Kamis, Maret 4, 2021

Blunder Isu Pelanggaran HAM Menjelang Pilpres 2019

Mengenali Motif Pelaku Mutilasi

Masih tentang kabar mutilasi. Jari tangan kita yang terkena jarum suntik saja terasa perih, bagaimana dengan korban mutilasi? Seakan enggan memikirkan rasa perihnya, namun...

Panggung Politik Favoritisme

Sebagai negara bineka, penting bagi kita untuk merefleksikan bagaimana momen keagamaan didekati oleh elite politik, khususnya di daerah. Meskipun agama hakikatnya perkara personal di...

Ketika Kepala Presiden Diancam Akan Dipenggal

Baru-baru ini beredar sebuah video yang membuat gempar warganet yaitu seorang pria yang akan memenggal kepala presiden RI Joko Widodo, pada video tersebut terlihat...

Jokowi Naik KRL ke Bogor: Keren

Presiden Joko Widodo Rabu sore pukul 17.45, 6 Maret usia kerja naik KRL dari Tanjung Barat, Jakarta Selatan menuju Bogor. Bukan tanpa alasan naik...
Syaiful Rizal
Akademisi dan Penulis Lepas

Pesta demokrasi terbesar diselenggarakan 5 tahunan di Republik tercinta ini, pemilihan presiden (Pilpres) yang akan diselenggarakan pada Jum’at 19 April 2019. Pesta ini menjadi pesta rakyat yang paling meriah dari pada pemilihan daerah (Pilkada), sebab dalam Pilpres akan memilih sosok pemimpin yang akan memimpin RI selama kurun waktu 2019-2024.

Sudah banyak pihak yang menunggu-nunggu siapakah calon presiden dan wakilnya yang akan bertarung dalam Pilpres 2019. Media massa banyak memberitakan tentang manuver-manuver partai politik yang menjajaki untuk membentuk koalisi agar bisa mencalonkan calonnya menjadi peserta Pilpres 2019.

Pertarungan Capres-Cawapres 2014 sepertinya akan tersaji kembali, karena tidak ada sosok yang kuat yang dapat bertarung. Calon yang lain terkendala aturan yang mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2019.

Calon yang didukung oleh partai politik dan digadang-gadang akan maju kembali dalam Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebab sampai saat ini, ada dua poros koalisi partai politik yang sama-sama menyatakan dukungan atas pencalonan keduanya.

Koalisi yang mendukung Jokowi adalah PDI-P, NasDem, Golkar, Hanura, PPP, PKB, PKPI, PSI, dan Perindo. Sedangkan pendukung pencalonan Prabowo yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Maka melihat situasi dan peta politik yang ada untuk Pilpres 2019 kemungkinan besar terciptanya poros ke tiga sangat kecil terjadi.

Pada Pilpres 2014 publik masih ingat akan pertarungan Jokowi dan Prabowo yang begitu panas. Masing-masing pendukung saling menjatuhkan untuk menjadikan calonnya sebagai  pemenang pada Pilpres 2014. Unsur Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) dan Pelanggaran HAM paling banyak di goreng demi menjatuhkan dan mendapatkan simpati dari para pemilih ketika itu.

Sampai ketika usainya Pilpres 2014, isu berkenaan SARA dan Pelanggaran HAM masih santer terjadi, meskipun tidak terlalu seperti ketika masa-masa kampanye dan pemilihan.

Fenomena tersebut sepertinya mulai muncul kembali menjelang Pilpres 2019. Terbaru, unsur pelanggaran HAM yang menyerang salah satu Bakal Calon Presiden, dimunculkan kembali. Kemunculan ini sepertinya untuk membunuh atau menghalangi calon-calon yang akan maju dan mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Sebelumnya, diketahui isu lama terkait Pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto gencar diberitakan oleh media-media nasional. Isu tersebut sepertinya memang disengaja dimunculkan kembali dan digoreng, karena menjelang pendaftaran calon peserta Pilpres 2019 yang dmulai 4-10 Agustus 2019.

Diyakini isu HAM yang lontarkan kepada Prabowo Subianto merupakan isu yang lawas. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahokpun mengatakan isu musiman yang menyerang Prabowo sudah sejak lama, sejak prabowo menjadi calon Wakil Presiden Megawati Tahun 2009 dan muncul kembali ketika Prabowo maju sebagai calon Presiden 2014.

