Sabtu, Februari 27, 2021

Guru dan Politik Partisan di Ruang Kelas

Wajah Manis DPR 2019-2024

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi konvensi hak politik perempuan. Undang-Undang ini mengatur mengenai perwujutan kesamaan kedudukan/tidak diskriminasi, jaminan...

‘Paradoks Easterlin’ dan Ekonomi Kecemasan di Indonesia

"Banyak peristiwa perubahan sosial yang bersifat negatif dan merusak masyarakat justru memberi keuntungan yang amat besar terhadap PDB.." Pernyataan paradoks itu ditulis oleh seorang ahli...

Panjang Umur Intoleransi dan Jalan Buntu Rekonsiliasi Sampang

“Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All” merupakan tema hari perdamaian internasional yang jatuh pada tanggal 21 September 2017. Tema ini diusung terutama...

Memaknai 90 Tahun Sumpah Pemuda

Pada 28 Oktober 1928 merupakan titik di mana anak muda pada zamannya bersatu dengan semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi yang berjuang di berbagai...
Satriwan Salim
Penulis adalah guru di SMA Labschool Jakarta. Organisasi: Saat ini sebagai Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G); Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia/FSGI (2017-2020); Plt. Ketua Umum Serikat Guru Indonesia/SEGI Jakarta (2017-2020); Pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI); dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Guru PPKn Indonesia/AGPPKnI (2019-2024). Karya Buku: 1. Judul: Guru Menggugat! (Penerbit Indie Publishing, 2013) 2. Judul: Guru untuk Republik, Refleksi Kritis tentang Isu-isu Pendidikan, Kebangsaan dan Kewarganegaraan (Penerbit Indie Publishing, 2017)

Sedang ramai diperbincangkan dugaan seorang guru SMA negeri di Jakarta Selatan, melakukan kampanye anti-Jokowi terhadap para siswanya di sekolah. Publik bereaksi, terkhusus di media sosial, banyak yang mengecam perilaku guru tersebut.

Sebab, saat ini proses kampanye Pemilu Presiden/Wapres sedang berlangsung. Tentu peristiwa serupa di atas sangat seksi dipermasalahkan, apalagi dugaan “kampanye hitam” tersebut dilakukan di sekolah.

Padahal sangat jelas dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, bahwa lembaga pendidikan; sekolah, pesantren dan tempat ibadah sangat terlarang dimanfaatkan untuk aktivitas kampanye politik.

Misalnya, jelas termaktub dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf c, d, dan h yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; dan h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

Berbagai reaksi muncul dari lembaga seperti Bawaslu, Dinas Pendidikan sampai Kemdikbud, semua urun bicara merespon kejadian ini. Bahkan Gubernur DKI Jakarta meminta agar guru yang berstatus ASN itu segera ditarik dari sekolah.

Tapi fakta lain menunjukkan, walaupun sang guru mendapat reaksi negatif dari media (sosial) termasuk birokrasi, justru sang guru dibela oleh para siswa dengan aksi unjuk rasa mendukung sang guru di lapangan sekolah. Secara moral sang guru “didukung” oleh siswa.

Beberapa poin penting yang mesti digarisbawahi publik, terkhusus pegiat pendidikan, berkaca dari peristiwa di atas adalah; Pertama, proses penyelesaian masalah ini mesti terang-benderang disampaikan ke publik. Baik secara etika maupun yuridis. Misalkan oleh Bawaslu atau Dinas Pendidikan DKI.

Jika benar-benar dugaan “doktrin anti-Jokowi” (meminjam istilah di beberapa media online) terhadap siswa oleh oknum guru terbukti, tentu mesti dituntaskan secara etis maupun yuridis oleh lembaga terkait. Harus ada sanksi tegas; etis dan yuridis sebagai pembelajaran publik.

Tapi jika faktanya tidak seperti yang diberitakan media, yang sudah kadung viral, maka wajib hukumnya pihak sekolah, Bawaslu dan Dinas Pendidikan DKI merehabilitasi nama baik sang guru di depan publik. Agar prasangka publik tidak terus tertuju kepada sang guru. Sebab persoalan ini sangat mengganggu psikologis yang bersangkutan, keluarga dan sekolah.

