Banner Uhamka
Kamis, September 24, 2020
Banner Uhamka

E-KTP, Lintah di Senayan, dan Alarm Keindonesiaan

Politik Masyarakat Adat dan Masa Depan Demokrasi

Selama lima puluh tahun terakhir, politik masyarakat adat telah menjadi kajian yang semakin penting. Di Bolivia, Evo Morales, tokoh partai masyarakat adat baru bernama...

RA Kartini Menangis, Kenapa?

Euforia peringatan hari Kartini setiap tanggal 21 April selalu menggelegar di langit Indonesia. Seluruh kaum perempuan dari Sabang sampai Merauke bersuka cita merayakan spirit...

Setelah ‘Penjaga Pancasila’ Itu Pamit

“Setiap kalimat yang meluncur dari bibirnya tertata rapi, punya daya magis, dan mengandung makna mendalam. Apalagi kalau bicara soal ideologi bangsa, Pancasila. Nyaris tak...

Pemilihan Presiden dan Pemuda Milenial

Generasi milenial bakal dipastikan menjadi sumber daya krusial dalam Pemilihan Presiden pada tanggal 17 April 2019 ini. Generasi yang lahir antara tahun 1981-2000 memiliki...

Sebuah kabar buruk berhembus dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 6 Maret 2017, KPK mengumumkan sebuah dokumen dakwaan yang merincikan bahwa uang negara sebesar 2,3 Trilyun rupiah untuk membereskan karut-marut administrasi kependudukan, ditengah jalan telah dirompak dan dibagi-bagi ke kantong pribadi 24 orang pejabat negara.

Geliat nafsu itu semula terendus dari aroma tak sedap penyelenggaraan perjanjian konsorsium. KPK menaruh kecurigaan besar bahwa ada kongkalikong busuk atas nama pemerintah dan perusahaan pemenang tender proyek.

Tahun 2010, mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dua kali diperingatkan melalui surat dari KPK. Seiring dengan itu prasangka negatif kepada proyek E-Ktp makin membubung ke atas. Puncaknya, Enam tahun setelah itu, KPK menetapkan mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irwan sebagai tersangka.

Menyusul kemudian nama Sugiharto Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen yang diseret KPK menjadi terdakwa baru. Mereka berdua dijatuhkan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menyaksikan borok ini, tentu saja imaji liar sipapapun tak dapat dibendung. Saya lalu meracau, bagaimana jika uang dengan jumlah yang segar itu ditukar untuk membeli bahan sembako bagi warga Yahukimo di Papua yang hari ini masih merenggang nyawa karena kelaparan.

Apa terjadi, kalau uang seaduhai itu digunakan untuk membiayai operasi para penderita Hidrosefalus yang sedang tak berdaya di rumah menanti ajal. Saya dalam delusi mulai berandai-andai semisal bapak ibu saya kecipratan sedikit saja uang itu, barangkali adek saya tidak harus membenturkan kepala di tembok untuk berburu mencari beasiswa agar bisa lanjut kuliah.

Persoalan-persoalan tadi merupakan sebuah penanda bahwa uang E-ktp lebih dari senilai uang , seperti apa yang ada di dalam pikiran nista kita. Para bandit itu bukan saja telah mengambil harta milik negara. Tetapi ada sesuatu disana – yang dalam narasi besar keadilan – kita menyebutnya sebagai nasib. Ruang hidup banyak manusia yang telah disesaki oleh kebengisan, dan keserakahan hingga akhirnya mereka dilemahkan kemudian mati.

Jadi, skandal E-Ktp merupakan musibah kemanusiaan. Ada ancaman serius terhadap hidup para segelitir manusia yang tak memiliki. Pandangan kita perlahan mulai gelap dengan berfikir : bukankah dengan uang trilyunan itu, negara (pemerintah) sebetulnya bisa membeli ratusan peti peluru untuk dipakai menghamburkan seluruh isi kepala dari para si pencuri ?

Terjadi suap di senayan

Sejumlah Anggota DPR dinyatakan terlibat di dalam kejahatan korupsi skandal E-KTP. Gedung parlemen menjadi laboratorium proses rencana jahat tersebut. Persisnya, uang sebagai belanja modal sebesar 11 persen dari nilai total proyek E-KTP dipasok ke senayan sebagai uang suap untuk memperlancar “ketuk palu” pelaksanaan proyek.

