Senin, Maret 1, 2021

Disinformasi Sebagai Destruksi

Mas Menteri, Jangan Ada Dusta di Antara Kita!

Nadiem Makarim bukan profesor, tapi inovasinya di bidang pendidikan membuatnya lebih menghebohkan dari profesor. Jika ide-ide Mendikbud terdahulu, hanya dibicarakan di kalangan elit, maka...

Sebelah Mata Novel, Setelah Dua Tahun

Kamis, 11 April 2019 lalu, adalah bertepatan dengan peringatan dua tahun kasus penyiraman air keras yang dialami oleh salah satu penyidik KPK (Komisi Pemberantasan...

Jihad Politik, Muhammadiyah di Persimpangan Jalan

”Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer.” Pernyataan...

Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape)

Pelecehan dan Kekerasan seksual merupakan pelampiasan nafsu birahi oleh seorang pria terhadap sang korban yang biasanya perempuan, kekerasan seksual yang selanjutnya disebut pemerkosaan merupakan...
Arif Susanto
Analis pada Exposit Strategic

Hoaks, yang kadang dikemas seolah tindakan politik oposisional, silih berganti menghasilkan gejolak sosial. Tidak berhasil menggerus dukungan lawan, penyebarluasan hoaks potensial mendelegitimasi Pemilu. Penyebarluasan disinformasi, selain tidak efektif memengaruhi tingkat dukungan politik, berdampak pembodohan publik, menipiskan kepercayaan silang, dan memperkuat polarisasi sosial.

Agar tidak menjadi suatu langkah penghancuran politik, disinformasi dapat dilawan melalui keberaksaraan informasi dan keterbukaan pikiran. Sedangkan pencerdasan publik dan pelembagaan demokrasi dapat membuhulkan aktivitas politik pada suatu simpul permusyawaratan rakyat. Kontestasi politik, sesungguhnya, tidak membutuhkan kebohongan yang memecah-belah.

Ketertutupan pikir

Kombinasi antara lompatan teknologi dan lonjakan partisipasi, sedemikian rupa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling aktif di media sosial secara global. UNESCO menyebut bahwa sedikitnya 4 dari 10 orang di Indonesia aktif menggunakan media sosial. Sedangkan We Are Social menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih tiga jam untuk mengakses media sosial.

Lewat dua dekade sejak Indonesia mengenal luas internet bersama dengan gelombang kebebasan,  keduanya berkontribusi pada tatanan sosial kontemporer. Dengan gawai di tangan, kini produksi dan distribusi informasi dapat dilakukan warga kebanyakan. Hal ini, pada gilirannya, membuka ruang keterlibatan sosial, termasuk untuk mengekspresikan pandangan-pandangan politik.

Sayangnya, kepentingan sempit politik menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk menyesatkan. Kementerian Kominfo mencatat bahwa selama Januari 2019 saja terdapat 175 konten hoaks, 81 di antaranya terkait Pemilu, yang tersebar luas di internet. Polmark Indonesia mengidentifikasi bahwa lebih 60 persen pemilih, yang juga pengguna media sosial, terpapar hoaks dengan intensitas berlainan.

Penggunaan kebohongan dalam politik, tentu saja, bukan hal yang sama sekali baru. Namun, era media sosial memperteguh bias kognitif manakala orang-orang cenderung disuguhi dan lebih suka mengakses informasi yang selaras dengan preferensinya. Akibatnya, mereka bukan hanya menutup secara sengaja akses informasi alternatif; lebih daripada itu, mereka cenderung menafikan dialog.

Ironis bahwa keterbukaan arus informasi justru disikapi sebagian orang dengan ketertutupan cara pikir. Inilah yang menjadi akar berbiaknya hoaks melalui media sosial; persis ketika batas antara berita dan opini mengabur, sementara orang enggan melakukan pemeriksaan ketepercayaan informasi. Media sosial pun lebih sering digunakan sebagai arena konfrontasi dibandingkan sebagai wadah komunikasi.

