OUR NETWORK

Dua Stagnasi Besar: Demokrasi Prosedural dan Birokrasi Prasejarah

Rumus ramalan kondisi global telah mencapai kulminasi di luar jangkauan prediktif manusia. Momen Brexit dan terpilihnya Trump gagal diprediksi akurat dan hingga hari ini telah memicu para pakar untuk bersiap menghadapi kejutan-kejutan di dunia. Efek kebijakan di era administrasi Trump bahkan menebarkan chaos dan uncertainty (Stiglitz, 2017).

Efek tersebut telah menghadirkan banyak Negara bersikap lebih konservatif untuk melindungi kepentingan masing-masing. Dunia semakin rumit dan mengejutkan. Korelasi dengan konteks Indonesia dengan problem domestik yang belum selesai betul, maka kondisi global tentu memperberat langkah progres Negara. Republik kita terjebak pada pertentangan yang seharusnya sudah menjadi konsensus, akibatnya sejak lama fokus untuk mencapai tujuan konstitusi terbengkalai.

Republik ini masih lemah, bahkan gonjang-ganjing politik di Jakarta saja membuat seluruh perhatian publik habis hanya untuk memantau aksi-aksi nir-manfaat untuk memberantas kesenjangan. Akhirnya, jalan menuju Republik idaman masih diangan.

Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail (2012) bernas menjelaskan bahwa kegagalan atau keberhasilan suatu negara adalah selalu “man made” alias dibuat oleh tangan-tangan manusianya sendiri. Tesis utama persoalan bangsa kita adalah kesalahan kolektif, cengkeraman oligarki makin masif dan banyak diantara kita justru apatis cenderung apolitis serta bahkan kita lihat kelas menengah lebih reaktif di dunia maya tanpa aksi nyata dalam realita keseharian.

Maka dalam era ini ada dua hal besar karya kita sendiri yang sejauh ini stagnan atau mandeg tanpa ada lompatan berarti pasca era reformasi. Pertama demokrasi kita yang hanya tetap mementingkan de jure tanpa de facto arti sederhananya prosedur mengalahkan subtansi, kedua, birokrasi kita yang tetap tertinggal, kalah jauh dibanding Negara tetangga jika diibaratkan yang lain sudah mencapai era modern sedangkan kita masih era prasejarah artinya birokrasi kita tetap lambat dan anti perubahan.

Fenomena panasnya Pilpres 2014 hingga Pilkada Tahun ini (terutama DKI Jakarta) membuat kita tahu bahwa aspek hukum sebagai ciri prosedural demokrasi kita menjadi tangkapan utama elit untuk menguntungkan diri atau kelompok mereka sendiri, artinya mereka hanya akan mendukung prosedur ketika menguntungkan untuk diri atau kelompok mereka sendiri dan bahkan ada kecenderungan mengeksploitasi untuk menjebak lawan-lawannya.

Sejalan dengan riset bertajuk “Reclaming the State” Polgov Fisipol UGM yang salah satunya memberikan kritikan bahwa baik aktor dominan dan alternatif hanya akan mendukung demokrasi ketika aturan dan regulasi relevan dengan posisi masing-masing (2015).

Kita harus sepakat dengan nilai-nilai demokrasi yang inklusif, para intelektual harus menggelitik kelas menengah untuk mendegradasi sisi kuat pragmatisme mereka, pengalaman momen Pilkada DKI saat ini menunjukkan fakta sahih bahwa para voter sangat mudah untuk beraksi ketika kepentingan mereka mulai diusik, tidak ada nilai perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial. Bagaimana kenyamanan menjadi nilai kelas menengah harus segera diumpankan bahwa mereka memiliki tanggung jawab pada kelas tertindas lain untuk mereka selamatkan.

