekerja terhadap perusahaan juga sangat rendah. Dalam kenyataannya, problematika outsourcing ini memang jauh lebih rumit.

Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, sebenarnya sudah mengatur soal penyerahan sebagian pekerjaan perusahaan (pihak kesatu) kepada perusahaan lain (pihak ketiga) yang disebut outsourcing. Pekerjaan yang boleh diserahkan kepada pihak ketiga harus berada diluar usaha pihak pertama, misalnya usaha pelayanan kebersihan (office boy/girls) dan  tenaga pengamanan (security).

Outsourcing menjadi sangat menguntungkan bagi perusahaan (pihak satu) karena mereka tidak direpotkan oleh persoalan  jenjang karier pekerja, penetapan salary, dana pensiun dan pesangon PHK.

Di lain pihak, sistem outsourcing justru merugikan tenaga kerja. Pekerja tidak mempunyai masa depan yang lebih baik, ketidakpastian karir dan aturan cuti yang merugikan serta gaji yang dipotong perusahaan (pihak ketiga) hingga bisa mencapai sekitar 30 persen. Seperti diketahui, tidak semua pekerja outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil pihak ketiga.

Bila pihak ketiga terus melakukan tindakan sewenang-wenang dan melalaikan hak para pekerja, maka sistem outsourcing ini akan melahirkan modern slavery (perbudakan modern) dalam dunia tenaga kerja di Indonesia. Untuk itulah, pemerintah wajib mencari solusi terbaik dalam bentuk win-win solution untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan.

Sampai saat ini, Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 belum mampu menyelesaikan sekaligus mengendalikan keluhan dan tuntutan para pekerja.  Sistem outsourcing tetap dicap telah melalaikan dan melindungi hak-hak  pekerja.  Persoalan sistem ourtsourcing menjadi semakin  rumit karena banyak pihak dan kepentingan ikut terlibat.  Seharusnya iklim investasi di Indonsia  bukan hanya  menyejukkan bagi  para investor  dan pemerintah,  tetapi  juga harus mampu menggairahkan kualitas kerja para pekerja.

Wawan Kuswandi
Pemerhati komunikasi massa, founder blog INDONESIAComment, mantan editor Newsnet Asia (NNA) Jepang dan penyuka sambal
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.