Jumat, Oktober 30, 2020

Gejolak 1965 Sebagai Peristiwa yang Tidak Berdiri Sendiri

Stigma Negatif Wanita Single

Sudah punya kerjaan, sukses, cerdas, baik hati, berpenampilan menarik. Wah, rasanya sudah cukup sempurna sebagai wanita. Eh, tapi mohon maaf. Selama kamu belum punya...

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan: Kemana Partai Nasionalis

Saya menghadiri diskusi yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, (PSI), Selasa 30 Oktober 2018, mengenai “Sekolah Minggu di RUU Pesantren dan Pendidikan...

Merebut Spirit Perdamaian dari Istilah Hijrah

Perkembangan dunia digital dan teknologi`bersamaan dengan tingkat kecepatan popularitas atau trending sebuah pembahasan. Topik tertentu akan dengan mudah dan cepat menjadi pokok pembicaraan warga...

Jum’at Siang di Riverbanks

Saat itu waktu menunjukkan pukul 11. 45. Setelah berpamitan dengan istri dan si kecil, Alesha, saya melangkahkan kaki menuju ruang ibadah di Riverbanks, tempat...
Wahyu Eka Setyawan
Alumni Psikologi Universitas Airlangga, sedang mengerjakan media kooperasi Cokletif.com. Bagian dari Walhi Jawa Timur. Nahdliyin kultural.

Gambar: Karya Yayak Yatmaka

52 tahun silam terjadi tragedi politik yang memakan banyak korban. Tepat di bulan september, pastinya di akhir bulan. Peristiwa naas itu menggemparkan seantero negeri, bahkan global. Terjadi pembantaian disana-sini, nyawa-nyawa manusia seakan tak bernilai. Mencekam, menakutkan, menggetarkan jiwa. Banyak manusia tak berdosa menjadi korban, dalam peristiwa upaya coup terhadap Presiden Soekarno. Hingga kini luka itu tak pernah sembuh, menjadi sebuah legenda kebiadaban yang masih bias.

Berawal dari sekelompok perwira muda yang hendak “meluruskan hak”, dengan upaya menekan perwira atas agar tidak semena-mena. Lebih membumi melihat para subaltern yang semakin ngenes, sementara para perwira tinggi ongkang-ongkang kaki menikmati pundi-pundi. Membuat mereka yang merasa tidak nyaman, ingin mengubah jarak yang terlampau jauh tersebut.

Gesekan Pasca Demokrasi Liberal 

Isu selanjutnya yang mengawali gejolak politik besar, pasca konflik yang terlampau rumit tahun 1948, ialah memanasnya suhu politik. Pasca wacana mundurnya Hatta dengan menyerahkan surat pengundurannya pada 20 Juli 1956, lalu ditembuskan pada legislatif tanggal 23 Juli. Sampai pada akhirnya tanggal 1 Desember 1956 akhirnya beliau resmi mundur sebagai wakil presiden (Tempo, 1 April 1978). Desas-desus perpecahan politik semakin menguat, memunculkan sebuah pandangan jika terjadi perpecahan antara Soekarno dan Hatta. Ketidaksepakatan Hatta pada ide Guided Democracy (Demokrasi Terpimpin), telah menimbulkan sedikit gejolak politik di pemerintahan.

Menurut Williams (2017) dalam bukunya Indonesia, Islam and the International Political Economy, pada Bab: Guided Democracy halaman 392. Mengemukakan jika pada Mei 1957 merupakan awal dari Demokrasi Terpimpin, dengan ditandai dibekukannya Legislatif dan Dewan Nasional. Setelah itu gejolak mulai bermunculan di daerah-daerah, pada tahun Februari 1958 terjadi perlawanan bersenjata yang terpusat di Sumatra dan Sulawesi.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diumumkan oleh Lektkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958, dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menterinya. Sementara di Sulawesi sosok Letkol Ventje Sumual mengumumkan bergabung dengan PRRI, serta membentuk perlawanan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Perlawanan ini didukung oleh beberapa anggota Masjumi dan PSI, di luar arahan organisasi secara resmi. Perlawanan ini sendiri berhasil ditumpas pada tahun 1958 juga, sekitar bulan agustus, dan benar-benar habis pada tahun 1961 (Doeppers, 1958, An Incident in the PRRI/Permesta Rebelion of 1958).

Di tengah konstelasi politik yang kian tak menentu, Presiden Soekarno membubarkan konstituante pada 5 juli tahun 1959 melalui keputusan Presiden RI No. 75/1959, menandai berakhirnya demokrasi liberal. Bergantinya model demokrasi dari liberal menuju Demokrasi Terpimpin, menimbulkan banyak pertanyaan. Diawali dengan mundurnya Hatta, serta masifnya kritik yang ditujukan kepada Presiden Soekarno kala itu. PRRI/Permesta lahir dari kontroversi tersebut, mereka sudah mendelegitimasi Soekarno sebagai Presiden dengan perlawanan. Keterlibatan Masjumi dan PSI semakin memanaskan situasi kala itu, sekaligus membuka manuver lawan politiknya untuk “menggebuk” mereka.

