OUR NETWORK

Blunder Isu Pelanggaran HAM Menjelang Pilpres 2019

Pertarungan Capres-Cawapres 2014 sepertinya akan tersaji kembali, karena tidak ada sosok yang kuat yang dapat bertarung.

Pesta demokrasi terbesar diselenggarakan 5 tahunan di Republik tercinta ini, pemilihan presiden (Pilpres) yang akan diselenggarakan pada Jum’at 19 April 2019. Pesta ini menjadi pesta rakyat yang paling meriah dari pada pemilihan daerah (Pilkada), sebab dalam Pilpres akan memilih sosok pemimpin yang akan memimpin RI selama kurun waktu 2019-2024.

Sudah banyak pihak yang menunggu-nunggu siapakah calon presiden dan wakilnya yang akan bertarung dalam Pilpres 2019. Media massa banyak memberitakan tentang manuver-manuver partai politik yang menjajaki untuk membentuk koalisi agar bisa mencalonkan calonnya menjadi peserta Pilpres 2019.


Pertarungan Capres-Cawapres 2014 sepertinya akan tersaji kembali, karena tidak ada sosok yang kuat yang dapat bertarung. Calon yang lain terkendala aturan yang mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2019.

Calon yang didukung oleh partai politik dan digadang-gadang akan maju kembali dalam Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebab sampai saat ini, ada dua poros koalisi partai politik yang sama-sama menyatakan dukungan atas pencalonan keduanya.

Koalisi yang mendukung Jokowi adalah PDI-P, NasDem, Golkar, Hanura, PPP, PKB, PKPI, PSI, dan Perindo. Sedangkan pendukung pencalonan Prabowo yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Maka melihat situasi dan peta politik yang ada untuk Pilpres 2019 kemungkinan besar terciptanya poros ke tiga sangat kecil terjadi.

Pada Pilpres 2014 publik masih ingat akan pertarungan Jokowi dan Prabowo yang begitu panas. Masing-masing pendukung saling menjatuhkan untuk menjadikan calonnya sebagai  pemenang pada Pilpres 2014. Unsur Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) dan Pelanggaran HAM paling banyak di goreng demi menjatuhkan dan mendapatkan simpati dari para pemilih ketika itu.

Sampai ketika usainya Pilpres 2014, isu berkenaan SARA dan Pelanggaran HAM masih santer terjadi, meskipun tidak terlalu seperti ketika masa-masa kampanye dan pemilihan.

Fenomena tersebut sepertinya mulai muncul kembali menjelang Pilpres 2019. Terbaru, unsur pelanggaran HAM yang menyerang salah satu Bakal Calon Presiden, dimunculkan kembali. Kemunculan ini sepertinya untuk membunuh atau menghalangi calon-calon yang akan maju dan mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Sebelumnya, diketahui isu lama terkait Pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto gencar diberitakan oleh media-media nasional. Isu tersebut sepertinya memang disengaja dimunculkan kembali dan digoreng, karena menjelang pendaftaran calon peserta Pilpres 2019 yang dmulai 4-10 Agustus 2019.

Diyakini isu HAM yang lontarkan kepada Prabowo Subianto merupakan isu yang lawas. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahokpun mengatakan isu musiman yang menyerang Prabowo sudah sejak lama, sejak prabowo menjadi calon Wakil Presiden Megawati Tahun 2009 dan muncul kembali ketika Prabowo maju sebagai calon Presiden 2014.

Isu yang dilontarkan berkaitan dengan pengungkapan sejumlah dokumen milik pemerintan Amerika Serikat soal kondisi Indonesia ketika 1998 dan peran sejumlah petinggi militer yang salah satunya menyasar nama Prabowo Subianto. Dokumen yang dibeberkan oleh NSA National Security Archive menyinggung peristiwa penculikan para aktivis pada 7 Mei 1998.


Isu Pelanggaran HAM yang digoreng untuk kepentingan Pilpres 2019 tentunya akan menjadi bola pimpong bagi kubu pendukung Jokowi. Publik mengetahui bahwasanya dalam masa kampanye 2014 silam Jokowi berjanji akan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Kenyataanya Jokowi pada pertengahan Juni 2015 Jokowi menunjuk Sutiyoso yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai PKPI sebagai Kepala BIN mengantikan Marciano Norman.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) mengelorakan penolakan terhadap pemilihan Sutiyoso. Dalam surat terbuka yang dilayangkan Kontras kepada Jokowi menyebutkan ada Empat catatan Kontras yang terkait dengan Sutiyoso. Kasus tersebut adalah, kasus Balibo Five (1975), Operasi Seroja dan Flamboyan (1975), Operasi Militer Penumpasan GAM (1978), dan peristiwa Kudatuli (1996).

Pada Juli 2016 Presiden menunjuk Ketua Umum Partai Hanura menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dalam kabinetnya. Wiranto kerap dikaitkan dengan keterlibatan dalam Tragedi Trisakti, Peristiwa Semanggi I dan II, Penculikan dan Penghilangan Aktivis Pro-Demokrasi Tahun 97-98, serta Biak Berdarah. Ketika penunjukan Wiranto, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) mengecam hal itu karena bertentangan dengan semangat janji politik jokowi ketika kampanye.

Apalagi dengan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, dimana pelakunya belum tertangkap padahal kasus penyiraman itu sudah berjalan hampir dua tahun. Novel Baswedan diketahui sebagai penyidik KPK yang sedang menangani kasus Mega Proyek E-Ktp. Pemerintah terlihat lamban dalam mengungkap kasus Novel, entah karena memang sulitnya melacak pelaku meskipun sudah ada CCTV yang merekam kejadian penyiraman terhadap Novel atau memang disengaja untuk tidak mengungkap kasusnya.

Menjelang Pilpres 2019, media terkesan ingin mengadu domba para pendukung masing-masing pasangan calon untuk saling menghujat satu sama lain. Seharusnya Media menjadi corong yang berimbang dalam memberitakan sesuatu, tampa harus mengorengnya sebelum dipublikasikan sebagai komsumsi umum. Isu provokasi seperti itu (Pelanggaran HAM) yang dimunculkan oleh pendukung salah satu calon, bukan malah menjadikan calon lain jelek bahkan semakin didukung oleh masyarakat.

Isu-isu Pelanggaran HAM yang dimunculkan akan menjadi blunder bagi calon dukunganya sendiri, karena isu tersebut sudah basi dan diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Pihak yang lain memiliki celah yang sangat disayangkan dan menjadi senjata ampuh bagi pihak lain, karena dari segi kebijakannya. Kebijakan yang dimaksut adalah ketika penunjukan beberapa Post Strategis dalam pemerintah dengan menunjuk orang-orang yang memiliki catatan Isu Pelanggaran HAM.

Sudah waktunya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak termakan hasutan Isu-isu yang memang sengaja dilontarkan terkait kepentingan politik tertentu, terutama terkait Pilpres 2019. Baik pendukung Jokowi maupun Prabowo, dukunglah calon Presiden kalian dengan cara yang tidak harus membuat provakasi yang bisa membuat gaduh dan terpecah belahnya masyarakat. Siapapun nantinya yang terpilih menjadi presiden priode 2019-2024 dialah Presiden Indonesia (Presiden Kita), bukan Presidenmu atau Presidenku tapi Presiden Kita.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

    Processing files…