Kamis, November 26, 2020

Gus Dur Menjawab Polemik Zakat

Al-Ghazali Dan Oposisi Kita

Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang kita anut, menarik kiranya jika kita mencoba membincangkan persoalan eksistensi oposisi. Mengingat sedikitnya tulisan yang membahas tentang eksistensi oposisi....

Pentingnya Berpikir Secara Open Minded

Kita sejatinya sebagai manusia pasti memiliki pikiran yang masing-masing berbeda cara berpikirnya. Namun, tahukah seperti apa pikiran yang Open Minded itu? Open Minded (pikiran terbuka)...

Dari Bawaslu untuk Pemilu

Gegap gempita dan riuh gemuruh perhelatan akbar demokrasi di Indonesia yakni penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah mulai terasa dan kini sudah dihadapan mata. Pemilu serentak...

Kasus Cerpen LGBT di USU: Kampus Perlu Ganti Rektor dengan Uskup

Akibat penayangan cerpen berjudul ‘Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya’ itu, situs daring suarausu.co sempat ditutup selama hampir sepekan oleh rektorat Universitas Sumatera Utara...
Avatar
fikrimuz
Pemerhati dan Pengamat Ide, Pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dan Alumni Mambaus Sholihin Gresik

Ketika rakyat Indonesia yang Muslim, khususnya yang berstatus Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara perlu ketar-ketir oleh kebijakan pemerintah yang akan menerapkan wajib zakat sebesar 2,5 persen dari gaji pokok mereka, maka membaca tulisan Gus Dur berjudul Dunia Nyata Kiai Zainal yang pernah dimuat Tempo, pada 7 Maret 1981 menurut sumber gusdur.net dan islamindonesia.id menarik digunakan untuk membedahnya.

Rencana pemerintah melalui Kementerian Agama yang akan mengesahkan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Zakat bagi ASN disampaikan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin. Perpres yang rencananya diusulkan oleh kementeriannya itu tak urung menimbulkan pro-kontra dari banyak pihak. Penting ngak sih pemerintah mencampuri hak privat seorang muslim? Kata pihak yang kontra. Sebagian lagi berpandangan, demi kemaslahatan bangsa dan negara, kebijakan itu harus didukung.

Lepas dari polemik dukung-mendukung soal Perpres zakat. Sejenak mari menghela nafas dulu. Gus Dur jauh hari pernah menulis tentang hal ini. Diceritakan ada seorang kiai bernama Zainal yang dari tampilan luaran seperti umumnya kiai di zamannya.

Dengan latar pendidikan pesantren salaf dan belajar lama di Mekah, kiai ini menurut dugaan Gus Dur tak ubahnya seperti kiai-kiai pesantren umumnya, yang pandangan fikihnya pasti kaku banget. Singkat cerita, kiai Zainal yang diduga “kolot” itu hadir di forum penataran mubaligh dan khatib. Ketika terjadi diskusi pelik prihal penyelenggaraan zakat apakah perlu dikembangkan lebih maju pada aspek menejerial dan sasarannya, seperti zakat gaji, honorarium dan sebagainya?

Umumnya mazhab fikih yang ada hanya menetapkan sasaran zakat untuk keuntungan berdagang, hasil panenan tanaman utama (padi dan sebagainya), harta benda tetap, dan logam mulia emas perak. Lainnya tidak terkena zakat.

Lalu bagaimana mungkin gaji tetap, honorarium dan upah dikenakan zakat? Belum lagi diskusinya juga meluas ke tata kelola zakat yang harus profesional dan terorganisasi, pembelanjaannya yang tidak melulu konsumtif, tapi bisa dalam ragam bentuk seperti pinjaman, pelatihan, beasiswa dan bentuk lain yan tak lazim dalam fikih. Apakah hal itu tidak menyalahi hukum Islam? Begitu kira-kira narasi kegentingan yang terjadi kala itu.

Namun, kiai Zainal tidak memilih jalur keumuman kiai yang hadir saat itu ketika menyoal inovasi zakat seperti yang terkisah dari tulisan  Gus Dur. Tanggapanya di luar dugaan, kiai ini justeru punya cara pandang sendiri.

Katanya, kalau dulu di zaman rasul orang tak berzakat ada sanksinya, karena yang diterapkan perundang-undangan Islam secara total, sehingga tidak perlu ada pegawai untuk mengurusi zakat atau kelengkapan administratif lain. Kesejateraan setiap rakyat sudah dalam tanggungan negara, jadi tidak perlu upaya mencari dana untuk menggelar pelatihan, pinjaman modal atau subsidi lain.

Lantas, kiai Zainal menegaskan, lain dulu dengan sekarang. Indonesia ini bukan negara Islam. Jadi, misalnya ada sebagian warga yang kesulitan menyalurkan zakatnya, apakah ngak perlu tuh ada tenaga atau panitia zakat yang bisa membantu?

Belum lagi pertimbangan ekonomi umat muslim yang masih lemah seperti sekarang. Haruskah zakat itu hanya dirupakan barang-barang konsumtif yang tak berdampak lama. Bukankah masih banyak bentuk-bentuk yang lebih produktif dari itu. Begitu arah gagasan Gus Dur mendudukkan persoalan fikih dengan gayanya, fikih zakat harus update sesuai konteks zaman dengan menggunakan logika tokoh yang diciptakan, kiai Zainal.

