Senin, Januari 25, 2021

Desa Masih Gagap Lindungi Warga Pekerja Migran

Mewujudkan Good Governance melalui Transparansi Informasi Publik

Good governance atau pemerintahan yang baik seakan menjadi tuntutan yang utama bagi pemerintah terlebih untuk negara yang menganut walfare state, salah satunya negara Indonesia. Dalam tata...

Tiket Lunas MRT Jakarta

Berjalan satu gerbong menjadi makna simbolis berakhirnya “perseteruan” antara Jokowi dan Prabowo dalam pertarungan pemilihan presiden 2019. Setelah sekian lama publik menanti-nantikan kapan kedua...

Menguji Penguji UU MD3

Semenjak dinyatakan otomatis berlaku pada hari Kamis, 15 Maret 2018 tanpa pengesahan Presiden, perubahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terbukti masih menuai...

Apa Kabar Reformasi Ekonomi Indonesia?

Bulan Mei tahun 2018 ini genap 20 tahun sebuah era yang seringkali disebut dengan era reformasi, yang dimulai dari tanggal 21 Mei 1998 pada...
Alimah Fauzan
Belajar dan berkarya bersama Komunitas Perempuan Pembaharu Desa. Berbagi pengalaman dan pembelajaran pemberdayaan masyarakat di sekolahdesa.or.id; buruhmigran.or.id; perempuanberkisah.com; dan alimahfauzan.id. Email: alimah.fauzan@gmail.com.

Begitu banyak desa yang memiliki warganya sebagai pekerja migran, namun masih lemah dalam melindungi warganya. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang biasa disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pada umumnya masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Desa belum sepenuhnya berperan dalam perlindungan PMI.

Begitu banyaknya desa di Indonesia yang memiliki ratusan warga sebagai PMI, namun masih jarang Pemdes yang mampu melindungi warganya saat mendapatkan masalah di luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta (2018), minimnya peran perlindungan pekerja mirgan yang dilakukan oleh Pemdes tidak terlepas dari minimnya pembinaan perlindungan pekerja migran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Disnaker.

Upaya perlindungan PMI dari desa misalnya dapat dilihat apakah Pemdes sudah memiliki mekanisme perlindungan pekerja migran? Apakah sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan pekerja migran seperti adanya peraturan desa (Perdes) perlindungan pekerja migran atau standar operasional prosedur (SOP) bagi calon pekerja migran?

Apakah sudah ada pos-pos khusus yang menangani kasus pekerja migran? Apakah sudah ada program yang menyasar perlindungan pekerja migran, pemberdayaan purna pekerja migran atau keluarganya? Begitu pun dalam hal pengelolaan data pekerja migran, purna pekerja migran, serta data kasus dan penanganannya.

Dari 12 Desa yang diteliti di dua kabupaten yang memiliki angka migrasi tertinggi di Jawa Timur, hampir semua desa belum menjalankan perannya dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Hal tersebut dapat diketahui dari belum adanya regulasi yang mengatur perlindungan pekerja migran, pengelolaan data pekerja migran maupun penanganan kasus yang belum terkelola dengan baik, belum adanya SOP bagi calon pekerja migran, belum adanya pos layanan khusus konsultasi tentang migrasi aman, belum adanya anggaran dan program yang secara khsusus untuk perlindungan pekerja migran.

Pemdes juga pada umumnya masih menyandarkan persoalan perlindungan PMI kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bukan hanya di Jatim, tantangan terkait perlindungan PMI ini juga terjadi di sejumlah desa di Jawa Barat (Jabar). Berdasarkan laporan harian Kompas (Senin, 21 Mei 2018), hal tersebut dikarenakan masih lemahnya posisi tawar perangkat desa.

Perlindungan dari Hulu

Sejak 2016, peran penting desa dalam memberikan perlindungan terhadap TKI telah disadari pemerintah. Kementrian Tenaga Kerja membentuk Desa Migrasi Produktif yang hingga saat ini berjumlah 252 desa dan tersebar di kantong-kantong TKI di Indonesia. Selain itu, ada juga Desa Peduli Buruh Migrasi (Desbumi) yang tersebar di 34 desa. Namun, keberadaan Desmigratif dan Desbumi itu belum benar-benar mendorong perangkat desa menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan (Kompas, 21/5/2018).

Kini Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI dapat memberikan harapan baru, karena desa dituntut aktif memberikan perlindungan kepada PMI. Di sisi lain, pemerintah daerah seharusnya bisa mendorong agar kepala desa lebih proaktif melaporkan setiap warganya yang menjadi PMI.

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, secara jelas telah berlaku asas konkuren. Yaitu asas di mana terdapat pembagian kewenangan antar level pemerintahan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Peran desa menjadi sangat vital untuk mewujudkan pelindungan PMI dari hulu karena sebagai gerbang pertama pada tahapan pra migrasi, sekaligus pintu terakhir paska migrasi.

Selain UU Nomor 18 Tahun 2017, Pemdes juga sebenarnya sudah memiliki kewenangan yang diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Dalam UU tersebut, Desa memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pelindungan pekerja migran dari hulu.

Berangkat dari kewenangan berskala lokal desa yang beririsan dengan pelaksanaan perlindungan pekerja migran, yakni desa memiliki kewenangan sebagai sumber layanan informasi, pendataan, penerimaan pengaduan masyarakat dan pemberdayaan. Jika semua kewenangan tersebut sudah dijalankan, desa sudah bisa memulai perlindungan terhadap warganya. Apalagi jika di desa tersebut ada komunitas (warga) yang peduli pada perlindungan pekerja migran.

Desa bisa sekaligus merangkul warga bersama-sama melakukan perlindungan dari hulu oleh desa itu sendiri bersama warganya. Adapun langkah selanjutnya bisa berkolaborasi dan berbagi peran dengan pemerintah kabupaten, pusat, maupun lembaga lain yang peduli pada perlindungan pekerja migran.

Alimah Fauzan
Belajar dan berkarya bersama Komunitas Perempuan Pembaharu Desa. Berbagi pengalaman dan pembelajaran pemberdayaan masyarakat di sekolahdesa.or.id; buruhmigran.or.id; perempuanberkisah.com; dan alimahfauzan.id. Email: alimah.fauzan@gmail.com.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Warna, Nada, dan Keberagaman Bangsa

Rifa Rosydiana Ratal SMAN 24 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Berbagai kontras yang dimiliki warna dan berbagai...

Kebiri Kimia Amputasi HAM

Pada 7 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi...

Sastra dan Jalan Lain Filsafat

Persinggungan eksistensial manusia dengan beragam realitas peradaban tidak mengherankan melahirkan berbagai pertanyaan fundamental – filosofis. Mempertanyakan, membandingkan, dan memperdebatkan beragam produk peradaban, salah satunya...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.