Rabu, Oktober 21, 2020

Deliberalisasi Agraria Zaman Keistimewaan DIY

Munaslub Golkar Dibajak Rezim Status Quo Setnov

Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang seharusnya menjadi misi penyelematan partai Golkar ke arah yang lebih baik, berbalik 360 derajat. Di bawah kekuasaan rezim Setya...

IA-CEPA: Antara Peluang dan Ancaman

Setelah memalui jalan panjang dan berliku sejak tahun 2010, (Indonesia-Australia Comprehensif Economic Partership Agreement/IA-CEPA) akhirnya sepakat untuk ditandatangani. Setelah menyelesaikan 12 babak negosiasi, penandatanganan ini...

Sengketa Perbatasan Era Pandemi

Konflik Tiongkok-India beberapa waktu terakhir menelan korban jiwa pada kedua belah pihak. Konflik militer ini menegaskan empat dekade problem perbatasan yang membayangi kedua belah...

Kembali ke Diri, Menuju Cita-cita (Sebuah Roman Kebangsaan)

Berhari-hari ia terus merenung. Yang ada dalam pikirannya hanya satu; nasib bangsanya. Baginya tiada hari tanpa berpikir keras dan berdoa hingga tandas. Dikumpulkannya seluruh catatan...
Wahyu Suroatmojo
Dosen, Pengamat Politik dan Pemerintahan, Peneliti Pusat Studi Kebijakan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Fenomena konflik agraria diberbagai wilayah DIY semakin sering terjadi. Konflik agraria yang marak terjadi belakangan ini dipicu oleh pembangunan diberbagai bidang, mulai dari konflik lahan terkait pembangunan Hotel, Mall, konflik lahan dipesisir pantai selatan terkait pembangunan mega proyek pabrik Pasir Besi dan yang baru saja terjadi adalah konflik lahan terkait pembangunan lokasi calon bandara udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di kabupaten Kulonprogo.

Konflik agraria yang terjadi di DIY ini semakin hari kian mengkhawatirkan jika tidak segera dicarikan solusi kongkritnya. Konflik agraria akan dengan mudah memunculkan konflik horizontal di masyarakat yang tentunya akan melunturkan image Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Sebagai kota budaya dan pendidikan sudah semestinya segala permasalahan agaria di DIY ini bisa selesai tanpa perlu berkonflik dan menimbulkan korban jiwa maupun materi.

Status Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground

Sebagai daerah yang berstatus Istimewa yang memiliki dua kerajaan, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman juga membuat adanya perbedaan status tanah. Tanah yang dikuasai oleh Kasultanan dikenal dengan Sultan Ground (SG) dan milik Kadipaten Pakualaman bernama Pakualaman Ground (PAG) atau merupakan tanah Swapraja. Hampir seluruh wilayah pertanahan di empat kabupaten dan satu kotamadya di provinsi DIY berstatus SG dan PAG.

Nirmalasari (2014) menjelaskan Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah pemilik tanah yang ada di DIY, rakyat hanya memiliki hak sewa atau hak pinjam pakai dan biasa disebut magersari apabila pihak Kraton Yogyakarta menginginkan kembali, sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Masih menurut Nirmalasari, berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo.

Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak-hak yang kuat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria ( UUPA) dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984, membawa akibat bahwa semua tanah di wilayah DIY tunduk pengaturannya, penggunaannya, peruntukannya, peralihan ataupun kepemilikannya. Walaupun telah terjadi perubahan dalam pengaturan hak tanah di wilayah ini, penguasaan tanah atas Sultan Grond sebagai tanah hak milik adat Kraton Yogyakarta dan Pakualaman Ground milik Pakualaman tidak berubah.

Permasalahan konflik agraria ini muncul dikarenakan adanya status SG dan PAG ini, dimana status kepemilikan lahan yang digunakan antara warga yang tinggali dengan pemilik lahan merasa yang paling berhak. Sebagai contoh, konflik lahan pesisir pantai selatan Kulonprogo yang didirikan pabrik pengolahan pasir besi, para warga yang sudah puluhan tahun menggarap tanah tersebut sebagai lahan pertanian merasa paling berhak untuk menggunakan lahan tersebut, sedangkan status tanah tersebut adalah milik Pakualaman Ground.

Adanya UU Keistimewaan (UUK) DIY Nomer 13 tahun 2012 juga telah mengakomodir terkait masalah agraria di DIY, bahkan diperkuat dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Ground dan Pakualaman Ground yang disahkan pada 30 Desember 2016 sebenarnya merupakan solusi kongkrit terhadap munculnya konflik tanah.

