Minggu, Januari 17, 2021

Bibit Lobster Dibudidayakan, Bukan Diekspor

Setetes Cinta Untuk Golkar Jabar

Munculnya surat bodong dari DPP Golkar ternyata menimbulkan berbagai gejolak di masyarakat terutama pemerhati situasi politik saat ini khususnya dalam Pilgub Jabar. Puncaknya kemarin...

Petuah Sunan Kalijaga untuk Era Milenial

Ratusan tahun kebelakang Kanjeng Sunan Kalijaga sudah mewanti-wanti Bangsa Nusantara (bangsa Indonesia) untuk terus menjaga Desa.Dalam sebuh cerita di Riwayatkan, sewaktu muda kanjeng Sunan...

Politik Identitas di Indonesia Kini

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu pasti terjadi interaksi di antara sesama. Setiap individu pasti menginginkan kesejahteraan, yang...

Pajak dan Jalan Rusak, Dari Siapa untuk Siapa?

Akses jalan di desa Canga'an rusak berat menghambat kelancaran arus kendaraan yang melewati jalan tersebut. Ditandai dengan lubang yang menghiasi jalan selama berbulan-bulan. Diketahui...
Insan Tarigan
Pegiat Hukum Laut dan Hukum Internasional.

Menteri Kelautan dan Perikan Republik Indonesia secara resmi telah membuka kembali izin ekspor benur lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Kebijakan ini masih menjadi diskusi panas di ruang publik. Tetapi, ada hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi mengenai lobster ini yaitu kita sekiranya setuju bahwa nilai ekonomi lobster ini sangat menggiurkan, mulai dari bibit hingga lobster dewasa.

Namun, sayangnya tidak semua negara sukses memanfaatkan anugerah sumber daya hayati yang melimpah di laut sebagai sebuah sumber keuntungan secara ekonomi. Kekayaan sumberdaya alam hayati tersebut bahkan membuat manusia menjadi rakus sehingga overcapitalization dan overexploitation serta penurunan sumber daya tidak dapat dihindari.

Penurunan produksi hasil tangkapan dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan penangkapan yang menyebabkan penyusutan kelimpahan sumberdaya yang tidak sebanding dengan kemampuan pulih dari sumberdaya sehingga mengakibatkan terancamnya kelestarian sumberdaya itu sendiri (Djuhriansyah, 1999).

Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap ekspor bibit lobster termasuk ketentuan mengenai ukuran lobster yang bisa diekspor melalui Permen KP Nomor 56/2016.

Konservasi dan keberlanjutan sumber daya lobster adalah alasan utama dan sekaligus menjadi nyawa terhadap lahirnya peraturan tersebut. Harga dan permintaan tinggi dari negara pengimpor berakibat langsung pada peningkatan aktivitas penangkapan benih lobster.

Sehingga penurunan hasil tangkapan terhadap benih lobster pada tahun 2014 tidak dapat dibendung karena penurunan stok benih di alamnya (Erlania, dkk, 2016). Kondisi tersebut tentunya menjadi masuk akal jika aktivitas penangkapan dan ekspor benih lobster dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang serta pengelolaan yang tidak jelas arah. Anggapan bahwa lobster tidak akan punah juga perlu untuk dipikirkan kembali, jika tidak ada mekanisme budidaya yang baik.

Sejak lahirnya hukum laut internasional (UNCLOS) pada tahun 1982 ada 2 hal penting diberikan kepada negara pantai yaitu hak dan kewajiban. Secara ekonomi, negara pantai diberikan hak untuk memanfaatkan SDA yang ada di laut teritorial hingga ke laut bebas.

Sehingga sebenarnya tidak dilarang juga oleh hukum internasional jika kemudian pemerintah ingin menjajakan benih lobster pada level internasional. Namun di sisi yang lain, pemerintah juga tidak boleh lupa bahwa ada kewajiban internasional bagi semua negara untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati serta lingkungan laut.

