Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Gerakan Pemberontakan Para Guru

Kapasitas Belajar Sebuah Bangsa

Sebuah bangsa akan maju jika ia memiliki kapasitas untuk belajar. Sebuah bangsa pun harus memiliki kemampuan untuk memperbaharui dirinya untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan...

Ancaman Corona, Merawat Harapan

Dunia hari ini sedang dirundung dengan persoalan paling pelik, ruwet, dan menggegerkan. Hampir beberapa negara seperti China, Italia dan Indonesia diperhadapkan dengan masalah penyebaran...

Mengakomodasi Gender Equality pada Tema Debat Capres–Cawapres

Tahun 2019 menjadi tahun bersejarah, sebab ini pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia melakukan pemilihan umum langsung secara serentak untuk pemilihan anggota DPR, DPD,...

Gagalnya Pancasila Membendung Politik Identitas di Aceh

Sebagai Negara dengan garis yang setengah-setengah, Indonesia memiliki sebuah pedoman yang telah disepakati oleh para founding father yaitu Pancasila. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan...
Muhammad Ruslan
Pemerhati Pendidikan

Apa yang ada dalam bayang Neill, kegagalan dalam mendorong munculnya perubahan secara radikal di sekolah karena keberadaan guru-guru yang berpikirian progresif makin minim. Para guru-guru muda yang mestinya lahir di alam reformasi yang baru justru tidak ada bedanya secara mental dan pemikiran dengan para guru-guru orde lama.

Apa yang nihil dari kondisi keguruan dan persekolahan kita hari ini adalah hilangnya ideologi pendidikan kita seturut dengan langkanya guru-guru yang layak disebut sebagai intelektual publik.

Persoalan pendidikan kita hari ini sebenarnya tidak hanya melulu terkait dengan persoalan teknik yang dibungkus dalam kemasan isu Revolusi Industri 4.0, seperti yang gandrung diwacanakan akhir-akhir ini. Ada yang tak kalah penting dari itu, yakni persoalan semakin menyusutnya ideologi persekolahan kita terus-menerus.

Guru seperti kata Ira Shor mestinya adalah seorang intelektual publik. Ia adalah seorang akivis yang kata Freire bekerja di ranah ideologis. Namun pada kenyataanya yang kita lihat, dari perspektif kekuasaan, isu keguruan di Indonesia lebih banyak diarahkan dan dibentuk layaknya administrator pendidikan semata.

Ada harapan sebetulnya, bahwa para jebolan aktivis kampus hari ini dapat ikut mengisi ruang-ruang publik ideologis seperti halnya sekolah. Harapan yang begitu besar. Mengingat bahwa sekolah dan instutusi pendidikan kita makin hari makin menyusut secara ideologi.

Sebab kalau berbicara tentang ruang publik ideologis, maka pendidikan dan sekolahlah yang paling murni untuk itu. Sebab disanalah pikiran-pikiran dibentuk dan nilai-nilai diwariskan.

Karena itu tak heran, sederet nama para pendiri bangsa kita banyak di atara mereka adalah seorang guru pada awalnya. Mereka yang benar-benar paham bahwa sekolah adalah ruang publik ideologis. Soekarno, Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara hingga Jend. Sudirman, adalah beberapa nama. Namun kenyatan sekarang berbeda, para aktifis ‘menghindar’dari dunia persekolahan.

Mereka yang punya jejak keaktivisan; membaca buku-buku kritis justru kenyataanya lebih banyak memilih hidup di bawah payung korporasi. Sedangkan mereka yang tidak punya hasrat membaca sejak mahasiswa, hidup hanya kampus dan kos adalah mereka yang justru mengisi dunia sekolah yang kita sebut pengajaran hari ini. Tanpa ide-ide radikal selain sekadar memahami dan mewarisi tradisi persekolahan yang sejak lama sudah kacau balau.

Persis seperti yang dikatakan Giroux, barang siapa yang mengimpikan penemuan ulang realitas, maka mereka harus “menyesaki” ruang-ruang sekolah dan kelembagaannya dengan semangat keaktivismenya dalam mendorong perubahan kultural di tingkat persekolahan. Hanya guru ideologis yang dapat memanggul tugas tersebut.