Deliberalisasi Agraria Zaman Keistimewaan DIY

Terjadinya liberalisasi agraria di DIY yang dilakukan oleh berbagai pihak sudah saatnya dihentikan, pemanfaatan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik harus melibatkan banyak steakholder yang berkepentingan didalamnya. Konflik lahan akibat pembanguanan Hotel dan Pusat Perbelanjaan yang sering terjadi antara warga sekitar lokasi dengan pihak pembangun (investor) seharusnya tidak terjadi jika pendekatan persuasif semisal sosialisasi dan musyawarah mufakat lebih diutamakan untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah.

Konflik penolakan pembangunan bandara New Yogyakarta International Aiprort (NYIA) dilakukan oleh mereka yang benar-benar menolak adanya bandara yaitu kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) dan masyarakat yang mendukung (pro) namun dengan mengajukan beberapa persyaratan yang mereka ajukan. Di antara syarat yang harus dipenuhi yaitu masalah ketenagakerjaan, ganti rugi lahan milik masyarakat, kompensasi Pakualaman Ground, dan relokasi gratis. Namun dari tiga syarat yang diajukan oleh masyarakat yang pro bersyarat, ada satu yang belum bisa disepakati dari pihak PT. Angkasa Pura I yaitu mengenai relokasi gratis (http://bemkm.ugm.ac.id/2017/09/12/).

Manajer Pembangunan Bandara Kulon Progo (NYIA) PT Angkasa Pura 1, Sujiastono mengklaim para warga Glagah dan Palihan kabupaten Kulonprogo sudah tidak memiliki hak kepemilikan atas lahannya. Sebab, Pengadilan Negeri (PN) Wates sudah memutuskan mereka menerima ganti rugi lewat mekanisme konsinyasi. Sujiastono mencatat ada 353 pemilik lahan dan rumah penerima ganti rugi konsinyasi. Warga yang menolak pengosongan lahan masuk di daftar itu (https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/).

“Karena sudah diputus konsinyasi, lahannya jadi milik negara. Sudah terjadi pemutusan hukum (di PN Wates). Kalau mereka punya sertifikat atau girik, sudah tidak berlaku lagi,” kata Sujiastono.

Status provinsi DIY sebagai daerah Keistimewaan yang diatur dengan UUK nomer 13 tahun 2012 yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Istimewa di bidang pertanahan seharusnya mampu menghindarkan berbagai macam konflik agraria. Upaya-upaya liberalisasi agraria yang terjadi belakangan ini antara penguasa pertanahan dengan para investor yang memiliki modal kapital dan menjadi pemicu munculnya konflik horizontal harus segera diakhiri. Pentingnya deliberalisasi dalam pemanfaatan lahan yang berbasis SAG maupun PAG harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan sesuai yang termuat pada UU Keistimewaan DIY dan Perdais Pertanahan yang sudah disahkan.

Kraton Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sebagai pemilik sebagian besar pertanahan di DIY harus mampu berdiri diatas kepentingan semua golongan tanpa membedakan status sosial dan musti lebih berorientasi menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Bangunan sosial Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan harus tetap dipertahankan agar tatanan yang sudah terbentuk selama ini bisa menjadi cara meredam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Wahyu Suroatmojo
Dosen, Pengamat Politik dan Pemerintahan, Peneliti Pusat Studi Kebijakan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Flu Indonesia

“Indonesia sedang sakit, tapi cuma flu biasa....” Di pojok gemerlapnya kota metropolitan, jauh dari bising suara knalpot kendaraan, dan bingar-bingar musik dugem, tentu ada masyarakat...

K-Pop dalam Bingkai Industri Budaya

Budaya musik Korea atau yang biasa kita sebut K-Pop selalu punya sisi menarik di setiap pembahasannya. Banyak stigma beredar di masyarakat kita yang menyebut...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Mahasiswa Dibutakan Doktrin Aktivisme Semu?

Aktivisme di satu sisi merupakan “alat” yang bisa digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan reformasi atau perbaikan ke arah baru dan mengganti gagasan lama...

ARTIKEL TERPOPULER

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Jangan Bully Ustazah Nani Handayani

Ya, jangan lagi mem-bully Ustazah Nani Handayani “hanya” karena dia salah menulis ayat Al-Qur’an dan tak fasih membacakannya (dalam pengajian “Syiar Kemuliaan” di MetroTV...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.