Penulis sebagai pembaca menduga sosok Kiai  Zainal itu imajiner. Apa yang menjadi pokok ide di dalamnya lebih mewakili ijtihad Gus Dur untuk menawarkan cara pandang baru dalam berislam yang memang identik dengan dirinya sebagai tokoh intelektual muda progresif Nahdlatul Ulama (NU) saat itu.

Kalaupun kiai Zainal di tulisan itu nyata, paling tidak sosok yang tidak umum dengan arus ke-kiai-an waktu itu bisa menjadi profil yang tepat di era sekarang, karena kejernihan pikir dan akal sehat memang sedang dibutuhkan untuk menyelesaikan banyak persoalan umat.

Pertalian antara gagasan Gus Dur tadi dan upaya birokratisasi zakat oleh pemerintah era Joko Widodo melalui Kementerian Agama terletak pada pentingnya argumentasi yang memahamkan publik. Niat pemerintah baik ketika terdapat unsur kemaslahatan umum sebagai tujuan kebijakan zakat dimaksud.

Namun, ketika kebijakan ini yang hanya menyasar ASN saja, kesan yang muncul justru pemerintah abai dalam mendudukkan keadilan dan kesejahteraan yang setara bagi kelompok ini di antara umat muslim atau warganegara Indonesia secara umum. Bisa jadi pemaknaanya adalah upaya sepihak yang berkedok agama, atau kebijakan represif ala birokrasi yang hanya menyasar kelas bawah.

Pertimbangan tingkat kesejahteraan ASN juga baik apabila dijadikan pertimbangan kebijakan yang diwacanakan itu. Selama ini negara hanya mampu mendudukkan golongan profesi ini sebagai kelas menengah dengan banyak tuntutan kinerja dan profesionalitas lain. Belum lagi beban-beban potongan biaya lain seperti pajak, asuransi kesehatan, tunjangan purna tugas dan seterusnya yang dibebankan pada gaji bulanan.

Tentu, kebijakan penyamarataan kewajiban zakat malah menambah beban ekonomi bagi ASN golongan bawah. Dengan demikan kewajiban zakat yang diregulasikan hanya akan menjadi alasan untuk “memaksa” orang taat beragama, tapi tidak bisa memberi ruang dialektik yang bisa memupuk semangat sosial beragama bagi pemeluknya.

Apa yang diupayakan pemerintah sekarang untuk mendongkrak pemerataan ekonomi umat melalui dana zakat merupakan ikhtiar yang niscaya. Namun, dalam kondisi rendahnya kepercayaan rakyat terhadap transparansi birokrasi, kebijakan tentang zakat bagi ASN perlu dirumuskan dengan hati-hati.

Badan Zakat Nasional yang diberi amanat mengelola dana yang bersumber dari umat muslim harus mendapat pengawasan yang ketat. Jangan sampai dijumpai prihal yang tak diharapkan di kemudian hari seperti kasus Dana Abadi Umat (DAU) yang jauh dari  transparansi dalam pengelolaan, pelaporan dan pengawasan, sehingga dana zakat yang terkumpul rawan diselewengkan atau salah sasaran. Jangan sampai umat pupus harapan gara-gara itu. []

Avatar
fikrimuz
Pemerhati dan Pengamat Ide, Pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dan Alumni Mambaus Sholihin Gresik
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Diego Maradona Abadi, Karena Karya Seni Tak Pernah Mati

Satu kata dalam bahasa Indonesia yang paling menyebalkan buat saya adalah “andai”. Ia hadir dengan dua konsekuensi: (1) memberikan harapan, sekaligus (2) penegasan bahwa...

Fenomena Pernikahan Dini di Tengah Pandemi

Maraknya pernikahan dini menjadi fenomena baru di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, teradapat sebanyak 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang...

Tips Menjaga Kesehatan Saat Tidak WFH di Saat Pandemi COVID-19

Beberapa kantor di Indonesia sudah menerapkan sistem kerja work from home, di mana karyawan bekerja di rumah tanpa perlu ke kantor. Namun, tidak sedikit...

Dampak Video Asusila yang Beredar bagi Remaja

Peristiwa penyebaran video asusila di media sosial masih seringkali terjadi, pemeran dalam video tersebut tidak hanya orang dewasa saja bahkan dikalangan remaja juga banyak...

How Democracies Die, Sebuah Telaah Akademis

Buku How Democracies Die? terbitan 2018 ini, mendadak menjadi perbincangan setelah Anies Baswedan mengunggah sebuah foto di Twitter dan Facebook sembari membaca buku tersebut. Bagi saya,...

ARTIKEL TERPOPULER

Hari Guru Nasional dan Perhatian Pemerintah

Masyarakat Indonesia sedang merayakan hari guru nasional 2019 yang jatuh tepat pada hari senin, tanggal 25 November 2019. Banyak cara untuk merayakan hari guru...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Nyesal, Makan Sop Kambing di Rumah Habib

Hadist-hadist yang mengistimewakan habaib atau dzuriyat (keturunan Nabi Muhammad) itu diyakini kebenarannya oleh sebagian umat Islam. Sebagian orang NU percaya tanpa reserve terhadap hadist...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.