Sabtu, Oktober 31, 2020

Calon Independen, Potensi Transaksi Atas Meja

Islam Yes, Partai Islam No!

Beberapa waktu yang lalu, diskursus tentang post-Islamisme kembali menguat setelah pasangan cawapres Prabowo, Sandiaga Uno disebut-sebut oleh pendukungnya (PKS) sebagai santri post-Islamisme. Istilah ini...

Fundamen Pelayanan Publik Terkini

Relasi rakyat dengan negara telah berubah hari ini. Memang, bukan sama sekali radikal 180 derajat akan tetapi terjadi dinamika relasi yang tengah bergerak. Dalam...

Fundamentalisme dan Hancurnya Negara

Sering sekali kita mendengar istilah fundamentalisme dewasa ini. Saya tidak akan membedah secara mendalam tentang pengertian dari istilah tersebut karena saya bukan ahli bahasa. Namun...

Film ‘Tilik’ Gambaran ‘Bad Women’ pada Budaya Jawa

Film yang berjudul ‘Tilik’ karya Wahyu Agung Prasetyo tengah naik daun. Film yang berdurasi kurang lebih setengah jam ini memberikan banyak tanda mengenai stereotip...
Anwar Saragih
Penulis Buku Berselancar Bersama Jokowi

Pada akhirnya, seluruh argumen kita tentang demokrasi substansial di tingkatan lokal akan diuji secara empirik berdasarkan pra-kondisi dan produk kepemimpinan yang dihasilkan.

Asumsi dasarnya, terutama dengan disahkan konsep otonomi daerah dan pelaksanaan pilkada sejak tahun 2005 adalah desentralisasi kekuasaan, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan kewenangan yang luas ditingkatan lokal.

Tujuannya adalah agar kekuasaan negara lebih dekat pada rakyat melalui kepala daerah. Pun sejak awal, hal ini dianggap sebagai jawaban utama atas kekisruhan pemerintahan sentralistik orde baru yang terpusat selama 32 tahun.

Namun, sayangnya desentralisasi pemerintahan ditingkatan lokal tidak diikuti oleh partai politik yang hingga kini masih sangat sentralistik. Yang mengharuskan, calon kepala daerah harus mendapatkan rekomendasi dan restu kepengurusan partai politik di tingkatan nasional.

Bahkan, pada banyak kasus tak sedikit partai politik rela memecat kadernya ditingkatan provinsi dan kota atau kabupaten karena merekomendasikan calon kepala daerah yang tidak sama dengan pengurus di daerah.

Akibatnya, seorang kandidat yang ingin mendapat rekomendasi partai politik tidak cukup hanya memiliki kapabilitas kepemimpinan yang baik dan elektabilitas yang tinggi. Tapi juga harus memiliki affordabilitas yang baik pula, kekuataan finansial yang menjamin seluruh proses kampanye bisa berjalan baik.

Jika pada akhirnya, terdapat mahar dalam menjamin akses rekomendasi partai ke kandidat itu persoalan buruk yang hingga saat ini menjadi tantangan kita dalam menjalankan demokrasi substansial. Pun mahar politik semacam ini, sering terjadi dibalik meja dalam ruang-ruang “kegelapan” politik hingga konon katanya, merangsang kandidat untuk maju menjadi calon independen.

Pernah satu kali, saya bicara pada seorang teman yang mengurusi kandidat calon independen : “Kenapa tidak maju dari partai politik saja, bung?” tanya saya.

jawabannya : “Si bakal calon tidak mau pakai mahar politik”

Sekarang mari kita uji. Undang-Undang Pilakada Nomor 10 tahun 2016 merinci dengan jelas syarat minimal dukungan untuk perseorangan. Kita ambil contoh 2 (dua) Pilkada yang akan maju tahun 2020 di Sumatera Utara yaitu Kota Medan yang kurang lebih memiki DPT 1.579.354 pemilih  dan Kabupaten Simalungun yang kurang lebih memiliki DPT sebesar 625.916 pemilih.

Artinya untuk Kota Medan yang memiliki DPT diatas satu juta pemilih harus mengumpulkan KTP minimal 6,5% yaitu 102.658 dukungan dengan asumsi ditambah 10% dari jumlah minimal tersebut untuk berjaga-jaga bila ada yang bermasalah dari segi administrasi dan faktual.

Sementara, untuk Kabupaten Simalungun yang jumlah DPT nya dibawah satu juta harus mengumpulkan dukungan KTP minimal 7,5% yaitu 469.43 jumlah dukungan dengan asumsi ditambah 10% dari jumlah minimal untuk mengantisipasi data eror di lapangan.

Lebih lanjut, semua persyaratan itu harus menyertakan perangko disurat dukungan. Pun verifikasi faktual dengan metode sensus harus menemui satu persatu individu yang menyerahkan dukungannya yang jumlahnya puluhan ribu hingga ratusan ribu dukungan KTP.

Artinya, kita harus adil pula dalam melihat bagaimana calon perseorangan akan mampu meraih dukungan. Sama halnya kita kritis pada mahar pada partai politik. Karena, pemberian imbalan berupa uang atau barang sangat mungkin terjadi dalam proses pengumpulan dukungan KTP.

Pun, di lapangan ketika para tim sukses meminta dukungan, tidak pula terhindar seutuhnya dari  bahasa: “Aku kasih KTP ini, tapi ada uangnyakan ?”.

Jika ada satu saja, calon pemberi dukungan yang diberi uang untuk formulir dukungan oleh jaringan tim sukses, bukankah itu termasuk dalam mahar politik, bukan?

Bedanya, mahar semacam ini potensinya berlangsung diatas meja berbeda dengan mahar melalui partai politik. Artinya, potensi mahar tidak hanya terjadi pada bakal calon kandidat dari partai politik tapi juga calon independen karena rentan terhadap penyogokan terhadap rakyat untuk fotocopy KTP dan formulir dukungan.

Anwar Saragih
Penulis Buku Berselancar Bersama Jokowi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Kesehatan Mental dan Buruh

Kerja adalah cerminan kesehatan jiwa. Semakin baik tempat kerja, semakin kecil kemungkinan kita mengalami masalah kejiwaan. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation secara...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

KDRT Saat Pandemi

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.