Minggu, Oktober 25, 2020

Gedung Baru DPR Sebaiknya Tidak Dibangun di Jakarta

Fatwa MUI Kota Bandung dan Warga Tamansari

MUI Kota Bandung mengeluarkan fatwa bahwa pengungsi penggusuran sewenang-wenang Tamansari dilarang untuk menempati masjid. Fatwa itu dikeluarkan sejalan dengan dimanfaatkannya masjid oleh pengungsi yang...

Gunakanlah Angkutan Umum, Pak Gubernur!

Kemacetan merupakan problem jalanan yang memang harus segera ditemukan obatnya. Tak jarang berbagai usulan dikemukakan, salah satunya ialah pelebaran jalan yang dianggap sebagai solusi...

Perlukah Dibuat Film G30S/PKI Versi Baru?

Film Penghianatan G30S/PKI dalam beberapa tahun terakhir memicu pro dan kontra di masyarakat. Ada yang berpendapat alur cerita di film tersebut adalah fakta dan...

Haedar Nashir, Sang Peredam Badai

Menarik jika menyimak sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, yang tetap tenang di tengah dua magnet politik yang begitu kuat. Padahal, sebagai...
Lugas Wicaksono
Lahir di Malang 15 Maret 1990. Sarjana Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Twitter: @lugaswicaksono

Anggota DPR RI ingin membangun gedung baru menggantikan Gedung Nusantara I yang kini ditempati. Alasannya karena gedung DPR kini sudah over kapasitas dan sudah tidak mampu menampung para anggota dewan yang berkantor di dalamnya. Di samping itu juga bagian bangunan sudah ada yang retak-retak dan struktur bangunannya sudah miring.

Wakil Ketua DPR RI Anthon Sihombing membandingkan gedung DPR dengan gedung BPK dan MK yang dianggapnya jauh lebih nyaman. Dalam pemberitaan di akun twitter @DPR_RI Rabu (23/8/2017) Anthon membandingkan gedung MK yang satu lantai hanya ditempati tiga hakim beserta dua peneliti dan dua sekretaris administrasi. Sedangkan gedung Nusantara I ditempati 560 anggota dewan yang setiap anggota memiliki tujuh staf untuk membantu bekerja. Terlebih menurutnya Setiap hari ada 5.000 orang yang berkunjung di gedung itu. Padahal idealnya gedung sebesar itu cukup ditempati 80 orang saja.

Pembangunan gedung baru itu setidaknya membutuhkan anggaran Rp 7,25 triliun dan nantinya akan dilaksanakan secara multiyears karena besarnya anggaran yang dibutuhkan, dan ketika anggota dewan periode 2014-2019 selesai jabatan kelak belum tentu gedung baru rampung dibangun. Rencana pembangunan gedung baru DPR ini sebenarnya wacana yang sudah lama. Bahkan pada 2015 lalu Presiden RI Joko Widodo mengaku telah menyetujui usulan para anggota dewan yang menginginkan gedung baru. Namun pada tahun ini belum diketahui sikap Jokowi apakah tetap menyetujui atau berubah pikiran.

Wacana pembangunan gedung baru DPRD kekinian sulit dipahami ketika pemerintah beberapa waktu lalu pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota negara di luar Pulau Jawa. Jokowi sebelumnya telah meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengkaji secara mendalam wacana ini. Pulau Kalimantan disebut sebagai lokasi yang tepat dijadikan ibukota baru. Diharapkan kajian rampung 2018 mendatang dan setelah dilakukan kegiatan pemindahan ibukota.

Dengan pemindahan ibukota negara diharapkan akan mengurangi kepadatan Jakarta yang kini sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Pemindahan pusat pemerintahan di luar Pulau Jawa juga diharapkan dapat memeratakan pembangunan yang selama ini lebih terpusat di Jawa. Wacana ini sebenarnya sudah pernah dicetuskan Presiden RI ke-I, Soekarno yang ingin memindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan. Namun itu tidak sampai berhasil.

Tentu saja dengan berpindahnya ibukota negara akan turut memindahkan gedung-gedung perkantoran pemerintah sebagai penunjang kegiatan pemerintahan negara. Gedung-gedung baru harus dibangun di ibukota baru dan gedung-gedung perkantoran pemerintahan di Jakarta akan ditinggalkan. Ketika wacana itu terwujud gedung-gedung yang mendesak untuk dibangun terlebih dahulu adalah gedung-gedung lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Misalnya saja Istana Negara untuk berkantor Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung kementerian, MPR, MK, dan tentu saja DPR RI.

