Banner Uhamka
Senin, September 21, 2020
Banner Uhamka

Guru dan Kesadaran Politik

Saracen, Literasi, dan Distorsi Informasi

Lautan informasi di jagat maya menjadi media strategis sindikat Saracen dalam mencampur-adukan “yang fakta” dan “yang hoaks”. Kenyataan itu merupakan konsekuensi logis atas literasi...

Nadia Murad, Sosok yang Tidak Diam atas Kekerasan Seksual

"I want to be the last girl in the world with a story like mine.” – Nadia Murad Basee Taha Beranjak usia dua puluh tahun,...

Karya Ahmad Dhani Selama Ini, Sufi Atau Komoditi?

"Atas nama cinta saja. Jangan bawa nama Tuhan. Apa pun cara kau tempuh. Untuk dapatkan yg kau mau. Meski kau harus jual murah. Ayat-ayat...

Sebutir Debu di Terompah Kanjeng Nabi

  “Alas kaki Nabi Muhammad Saw, berada di atas kepala alam semesta/Dan seluruh makhluk berada di bawah bayang-bayangnya.”  --Jawahir al-Bihar fi Fada'il al-Nabi, Syaikh Yusuf bin...
prayudha magriby
Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Tanggal 25 November diperingati sebagai hari guru. Tiap sekolah dari berbagai jenjang melaksanakan upacara peringatan. Semua guru memakai seragam PGRI. Bisa diprediksi, warganet akan mengunggah postingan terkait hari guru di akun media sosial mereka. Media massa paling tidak akan menurunkan berita dan ulasan seputar guru. Uforia hari guru terjadi di mana-mana.

Namun demikian, peringatan hari guru biasanya bersifat emosional. Upacara, postingan di media sosial, dan ulasan media massa paling banyak bicara mengenai romantisme “pahlawan tanpa tanda jasa” dan “Oemar Bakre”. Dua metafora itu menggambarkan guru sebagai sosok yang sewajarnya hidup dalam kekurangan namun tetap setia mendidik.

Faktanya, kemajuan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari tingkat kesejahteraan para guru. Majunya pendidikan di Finlandia ꟷ negara dengan kualitas pendidikan terbaik ꟷ semisal bukan semata karena urusan kurikulum atau fasilitas penunjang tapi juga kesejahteraan gurunya. Profesi guru di Finalandia disejajarkan dengan dokter, pengacara, dan provesi bonafit lainnya.

Sejumlah guru dan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kabupaten Indramayu (FHKI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Indramayu, Jawa Barat, Senin (20/11). Aksi tersebut menuntut diterapkannya Permendikbud No.25 Tahun 2017 tentang Dana Alokasi Khusus dan menuntut kenaikan honor sesuai UMK. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc/17.

Pemerintah melalui UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen tampak telah melakukan terobosan guna meningkatkan kesejahteraan guru. Guru dengan prasyarat tertentu mendapat tunjangan profesi memang mengalami perbaikan kesejahteraan yang pesat. Sayangnya, jumlah guru PNS dan guru tersertifikasi jumlahnya tidak lebih besar daripada guru yang menyandang status guru wiyata bakti atau guru honorer. Sejumlah data menyebutkan jika komposisi guru PNS dan guru honorer di banyak sekolah mencapai 1:3. Jamak ditemui semisal sebuah SD memiliki tiga guru PNS dan enam guru honorer.

Di sisi lain, nasib guru honorer masih belum menunjukan titik terang. Terlebih, beberapa bulan lalau Permendiknas No. 26/2017 diberlakukan. Terdapat klausul bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh lagi digunakan untuk menggaji guru honorer. Padahal, sebelumnya, dana BOS oleh sebagian besar sekolah menjadi satu-satunya sumber pembayaran gaji guru honorer. Ini karena UU No.20/2003 tentang Sisdiknas mewajibkan pendidikan dasar gratis dan tidak boleh lagi ada penarikan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun.

Kondisi ini menimbulkan kepanikan di sejumlah wilayah. Dengan melihat komposisi guru honorer di tiap sekolah yang melebihi 50%, keberadaan gurur honorer menjadi sangat vital. Apalagi, sebagian besar dari mereka adalah tenaga muda yang diandalkan karena kemampuan teknologi informasinya.

Akibatnya, sejumlah sekolah melakukan improvisasi. Mereka mengundang wali murid untuk menyepakati adanya sumbangan. Sejumlah sekolah semisal menyepakati dalam setahun wali murid menyumbang minimal 750 ribu rupiah guna keperluan menggaji guru honorer. Meski dirasa menyalahi amanat undang-undang agar pendidikan dasar gratis, dengan pertimbangan lebih besar, sejumlah sekolah terpaksa membuka sumbangan.

Kepanikan atas diberlakukannya Permendiknas ini juga ditunjungan dengan aksi turun ke jalan. Demonstrasi cukup besar terjadi di Cilacap dan Jember. Di Kabupaten Cilacap, 5000 lebih guru turun ke jalan pada 4 Oktober 2017 (antaranews.com, 2017). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Cilacap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga honorer. Ini karena sejatinya semangat lahirnya Permendiknas No. 26/2017 adalah mendelegasikan wewenang penggajian guru honorer pada pemerintah daerah.