Demokrasi yang substantif dan cenderung inklusif akan menempatkan keadilan sebagai penentu segala jenis pengambilan keputusan kolektif yang berdampak pada kesejahteraan yang dimiliki bersama, memang itu diatas kertas yang perlu pembuktian de facto akan tetapi jika alat-alat Negara yang dibangun diatas kebijakan yang demokratis tidak mampu menerapkan collective action hasilnya juga sama saja Negara tidak akan bergerak maka diperlukan birokrasi yang tidak hanya modern akan tetapi juga berbasis demokrasi seperti pelayanan publik baru ataupun birokrasi representatif.

Pembenahan masih memerlukan jalan panjang sebab sudah jamak pemerintah sendiri mengabaikan aturan mereka sendiri misalkan birokrasi yang tidak demokratis dalam memberikan pelayanan publik padahal dalam UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik sudah harus ada dalam institusi pelayanan publik untuk bersama-sama publik membentuk kontrak pelayanan sebagai konsensus akan tetapi hingga hari ini publik belum banyak mengetahui haknya dan bahkan ada kecenderungan untuk mengabaikan proses demokratisasi pelayanan publik.

Aksi kolektif melalui kebijakan publik demi kesejahteraan sangat tergantung pada dua konsep demokrasi dan birokrasi. Adalah ketidakmungkinan ketika demokrasi dapat berjalan tanpa birokrasi ataupun sebaliknya sebab demokrasi adalah basis ideologi dalam tata kelola bangsa sedangkan birokrasi adalah penerjemah sekaligus pelaksana ide-ide kolektif berbasis demokrasi oleh Negara. Keduanya harus hadir dalam nuansa Negara berkeadilan sosial.

Memang fakta tak dapat disangkal bahwa Negara-Negara tak demokratis pun dapat menjadi Negara berperforma ekonomi unggul, sedangkan Negara demokrasi pun dapat pula menjadi Negara dengan performa ekonomi yang buruk (Andrews et al, 2015). Akan tetapi dengan dalam kondisi Indonesia kita tak harus tetap berpedoman demokrasi yang berkeadilan sesuai dengan konstitusi sehingga arah kebijakan Negara baik dalam level legislasi oleh elit hingga eksekusi melalui birokrasi harus tetap demokratis.

Kita harus sepakat dengan pemikiran Ignas Kleden (2006) bahwa demokrasi merupakan means (cara mencapai) dan ends (tujuan) pada waktu yang sama, tidak bisa kita memperjuangkan tujuan kesejahteraan dengan cara-cara anti-demokrasi dan juga berlaku sebaliknya.

Pembangunan kesejahteraan di Indonesia sudah seharusnya nir-kekerasan, seharusnya kita sudah tidak mendengar lagi konflik tajam antara aparat birokrasi dengan rakyat karena sudah memiliki konsensus bersama yang terlegitimasi, tidak ada lagi korupsi elit politikus maupun birokrasi karena pemerintahan yang terbuka, dan tidak ada lagi yang tertinggal dalam masifnya pembangunan.

Harapan ini menjadi pengingat di tengah derasnya aktivitas pembangunan infrasktruktur, jangan sampai kita lupa agenda-agenda domestik lain yang belum kita selesaikan. Pembangunan infrastruktur jalan terus, jangan hanya kuantitas pembangunan akan tetapi juga kualitas pembangunan karena kita semua akan bertanggungjawab pada masa depan kita sendiri, bukan hanya institusi pemerintah yang kita terus salahkan.

Referensi
Stiglitz, Joseph. 2017, How to Survive the Trump Era, Project-Syndicate. 20/02/2017
Acemoglu, Daron & James A. Robinson. 2012, Why Nations Fai: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.
Savirani, Amalinda & Olle Tornquist. 2015, Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia. Polgov & PCD Press: Yogyakarta.
Andrews, Matt, Lant Pritchett, & Michael Woolcock.2017, Building State Capability: Evidence, Analysis, Action. Oxford University Press: Oxford.
Kleden, Ignas. 2006, Means and End in Democracy, The Jakarta Post 26 June 2006 page 3. Diakses dari www.jehovahsabaoth.wordpress.com

Pemerhati Kebijakan-Pelayanan Publik & Alumnus MAP-FISIPOL UGM

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…