Pemerintah harus hati-hati dalam mengelola sumberdaya alam di lautan, termasuk masa depan lobster kita. Nafsu pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster dengan dalih peningkatan pundi devisa negara perlu kajian lebih agar menjadi solusi, takutnya hanya akan menjadi kontroversi.

Tugas negara adalah untuk memastikan ecosystem lobster melimpah di alamnya serta menjaga agar spesiesnya tidak rapuh, bukan malah sebaliknya. Wacana tersebut bahkan cenderung akan menyimpangi pasal 194 UNCLOS 1982 yang telah memuat kewajiban yang lebih spesifik untuk melindungi dan melestarikan spesies dan ekosistem langka atau rapuh di semua bagian lingkungan laut, serta habitat spesies yang terancam atau hampir punah.

Pembatasan ekspor benih lobster sebaiknya tetap diberlakukan untuk menjaga keseimbangan stok lobster di laut, setidaknya sampai Indonesia dapat menerapkan pola budidaya lobster seperti Australia. Pembatasan dapat dilakukan dengan dua bentuk, pertama pembatasan kuota yang boleh ditangkap untuk kepentingan budidaya dalam negeri dan ekspor ke luar negeri.

Selain itu, pembatasan dapat juga dilakukan dengan sistem zonasi, menentukan wilayah yang dapat ditangkap untuk kepentingan perekonomian. Negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precaoutionary principle) secara luas dalam upaya pengelolaan lobster agar sumberdaya dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Pada bulan November 1990, Seketaris Jenderal PBB secara tegas telah mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah pendekatan yang dapat berdampak signifikan terhadap masa depan perlindungan laut dan konservasi sumberdaya. (David Freestone, 2010)

Pembukaan keran ekspor benih lobster tersebut tidak hanya dapat merusak ecosystem lobster, namun juga berpotensi merugikan nelayan kecil. Nelayan harusnya mendapatkan kepastian mengenai penentuan harga yang transparan agar supaya kebijakannya tidak lebih menguntungkan eksportir.

Untuk saat ini seharusnya pemerintah mempersiapkan dan mendorong pengelolaan budidaya di daerah dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi nelayan-nelayan kecil. Jika upaya budidaya sudah mengalami peningkatan dan perbaikan, maka secara otomatis ekspor benih sudah bisa untuk dibuka izinnya. Dengan Bahasa lain, pemberian izin ekspor benih lobster saat ini hanya akan merugikan ekosistem dan nelayan, dan membuka peluang bagi eksportir.

Pada level internasional, serangkaian perjanjian internasional mengenai lingkungan dan perikanan bertujuan untuk membantu memperbaiki kewajiban negara agar management perikanan semakin baik berkaitan dengan lingkungan pesisir pantai dan keanekaragaman hayati.

Dalam kasus lobster ini, kebijakan perdagangan dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung upaya memperbaiki pengelolaan benih lobster. Beberapa jenis ikan dan spesies laut telah menjadi objek perjanjian multilateral dan manajemen perdagangan perikanan regional, misalnya ikan tuna.

Negara-negara dapat menyepakati kebijakan perdagangan sebagai filter bagi perdagangan benih lobster atau lobster dewasa di pasar internasional. Misalnya perjanjian internasional menyepakati mengenai standard dan ecolabel terhadap sumberdaya lobster, termasuk juga aturan tersebut perlu mencakup persyaratan alat tangkap, metode penangkapan serta ukuran minimum lobster (ICTSD Report, 2006). Sehingga lobster yang tidak sesuai dengan aturan internasional atau hasil penyeludupan akan mendapatkan hambatan ketika hendak memasuki pasar.

Pemerintah harus hati-hati untuk mengelola sumberdaya lobster ini agar kebijakan sendiri tidak sampai mengebiri masa depan lobster. Memaksakan kehendak demi kepentingan saat ini tidak ada gunanya.

Insan Tarigan
Pegiat Hukum Laut dan Hukum Internasional.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.