Yang tak kalah penting adalah, proses pembelajaran di sekolah pasti akan terganggu. Fakta sebaliknya yang menunjukkan sang guru justru didukung oleh siswanya -dengan unjuk rasa di sekolah- adalah ekpresi atas freedom of speech, tetapi akan mengganggu proses pembelajaran. Walaupun kita harus paham, jika dukungan moral siswa tersebut tidak bisa menjadi legitimasi atas perbuatan oknum guru jika terbukti bersalah nantinya.

Kedua, mengapa prosesnya mesti terang-benderang disampaikan ke publik? Sebab persoalan tentang guru di republik ini sudah sangat menumpuk. Mulai dari keadilan bagi guru honorer yang tak kunjung tiba, kekerasan oleh guru, pelecehan seksual siswa oleh guru, guru menjadi korban tindak kekerasan siswa/orang tua, proses pembelajaran di kelas yang tak menarik, tingkat literasi yang rendah, sampai pada kompetensi guru yang dinilai sangat rendah secara nasional.

Guru sebagai entitas terdepan dalam rangka mencapai tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV; “mencerdaskan kehidupan bangsa”, memiliki peran sangat strategis. Beban di pundaknya sudah sangat berat.

Apalagi di tengah momentum kampanye Pemilu sekarang. Apapun narasi terkait Capres/Cawapres pasti bakal menjadi bahan politisasi dan pemberitaan, oleh siapapun; terkhusus bagi tim sukses pasangan Capres/Cawapres.

Ketiga, juga sangat mendesak dilakukan di masa kampanye ini adalah pengawasan dari Kepala Sekolah termasuk Pengawas Sekolah terhadap aktivitas guru. Memang sudah menjadi tugas pokok seorang kepala sekolah dan pengawas untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kinerja guru. Maka dibutuhkan komunikasi “segi empat” yang baik antara siswa, wali kelas, orang tua dengan kepala sekolah.

Bayangkan, jika gaya dan kualitas guru kita tak ubahnya seperti politisi yang acap kali muncul berseliweran di televisi dengan ragam kebohongannya, mau di bawa kemana arah pendidikan kita?!

Siswa jangan lagi takut melaporkan jika ada oknum guru yang melakukan kampanye terselubung atau terang-terangan di depan kelas (terkusus siswa kelas XII yang sudah punya hak pilih), untuk meminta siswa memilih salah satu calon. Siswa wajib melaporkan hal tersebut pada kepala sekolah untuk diselidiki dan diberikan pembinaan bahkan pada level sanksi terberat, kepada oknum guru tersebut.

Guru memiliki preferensi politik secara personal, tentu itu tak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika preferensi politik pribadi guru tersebut disampaikan ke siswa di sekolah dan ruang kelas, dengan nada kampanye, apalagi dengan muatan indoktrinasi memusuhi calon tertentu. Inilah yang sangat berbahaya.

Keempat, peristiwa ini dapat dijadikan momentum oleh Bawaslu untuk mengawasi dengan sangat ketat, terkhusus sekolah/madrasah/pesantren yang nota bene dimiliki oleh pribadi/yayasan swasta. Tak sedikit pemilik sekolah swasta/yayasan yang berafiliasi dengan partai politik, bahkan para politisi itulah pemilik yayasan sekolah swasta tersebut.

Bagaimana para guru dan siswa bisa bersikap independen, jika pemilik yayasan/sekolah adalah orang partai?

Inilah yang mesti diawasi secara ketat. Politisasi dan kampanye politik di sekolah, madrasah dan pesantren mutlak terlarang. Sebab lembaga pendidikan bukan sebagai tempat politik partisan. Jika sekolah/pesantren sudah berubah menjadi arena kampanye dan aksi dukung-mendukung calon, maka kemana lagi kita akan menitipkan idealisme pendidikan itu, di tengah aktivitas politik yang nafasnya adalah pragmatisme?

Satriwan Salim
Penulis adalah guru di SMA Labschool Jakarta. Organisasi: Saat ini sebagai Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G); Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia/FSGI (2017-2020); Plt. Ketua Umum Serikat Guru Indonesia/SEGI Jakarta (2017-2020); Pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI); dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Guru PPKn Indonesia/AGPPKnI (2019-2024). Karya Buku: 1. Judul: Guru Menggugat! (Penerbit Indie Publishing, 2013) 2. Judul: Guru untuk Republik, Refleksi Kritis tentang Isu-isu Pendidikan, Kebangsaan dan Kewarganegaraan (Penerbit Indie Publishing, 2017)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.