McIntyre (2018) menegaskan bahwa kemunculan media sosial sebagai suatu sumber informasi telah mengaburkan batas antara berita dan opini. Dalam kerangka politik, para demagog lantas memanfaatkan situasi ini untuk menyebarluaskan kabar bohong. Lebih daripada sekadar untuk mengecoh publik, mereka menggunakan kebohongan untuk mendapatkan kekuasaan.

Sementara politik diidealkan sebagai sarana moderasi perbedaan, politik era disinformasi justru memiliki karakter konfrontasional. Selain menunjukkan buruknya pelembagaan demokrasi, kondisi tersebut juga mengindikasikan lemahnya literasi informasi. Pencerdasan politik berikut peningkatan keterampilan keberaksaraan kiranya menjadi penawar problem kolektif tersebut.

Kontestasu bukan konfrontasi

Beberapa masa terakhir kita merasakan semakin menipisnya empati dalam politik nasional terdampak sengitnya kontestasi kekuasaan. Intrusi semangat kontestasi tersebut dalam ruang-ruang publik mewujud bukan dalam bentuk kompetisi gagasan-gagasan untuk diperdebatkan, melainkan dalam menggejalanya intoleransi yang dipacu oleh meluasnya disinformasi.

Pada Oktober 2018, misalnya, hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet menggema lewat berbagai saluran hingga Ratna sendiri menyebut secara ironis dirinya sebagai ‘pencipta hoaks terbaik’. Pada Januari 2019, sekali lagi dimunculkan hoaks tentang pencoblosan secara tidak sah tujuh kontainer surat suara. Terakhir bahkan beredar kecurigaan tentang bocornya pertanyaan Debat Capres.

Dengan gejala berulang, agaknya disinformasi telah menjadi bagian propaganda yang mengarah bukan hanya untuk menggerus dukungan lawan; lebih mengkhawatirkan jika hal ini menjadi bagian upaya delegitimasi proses berikut hasil Pemilu. Bukan serupa kontrol politik bermuatan pandangan kritis, serangan disinformasi yang sama sekali tanpa landasan etis itu bahkan destruktif.

Tidak sekadar mengecoh publik, pelipatgandaan disinformasi telah mempertajam faksionalisasi. Seturut pemilahan antara yang percaya dan yang tidak percaya hoaks, masyarakat mengalami pembelahan politik berdasarkan pola dukungan masing-masing. Disintegrasi mengintip di antara celah propaganda kebohongan yang terus diuarkan demi mendapatkan dukungan suara.

Faktanya, propaganda kebohongan tidak berdaya menghasilkan lonjakan tingkat keterpilihan. Namun, hal itu efektif mencabut muatan etis dalam komunikasi sebagaimana dalam politik. Dengan kebohongan, komunikasi hanya menghasilkan kesalahpahaman dan politik hanya menumbuhkan kebencian. Sebagai suatu tindakan destruksi, kebohongan tidak memiliki basis legitimasi.

Propaganda kebohongan menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita sehingga jauh lebih sulit untuk menemukan persesuaian gagasan dibandingkan untuk mendapati perseteruan pandangan di antara kelompok-kelompok sosial. Keengganan untuk menimbang kepentingan yang berbeda menunjukkan sempitnya sudut pandang, tertutup piciknya hasrat dominasi.

Demi menghindari penghancuran politik, Pemilu dan kampanye di dalamnya harus dikembalikan esensinya sebagai suatu jalan demokratis kontestasi kekuasaan. Sebagai suatu kontes, ia tidak sekadar membandingkan citra diri, tetapi juga mempertarungkan gagasan politik. Publik pemilih membutuhkan imajinasi politik yang menyatukan, bukan kebohongan yang memecah-belah.

Arif Susanto
Analis pada Exposit Strategic
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Jurnalisme Copy-Paste

Jurnalisme copy-paste adalah pekerjaan mengumpulkan, mencari dan menulis berita dengan menggunakan teknik salin menyalin saja. Seperti ambil berita di media lain atau dapat dari...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.