Pada bulan Agustus 1960 Masjumi dan PSI menghadapi tuduhan sebagai dalang dari rencana subversif. Mereka dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan Keputusan Presiden nomer 200 dan 201 perihal pembubaran kedua partai tersebut. Selain itu Presiden juga menolak partai baru seperti Partai Syarikat Islam Indonesia pimpinan Abikusno dan partai lainnya. Kondisi semacam itulah yang menjadikan situasi politik semakin tidak menentu, semakin memanas.

Dengan bubarnya Masjumi dan PSI, ditambah pengasingan Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Otomatis perseteruan politik tinggal menyisakan PKI, NU, PNI dan Militer. Angkatan Darat dibawah Nasution memiliki kekuatan politik yang cukup kuat, dilanjutkan dengan sikap Yani yang melanjutkan perspektif tersebut. Konfrontasi yang sangat terlihat terang-terangan, melibatkan PKI dan Militer. Salah satu isu yang berkembang adalah isu Angkatan Kelima dan Dewan Jendral. Hal tersebut membuat isu semakin memanas, tatkala rencana demi rencana dari kedua politik terbesar tersebut saling berkonfrontasi. Mengemukanya Angkatan Kelima tak lepas dari tuntutan PKI agar buruh dan tani dipersenjatai, dengan respon yang positif dari Soekarno, rencana tersebut memang terlihat akan terealisasi. Tetapi Jendral Yani dipihak Militer menolak rencana tersebut, karena memunculkan sebuah kekhawatiran. Padan tahun 1964 beredar isu sebuah dokumen rahasia, dimana ada rencana terselubung PKI untuk menguasai Republik. Namun itu cuma sebatas isu yang dipanasi, begitu juga isu beredarnya dokumen Gilchrist dan Dewan Jendral yang merupakan konspirasi antara Militer dengan Amerika. Isu yang berkembang semakin masif, ekskalasi konflik kepentingan semakin menunjukan titik didih (Rum Aly, 1966, Titik Silang Jalan Kekuasaan).

Situasi Ekonomi Politik Kunci Jatuhnya Soekarno

Kondisi perpolitikan pasca memasuki Demokrasi Terpimpin semakin memanas. Gerakan demi gerakan yang kritis terhadap Soekarno semakin meluas. Kelompok-kelompok oposisi pemerintah mulai melakukan konsolidasi, sebagai respons atas situasi ekonomi yang tidak menentu. Memasuki tahun 1960 Indonesia mengalami situasi yang tidak mengenakan, Soekarno harus menerima konsekuensi atas tidak stabilnya situasi tatanan politik. Dalam buku Ignatius Haryanto, yang berjudul Indonesia dibredel (2006), pada halaman 10 menyebut jika kondisi ekonomi pada 1960-an memasuki fase kritis. Inflasi mencapai 650%, hutang luar negeri menumpuk, menipisnya logistik kebutuhan pokok, semakin memukul Republik yang sedang beranjak muda. Situasi tersebut tak lepas dari adanya penyelewengan, korupsi dan berbagai tindakan yang merugikan negara.

Deklarasi Ekonomi 1963 tidak berjalan maksimal, konsep berdiri diatas kaki sendiri (Berdikari), sebagaimana pengejahwantahan dari Trisakti tidak sesuai dengan konsep. Kondisi politik yang memanas turut menjadi persoalan kegagalan landasan ekonomi tersebut. Reforma Agraria yang terwujud dalam UUPA 1960 tidak berjalan pada jalurnya, sehingga menimbulkan gejolak di basis bawah. Semakin memperunyam kondisi geopolitik Indonesia memasuki medio 1960an. Rakyat pada saat itu dihadapkan pada kondisi ekonomi yang tidak menentu, naiknya harga kebutuhan pokok menjadikan situasi yang sangat pelik.

Kondisi yang demikian menjadi salah satu percik api, yang turut melatarbelakangi peritiwa 1965-1966. Peristiwa coup yang ditengarai dilakukan oleh Soeharto tidak berdiri sendiri, ada hal-hal yang menyusun sehingga menjadi kejadian yang extraordinary. Disini ada relasi ekonomi politik yang turut menyusun skenario runtuhnya kekuasaan Soekarno. Konsepsi Nasakom berantakan tak tersisa, Trisakti tak berjalan sebagai mestinya. Semua menjadi serangkaian relasional, yang hingga akhirnya memuncak pada 1966.

Wahyu Eka Setyawan
Alumni Psikologi Universitas Airlangga, sedang mengerjakan media kooperasi Cokletif.com. Bagian dari Walhi Jawa Timur. Nahdliyin kultural.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

Pemuda dalam Pergerakan Nasional Pandemi Covid-19

Peringatan hari Sumpah Pemuda mempunyai makna yang khusus di masa Covid-19 saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang...

Pilu-Kasih di Medan Aksi

Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Saya kira, saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan atau nongkrong di kafe favorit bersama sang kekasih....

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.