Isu yang dilontarkan berkaitan dengan pengungkapan sejumlah dokumen milik pemerintan Amerika Serikat soal kondisi Indonesia ketika 1998 dan peran sejumlah petinggi militer yang salah satunya menyasar nama Prabowo Subianto. Dokumen yang dibeberkan oleh NSA National Security Archive menyinggung peristiwa penculikan para aktivis pada 7 Mei 1998.

Isu Pelanggaran HAM yang digoreng untuk kepentingan Pilpres 2019 tentunya akan menjadi bola pimpong bagi kubu pendukung Jokowi. Publik mengetahui bahwasanya dalam masa kampanye 2014 silam Jokowi berjanji akan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Kenyataanya Jokowi pada pertengahan Juni 2015 Jokowi menunjuk Sutiyoso yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai PKPI sebagai Kepala BIN mengantikan Marciano Norman.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) mengelorakan penolakan terhadap pemilihan Sutiyoso. Dalam surat terbuka yang dilayangkan Kontras kepada Jokowi menyebutkan ada Empat catatan Kontras yang terkait dengan Sutiyoso. Kasus tersebut adalah, kasus Balibo Five (1975), Operasi Seroja dan Flamboyan (1975), Operasi Militer Penumpasan GAM (1978), dan peristiwa Kudatuli (1996).

Pada Juli 2016 Presiden menunjuk Ketua Umum Partai Hanura menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dalam kabinetnya. Wiranto kerap dikaitkan dengan keterlibatan dalam Tragedi Trisakti, Peristiwa Semanggi I dan II, Penculikan dan Penghilangan Aktivis Pro-Demokrasi Tahun 97-98, serta Biak Berdarah. Ketika penunjukan Wiranto, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) mengecam hal itu karena bertentangan dengan semangat janji politik jokowi ketika kampanye.

Apalagi dengan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, dimana pelakunya belum tertangkap padahal kasus penyiraman itu sudah berjalan hampir dua tahun. Novel Baswedan diketahui sebagai penyidik KPK yang sedang menangani kasus Mega Proyek E-Ktp. Pemerintah terlihat lamban dalam mengungkap kasus Novel, entah karena memang sulitnya melacak pelaku meskipun sudah ada CCTV yang merekam kejadian penyiraman terhadap Novel atau memang disengaja untuk tidak mengungkap kasusnya.

Menjelang Pilpres 2019, media terkesan ingin mengadu domba para pendukung masing-masing pasangan calon untuk saling menghujat satu sama lain. Seharusnya Media menjadi corong yang berimbang dalam memberitakan sesuatu, tampa harus mengorengnya sebelum dipublikasikan sebagai komsumsi umum. Isu provokasi seperti itu (Pelanggaran HAM) yang dimunculkan oleh pendukung salah satu calon, bukan malah menjadikan calon lain jelek bahkan semakin didukung oleh masyarakat.

Isu-isu Pelanggaran HAM yang dimunculkan akan menjadi blunder bagi calon dukunganya sendiri, karena isu tersebut sudah basi dan diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Pihak yang lain memiliki celah yang sangat disayangkan dan menjadi senjata ampuh bagi pihak lain, karena dari segi kebijakannya. Kebijakan yang dimaksut adalah ketika penunjukan beberapa Post Strategis dalam pemerintah dengan menunjuk orang-orang yang memiliki catatan Isu Pelanggaran HAM.

Sudah waktunya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak termakan hasutan Isu-isu yang memang sengaja dilontarkan terkait kepentingan politik tertentu, terutama terkait Pilpres 2019. Baik pendukung Jokowi maupun Prabowo, dukunglah calon Presiden kalian dengan cara yang tidak harus membuat provakasi yang bisa membuat gaduh dan terpecah belahnya masyarakat. Siapapun nantinya yang terpilih menjadi presiden priode 2019-2024 dialah Presiden Indonesia (Presiden Kita), bukan Presidenmu atau Presidenku tapi Presiden Kita.

Syaiful Rizal
Akademisi dan Penulis Lepas
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.