Berita ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan , bahkan bisa dikata tak seberapa. Mengingat sesuatu fakta bahwa benih-benih koruptif memang sudah sejak lama tumbuh disana. Gedung miring di senayan pun sudah memiliki makna sejalan dengan laku dari para penghuninya.
Jargon moralis yang kerap di ucapkan oleh mulut mereka . Sama sekali tak dapat mengubah cara pandang kita bahwa, negara sedang berada dibawah kangkangan para linta penghisap darah.

Akal sehat mereka terlanjur digantung pada kursi-kursi kekuasaan yang sekarang mereka duduki. Sementara rakyatnya menjadi tebusan. Padahal untuk disadari, bahwa sejauh yang dinikmati itu adalah milik rakyat. Sedikit apapun itu, angkara murka tetap akan hidup seterusnya dan selalu menjadi ingatan rakyat yang selalu terjaga.

Rakyat yang lain boleh saja lupa dan tertipu, tetapi tidak bagi yang lain. Rakyat yang lain boleh saja menepuk tangani para elit-elit yang korup. Tetapi harga sebuah negara tak bisa ditukarkan dengan apapun. Mereka inilah yang tetap memilih untuk mengepalkan tangan-tangan kepada penguasa.

Netizen Reminder

Rakyat kecil yang tidak memiliki akses politik dan alat pemukul untuk melakukan intervensi dan memberikan hukuman pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Situasi ini menjadikan persoalan korupsi sulit untuk digagalkan.
Sikap apatis pada bahaya yang jelas-jelas yang mengancam bukanlah sesuatu yang terpuji. Agenda pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan oleh pemerintah harus mendapat-paling tidak dukungan- penetrasi yang kuat dari rakyatnya sendiri.
Meskipun di titik ini, belumlah pantas untuk menyebutkan bahwa agenda anti korupsi pemerintah, bukanlah ruang yang hampa atas kepentingan. Penyelesaian korupsi di Indonesia masih saja terkonsentrasi pada segelintir tangan-tangan pemilik kekuasaan. Dan dijadikan semacam kontestasi politik.
Oleh karena itu belum cukup hanya dengan menyerahkan bulat-bulat kepada negara. Sebab tidak hanya negara, rakyat lah yang menanggung seluruh beban atas perbuatan korupsi para penyelenggara negara. Hari-hari ini kita tahu bahwa, tidak ada satupun yang luput dari praktik-praktik korupsi.
Tidak akan betul-betul selesai. Jika warga negara tidak mengambil peran sebagai lokomotif perubahan. Maka dampak kepada pencari keadilan di negeri ini juga tidak akan kemudian terberi. Kisah seperti petani kendeng yang meminta keadilan justru yang akan semakin mencuat di negara ini.
Dalam keadaan yang seperti ini, Mohammad sobary mengingatkan kita bahwa ada alarm yang berbunyi ; Negara indonesia kita sedang sekarat. Ia hampir mati bagi orang-orang kecil tetapi gegap gempita bagi orang-orang yang punya kekuasaan dan rakus.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

Pandemi Dapat Membunuh Populis, Tidak Populisme

Demokrasi atau otoriter? Masa awal pandemi diwarnai dengan perdebatan mengenai tipe rezim mana yang paling efektif dalam menghadapi wabah Covid-19. Namun memasuki kuartal ketiga...

Potret Seorang Feodal Tua sebagai Seniman Serba Bisa

Pada zaman dahulu kala, ketika revolusi tidak ada lagi, Goenawan Mohamad pernah mengibaratkan dirinya, dengan heroisme penyair muda, sebagai Malin Kundang. Tapi kini, Malin...

Menilik Komunikasi Publik Tokoh Politik

Komunikasi merupakan sarana yang memiliki signifikansi tinggi dalam mengkonstruksikan sebuah interaksi sosial. Hal ini dikarenakan melalui jalinan komunikasi, seseorang akan mengaktualisasikan suatu konsepsi diri...

Seharusnya Marx Menjadi PNS!

Duduk dan berbincang dengan teman-teman di warung kopi, tak lepas dengan sebatang rokok, saya bersama teman-teman lain kerap kali membicarakan dan mengolok-olok pelamar Calon...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.