Dalam suatu sambutan, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi menanggapi keresahan guru honorer dengan meminta pemerintah daerah agar menegeluarkan SK (tribunnews.com, 2017). Muhadjir juga mengatakan jika SK terbit maka guru bersangkutan dapat mengakses dana BOS. Namun demikan, hanya sedikit Pemda yang memiliki kemuan politis untuk menurunkan SK. Padahal, sebagaimana di level pusat, Pemda juga telah menganggarkan 20% APBD untuk sektor pendidikan. Entah ada ketakutan apa.

Pemegang bola kini adalah Pemda. Jika kementrian sudah mengiyakan bahkan mendorong Pemda untuk mengeluarkan SK pengangakatan guru honorer dan Pemda tetap tak bergeming berarti persoalannya adalah kemauan politik. Jika demikian, apakah guru honorer mesti melakukan usaha politis juga? Bila kemudian ada yang mengatakan jika guru tak boleh berpolitik, secara etika mungkin itu benar. Namun demikian, politik yang mungkin tabu bagu para guru yang dimaksud adalah politik praktis.

Pada praktiknya, guru selalu menjadi komoditas politik. Jumlah suara yang besar menggoda tiap kontenstan politik baik lokal maupun nasional untuk berusaha meraup sura guru. Jumlah guru PNS dari TK hingga SMA seluruh Indonesia adalah sebanyak 4.139.682 (data BPS, 2015). Jika ditambah dengan guru honorer maka jumlah guru akan lebih dari dua kali lipatnya. Selain itu, guru memiliki modal sosial yang kuat. Di tiap wilayah mereka tinggal, guru punya pengaruh yang kuat pada pemikiran masyarakat sekitarnya, termasuk dalam keputusan politik.

Sejumlah guru membuat karya inovasi pembelajaran saat pemecahan rekor MURI di Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (23/11). Sebanyak 2.778 guru PAUD, TK, SD dan SMP berhasil memecahkan Museum Rekor-Dunia Indonesia dalam membuat karya inovasi pembelajaran dan dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional 2017. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/pras/17

Di seputar uforia peringatan hari guru ini tampaknya para guru dan pemerhati pendidikan mesti menengok bagaimana peringatan hari buruh, hari dokter, bahkan hari lahir sejumlah organiasai masyarakat. Pada hari buruh semisal, para buruh sangat paham dengan daya tawar mereka. Mereka membuat serikat kerja yang jelas keberpihaknnya adalah pada nasib buruh. Serikat itu aktif memberi tekanan pada kekuatan politik.

Hasil perjuangan buruh tampak dari dijadikannya hari buruh sebagai hari libur nasional. Selain itu, upah minimum terus merangkak naik juga terjadi akibat solidnya serikat buruh. Pada momen Pemilu mereka memang menjadi langanan kampanye tapi karena solid mereka mampu membuat kontrak politik untuk memastikan nasib buruh. Berbeda dengan buruh, guru yang juga menjadi objek konstetasi politik terlampau normatif sehingga nasibnya ibarat “habis manis sepah dibuang”.

Dengan melihat potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi, demi peningkatan kualitas pendidikan nasional, agaknya, guru mesti menyusun langkah politis sejak hari guru ini. Langkah politis yang dimaksud tentu bukan terjun ke politik praktis. Langkah politis dalam hal ini adalah agar guru lebih memiliki kesadaran politik. Ini bisa dimulai dengan membuat semacam serikat guru. Memang sudah ada organisasi semacamnya yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Namun demikian, PGRI dirasa kurang cukup bersikap pada isu-isu seputar nasib kesejahteraan guru honorer. Dalam sejumlah momentum, PGRI justeru kerap menjadi pendorong mobilisasi suara incumbent karena kedekatannya dengan birokrasi.

Dari serikat tersebut bisa kemudian para guru melakukan tekanan, lobbiying, bahkan kontrak dengan kontestan politik agar tuntutan-tuntutannya dapat diakomodasi. Guru, terutama guru honorer harus mau keluar dari bayang-bayang kelas menengah yang konservatif lantas menjadi kelompok progresif dengan kesadaran politiknya. Tidak ada lagi alasan menganggap diri sebagai kelas menengah dengan gaji hanya 250 ribu rupiah per bulan.

prayudha magriby
Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berperang Melawan Infodemi

Menurut (Eshet-Alkalai, 2004) ruang maya atau cyberspace bukan hanya desa global atau global village melainkan hutan belantara yang lebat dengan segala informasi. Informasi tersebut bisa jadi...

Religion in Academic Study; An Introduction

"Religion" in relation to ritual practice became an item in an inventory of cultural topics that could be presented either ethnographically in terms of...

Optimisme di Tengah Ketidakbersatuan ASEAN

Optimisme ASEAN yang memasuki usia 53 tahun pada 8 Agustus lalu harus dihadapkan pada kenyataan pahit dan diliputi keprihatinan. Negara-negara anggota ASEAN dipaksa atau...

Investasi dalam Bidang SDA dan Agenda Neoliberal

Hari telah menuju sore, dengan wajah yang elok Presiden Joko Widodo membacakan naskah pidatonya saat dilantik untuk kedua kalinya pada tahun 2019 lalu. Sepenggal...

PKI, Jokowi, dan Tertusuknya Syekh Jaber

Syekh Ali Jaber ditusuk AA, Ahad malam (13/9/2000) di Lampung. Siapa AA? Narasi di medsos pun gonjang-ganjing. Konon, AA adalah kader PKI. Partai yang berusaha...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.