Sementara ketika gedung DPR nantinya akan segera dibangun di Jakarta berarti ada beberapa kemungkinan akan terjadi. Bisa saja wacana pemindahan ibukota negara tidak pernah ada, ibukota negara tetap pindah sedangkan anggota dewan tetap berkantor di Jakarta atau setelah ini akan dibangun dua gedung DPR baru di Jakarta dan satunya lagi di kota calon ibukota negara.

Batalnya pemindahan ibukota negara bisa saja ketika dari hasil kajian Bappenas tidak memungkinkan dipindah sehingga Jokowi nantinya menyetujui pembangunan gedung DPR di Jakarta. Kalaupun pemerintah ngotot ibukota dipindah masih bisa batal ketika para anggota dewan tidak pernah menyetujui dengan berbagai pertimbangan, yang mungkin saja masih betah berkantor di Jakarta karena dekat dengan pusat bisnis. Mengingat salah satu syarat pemindahan ibukota harus ada persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif.

Kemungkinan kedua bisa juga terjadi karena anggota dewan berasumsi bahwa legislatif tidak harus berdekatan dengan eksekutif. Meskipun pemerintah berkantor di seberang pulau dan DPR berkantor di Jakarta roda pemerintahan masih bisa berjalan. Dari Jakarta para anggota dewan, terlebih dengan perkembangan zaman yang kekinian sudah banyak teknologi baru masih bisa mengawasi jalannya pemerintahan di pulau lain. Antara lembaga legislatif dan eksekutif ini juga masih bisa saling berkoordinasi atau sering mengadakan rapat bersama membahas segala persoalan bangsa karena sudah ada pesawat dan hotel yang mereka tidak perlu khawatir keluar biaya banyak karena sudah dibiayai negara.

Bisa pula nantinya akan ada dua gedung DPR baru yang dibangun, satunya di Jakarta dan satunya lagi di kota calon ibukota. Gedung baru yang segera mendesak dibangun tentu saja yang di Jakarta. Sementara kalau pemerintah jadi pindah ibukota silahkan saja membangun segala infrastruktur baru di ibukota baru. Setelah segala infrastruktur lengkap saatnya yang terakhir membangun gedung DPR baru di kota calon ibukota. Baru kemudian para anggota dewan bisa pindah meninggalkan gedung baru di Jakarta untuk menempati gedung baru di ibukota baru. Dengan begitu begitu kinerja anggota dewan tidak akan terganggu.

Sementara gedung baru di Jakarta bisa dialih-fungsikan untuk yang lain, bisa pula dirobohkan atau bisa tetap digunakan sebagai kantor anggota dewan, sehingga mereka memiliki dua kantor. Fungsi kantor di Jakarta juga jelas karena berada di dalam pusat bisnis. Mengenai anggaran tidak perlu dirisaukan karena sudah menggunakan APBN yang bersumber dari berbagai pendapatan negara termasuk dari pajak masyarakat.

Apapun itu para anggota dewan tetap harus memiliki gedung baru untuk berkantor demi kenyamanan bekerja dan untuk menunjang kinerja mereka. Mengingat peran DPR sebagai lembaga legislatif cukup sentral untuk kebaikan bangsa ini. Perlu kita pahami bersama kalau toh selama ini kinerja mereka belum maksimal, masih banyak tugas yang belum rampung karena ternyata mereka bekerja di lingkungan yang tidak nyaman. Bayangkan saja betapa sumpek dan cemasnya mereka harus berdesakan di gedung yang pengap dan bisa sewaktu-waktu roboh karena sudah retak dan miring, sedangkan kita sebagai masyarakat yang diwakilinya cuma bisa menuntut mereka bekerja dengan baik.

Namun sebagai masyarakat yang diwakili kalau boleh saya bersaran, sebaiknya gedung baru untuk anggota dewan yang terhormat nantinya dibangun di ibukota baru kelak di luar Jakarta kalau wacana itu jadi terealisasi. Dengan berkantor di Jakarta atau luar Pulau Jawa diharapkan para anggota dewan akan lebih peka daripada sekarang yang sebenarnya sudah peka dengan kondisi masyarakat. Mereka akan lebih sering meskipun sekarang sudah sering melihat realita yang terjadi di masyarakat.

Sebut saja mereka bisa melihat masih banyak anak-anak Indonesia yang sekolah dengan perasaan cemas di sekolah yang gedungnya hampir roboh seperti yang dialami anggota dewan sekarang. Mereka juga akan melihat masih banyak masyarakat miskin yang tinggal berdesakan di perkampungan kumuh seperti yang kini mereka rasakan. Dan masih banyak persoalan masyarakat lain. Semoga dengan dibangunnya gedung baru kelas para anggota dewan bisa bekerja maksimal dan lebih peka terhadap masyarakat meskipun sekarang sudah cukup peka.

Lugas Wicaksono
Lahir di Malang 15 Maret 1990. Sarjana Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Twitter: @lugaswicaksono
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.