Dibutuhkan sebuah kemandirian gerak untuk mengubah. Kita tidak bisa terus bergantung pada perubahan-perubahan yang lahir dari rahim struktural. Mengingat perjalanan panjang kebijakan pendidikan kita hingga saat ini justru makin menjauh dari ide-ide dasar Bung Karno tentang pendidikan: tentang sosialisme kerakyatan yang mesti dipikul oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Justru pada kenyataannya makin mendekat pada ideologi-ideologi kapital melengkapi feodalisme, yang mendominasi aras perjalanan persekolahan kita hingga hari ini.

Pentingnya keterlibatan guru aktivis ini dalam aktivitas persekolahan, mengingat bahwa ada suatu cara pandang absrud yang mendominasi diskursus pendidikan kita sampai hari ini.Tidak hanya dari pihak masyarakat secara umum, bahkan dari sudut pandang kekuasaan pun demikian, lewat kebijakan publik, persoalan pendidikan terus menerus dikuantifikasi dalam perspektif analis teknikal dalam memandang persoalan-persoalan persekolan yang mencuat.

Seolah bahwa akar dari keseluruhan persoalan pendidikan kita, adalah persoalan teknis, yang dapat dituntaskan lewat kebijakan-kebijakan publik yang bersifat teknis.

Kita bisa melihat disetiap program pelatihan guru seperti PPG—yang menjadi tumpuan peningkatan mutu pendidikan– yang diusung oleh Mendikbud misalnya. Target untuk mensertifikasi seluruh guru, yang diklaim sudah sampai pada angka 70%, pada kenyataanya nyaris tak menggeser kondisi persekolahan kita yang mandek, bermutu buruk. Kita tak perlu mengevaluasi apakah dengan sertifikasi guru 100% akan terjadi suatu keajaiban bagi dunia persekolahan kita atau tidak.

Sebab persoalan dasarnya adalah kita kehilangan ruh ideologis yang menjadi landasan ideologi persekolahan kita yang berjalan sekian lamanya. Dari kebijakan publik pendidikan yang kering, seturut dengan kegagalan pemerintah membekali para calon guru dengan sebuah perasaan akan adanya tujuan tertentu dari sebuah arah pendidikan—tujuan-tujuan ideologis ini.

Di era dimana perjalanan panjang pendidikan kita yang sudah tua. Dunia persekolahan kita sudah semestinya untuk dievaluasi. Pertanyaan-pertanyaan ideologis tentang kemana sebetulnya pendidikan kita ingin menuju mesti dijawab. Termasuk indikator standar mutu yang lahir dari rahim kebijakan pejabat publik, juga mesti dievaluasi.

Masa depan kebijakan publik pendidikan dipertaruhkan di tangan teknokratis. Dua dari 5 kebijakan pendidikan yang didiskursuskan oleh Mendikbud baru, Nadiem Makarim, memperkuat bahwa ideologi pasar mendapatkan dukungan politis yang makin vulgar. Dua diataranya: “memotong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi”, dan “kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta dalam meningkatkan investasi di sektor pendidikan”.

Kita seperti berjalan ke belakang, di abad-abad ke18. Ketika sekolah didirikan hanya untuk menghasilkan warga terampil yang patuh. Dalam suasana perang para pelajar dipersiapkan untuk sekedar menajdi abdi kekuasaan.

Mereka tidak hanya harus patriotis, tapi juga melek huruf, agar mereka bisa membaca perintah komandan dan bisa membuat rencana perang esoknya. Mereka harus tahu matematika agar bisa menghitung kemiringan tembakan atau memecahkan sandi rahasia musuh. Yang membedakannya sekarang, bahwa mereka membutuhkan semua ilmu itu untuk memperlancar akumulasi kapital berbasiskan pasar.

Persis yang dikatakan Rendra (1966): Pendidikan menjadi gelap / Disana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dan industri / Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti / Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? / Kita hanya menjadi alat birokrasi / Dan birokrasi menjadi berlebihan / Tanpa kegunaan / Menjadi benalu di dahan.

Selamat Hari Guru 2019.

Muhammad Ruslan
Pemerhati Pendidikan
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pancasila dan Demokrasi Kita Hari Ini

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selamanya sejalan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Legitimasi Pancasila secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan difungsikan sebagai...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka...

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.