Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Dua Dekade Politik HAM Di Era Reformasi

Meresahkan Warga Sukoharjo, Tapi Enggan Ditutup Negara

Mungkin bagi sebagian orang ketika mendengar PT. Rayon Utama Makmur (RUM) bukanlah hal penting. Lain halnya dengan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Lebih tepatnya warga...

Negara Agraris menjadi Negara Miris

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk...

Melawan dengan Tagar #CrazyRichSurabayan

Twitter diramaikan dengan tagar #CrazyRichSurabayan pada pertengahan September 2018. Barangkali guyon terhadap gaya hidup dan perilaku orang tajir Surabaya bisa ditafsirkan sebagai lucu-lucuan semata, namun...

Homogenisasi Budaya dan Siasat Hibriditas

Jebakan liberalisasi dalam politik kebudayaan merupakan ancaman nyata bagi pengembangan kebudayaan. Meskipun telah lahir Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, nampaknya posisi...
villarian
kwkkwkwkw

Menjelang dua dekade Reformasi, belum juga kita melihat hilal perubahan yang berarti bagi penegekan HAM dan perkara kesejahteraan di Indonesia. Bagaimana tidak, kasus pelanggaran HAM di Papua Barat memakan korban tidak kurang dari 500.000 nyawa—sejak digalakanya TRIKORA di masa Orde Lama, lanjut operasi militer dibawah komando Soeharto, keculasan PERPERA hingga kini kontrak Freeport diperpanjang. Tak juga kita melihat niat baik pemerintah untuk–setidaknya mengakui segala kebiadaban represi politik, militer dan ekonomi, atau membuka ruang dialog atas usaha “Self Determination” rakyat Papua di bawah bendera Bintang Kejora.

Doktrin NKRI harga mati telah mengelabuhi wawasan rakayat Indonesia sejak operasi militer dibawah komando Soeharto sampai ia naik tahta sebagai presiden. Disaat yang bersamaan kasus raksasa seperti upaya pembersihan manusia yang dicap komunis pasca Gestapu, aneksasi timor timur dan penculikan aktivis telah menjadi rantai sejarah pelanggaran HAM yang tak tersentuh sampai pada kata penyelesaian oleh Negara.

Yang selalu aktual, menyejarah dan membayangi persoalan HAM berat pemerintahan Indonesia adalah soal isu Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2016 saja telah terjadi 450 konflik agraria yang berdampak kepada 86.745 Kepala Keluarga dan tidak kurang dari 1,2 juta hektar lahan konflik, sumber konflik agraria melintasi banyak sektor,mulai dari perkebunan, properti, infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pesisir dan kelautan, migas dan pertanian.

Konflik tersebut menyeret berbagai lapisan masyarakat yang tidak jarang berbuah konflik horisontal antar warga, padahal, kerap kali penelitian membuktikan bahwa subjek konfliknya adalah oligark dan otoritas politik–represif. Sebut saja kasus Salim Kancil, Lapindo, Suku Anak Dalam, Petani Tulang Bawang dan masing banyak yang lainya.

fantasi demokrasi ala reformasi yang tak diimbangi dengan kenyataan demokrasi ekonomi ini telah membawa kita pada narasi elitis ala orde baru—mempropagandakan pembangunan infrastruktur sembari membajak pemeretaan dan keadilan sosial, misalnya pajak konsumen dan pajak-pajak yang lain telah melambung tinggi atau subsidi BBM dilempar lepas ke pasar bebas, kenyataanya hutang negara terus bertambah dan APBN defisit.

Dimana keperkasaan trisakti dan nawacita bawah tafsiran pemerintah. Partai politik yang seharusnya menjadi harapan malah menjadi bagian dari permainan dan menjual penderitaan rakyat kehadapan politik tanpa membayarnya kembali dengan kebijaksaan politik.

Kini rakyat digiring dan didoktrin untuk menjadi pragmatis melalui berbagai instrument—misalnya program 1 juta tenaga kerja via sekolah vokasi, dilepaskanya hakekat “pendidikan” dari sekolah dan diubahnya menjadi alat produksi atau alas bagi panggung oligarki. Di bawah karpet kapitalisme HAM telah menjadi tameng yang kian sakti. HAM bukan sekedar tentang hak hidup, termasuk juga hak kesejahteraan di atas sistem ekonomi politik berkeadilan tanpa mempertimbangkan kuasa modal di dalamnya. Bukan tidak mungkin dis-orientasi politik Indonesia hari ini akan menjadi bom waktu bagi pecahnya revolusi dikemudian hari, apabila Pemerintah tak secepetnya melakukan koreksi secara radikal dan memepertimbangkan analisis kaum minoritas-marjinal, buruh rentan, rakyat miskin kota, desa terpencil, korban penggusuran, nasib rakyat papua dan problem HAM lainya.

Kita harus berhenti mengakatan ini tugas pemuda, pelajar, mahasiswa atau kelas sosial lainya, itu semuanya hanya mitos. Ini adalah problem kemanusiaan yang mungkin dikerjakan melalui gerbong politik–kalau tidak mau diselenggarakanya festival Anarki, individu merdeka adalah mustahil tanpa kolektivitas. Negara bukan segalanya, kemanusiaanlah yang segalanya tanpa kemanusiaan, apalah artinya AGAMA, BANGSA dan NEGARA.

  • Sumber Gambar; Google

villarian
kwkkwkwkw
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.