Minggu, Januari 17, 2021

Desain Konstitusional DPD dalam Putusan MK

Waspada Demam Berdarah di Era Pandemi Covid-19

Sejak pertama kali Covid-19 diumumkan masuk ke Indonesia kasus-kasus baru terus meningkat dari waktu kewaktu, bahkan kasus positif Corona mencapai jumlah ratusan ribu. Hingga...

Malang Diambang Magrib

Kokok ayam bersahutan mengantarkan ayam - ayam pejuang nafkah menaiki pohon ataupun masuk ke sangkar. Tampak beberapa ekor berhasil dilahap musang yang tak segan...

Pesta Demokrasi Bukan Pesta Koruptor

"Memang masih bisa maju, tapi kan pasti kalah," begitu Sekjen PAN Eddy Soeparno mengomentari peluang Asrun dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Koran Tempo 2/3/2018)....

Jokowi dan Matinya Profesionalisme TNI

Sama seperti seorang penjahit, seorang dokter juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menyulam sebuah benang dan membuat jahitan untuk menutup luka terbuka. Tetapi, apakah bijak...
addi fauzani
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Masih hangat di telinga kita tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kembali mengalami perubahan mendasar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan pengujian undang-undang (judicial review) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin 23 Juli 2018 lalu.

Putusan MK dengan Nomor: 30/PUU/XVI/2018 mengabulkan permohonon pemohon yaitu Muhammad Hafidz untuk seluruhnya. MK dalam putusannya menegaskan bahwa frasa  “pekerjaan  lain”  dalam  Pasal  182  huruf  i UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  mencakup  pula pengurus partai politik (parpol).

Implikasi dari Putusan MK tersebut yaitu DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol. “Pengurus  parpol” dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi parpol yang bersangkutan. MK mengakui bahwa pasal 182 huruf i UU Pemilu memang tidak secara tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD.

Padahal sikap MK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol. Sehingga secara otomatis pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknai melarang pengurus parpol mencalonkan diri menjadi anggota DPD.

Pendapat MK

Beberapa pertimbangan MK mengabulkan permohonan pemohon dalam judicial review ini yaitu pertama, DPD merupakan wujud representasi daerah. Pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkaitan  dengan kepentingan daerah.

DPD didesain untuk mengimbangi kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang oleh UUD NRI 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama presiden. Kedua kekuasaan tersebut pengisiannya dilakukan melalui sarana parpol. Sehingga, pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar parpol.

Pertimbangan kedua MK, mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (double representation) partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik penting seperti perubahan UUD NRI 1945. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD.

Desain Konstitusional DPD

Desain Konstitusional DPD yang telah dibangun oleh MK dalam beberapa putusannya yaitu, pertama, DPD merupakan representasi daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka nasional, sebagai “cheks and balances” terhadap DPR yang merupakan representasi politik dalam kerangka nasional.

Kedua, keberadaan DPD dan DPR yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukan menganut sistem perwakilan bikameral melainkan sistem perwakilan khas Indonesia. Ketiga, meskipun kewenangan DPD terbatas, namun semuanya berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah.

Keempat, anggota DPD dipilih melalui pemilu berdasarkan pencalonan perseorangan, bukan melalui parpol peserta pemilu. Kelima,  keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR yang terdiri dari perwakilan politik (political representation) dan perwakilan daerah (territorial representation). Keenam, DPR dan DPD memiliki banyak perbedaan yang fundamental sebagai suatu badan perwakilan.

Sikap MK yang memutus DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol konsisten dengan putusan dan desain konstitusional yang telah dibangun dalam putusan-putusannya terdahulu. Sehingga MK terbukti konsisten sebagai pengawal dan satu-satunya penafsir konstitusi (the guardian and the sole interpreter of the constitution).

addi fauzani
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.