Minggu, Januari 24, 2021

Bersih-Bersih Noda Pemilu

Siraman rohani yang membengkokkan

Beberapa hari yang lalu, kita dihadapkan sebuah peristiwa yang mungkin bisa dikatakan kurang sopan bagi sebagian orang. Yaitu tindakan walk out yang telah dilakukan oleh...

Candu Nyinyir, Hilangnya Akal Sehat Demokrasi

“Beruntunglah penguasa jika rakyatnya tak pernah berpikir” ~ Adolf Hitler Kasak-kusuk potret politik di Indonesia memang nampak tak pernah bosan jika diperbincangkan, kecemasan kerusuhan dalam kontestasi...

Ajak Rakyat Memilih, Bukan Memaksa Rakyat Memilih

Meminjam istilah Almarhum Sutan Batoegana, pemilu tahun 2014 dan pilkada 2017 sangatlah “ngerih-ngerih sedap”. Kita dipertontonkan mengenai pentingnya dan sakralnya sebuah jabatan. Harga mati...

Bakso: Legacy, Identitas, dan Diplomasi Kuliner

Ketika sedang berada di luar negeri, umumnya mahasiswa dan masyarakat Indonesia tetap mengidolakan Bakso sebagai menu santap yang dinanti-nantikan. Tidak terkecuali bagi mahasiswa dan...
Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

Sri Soemantri M mengatakan bahwa demokrasi pancasila ditemukan dalam UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang kemudian dipatrikan kembali dalam sila keempat Pancasila yakni, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Semangat demokrasi Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut kemudian diterjemahkan dalam mekanisme suksesi kepemimpinan dalam agenda 5 (lima) tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum.

Perjalanan dari sejarah panjang bangsa ini sudah mengajarkan bagaimana pemilu harus diselenggarakan dan bagaimana demokrasi harus dibangun secara baik. Pemilu merupakan bagian penting dari prinsip negara demokrasi, jika pemilu bisa diselenggarakan dengan baik maka hal tersebut bisa menjadi pertanda untuk dikatakan sebagai negara yang demokratis.

Meminjam bahasanya Robert Dahl dimana demokrasi menekankan aspek kompetisi, Partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi juga disebut dengan kontestasi yang mensyaratkan kontestan dalam merebut kekuasaan negara.

Kontestasi yang benar adalah adanya kompetisi dalam ruang dan regulasi yang terukur dan menjamin adanya kebebasan dan adil. Begitu hal nya dengan kontestasi penyelenggaraan Pemilu 2019, yang untuk pertamakalinya akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Indonesia saat ini bisa dikatakan mengalami krisis multidimensional. Bangsa ini seakan hidup di bibir pantai, menghadap samudra krisis tidak bertepi. Gelombang datang, susul-menyusul, mendamparkan lapisan-lapisan masalah tidak berkesudahan. Ke mana pun berpaling, yang ditemukan wajah kerawanan. Politik berkembang secara teknik, tetapi mundur secara etik; demokrasi melahirkan perluasan korupsi, kebebasan informasi membawa luapan sensasi dan industri kebohongan (hoax). (yudi latif, 2018)

Noda Pemilu

Pemilu 2019 harus dilaksanakan secara sehat dan waras, pemilu tidak boleh hanya dijadikan sebagai jalan untuk meraih kuasa dengan menghalalkan segala cara. Politik uang, politisasi sara, dan hoax harus dijauhkan dari ruang publik dalam setiap ajang demokrasi, karena publik harus dicerdaskan dengan hal politik yang beradab bukan merusak demokrasi.

Esensi berdemokrasi adalah penghargaan dan penghormatan tehadap hak pilih orang lain. Bukan hanya ajang memenangkan persaingan meraih kekuasaan dengan membeli suara rakyat dengan uang, bukan ajang provokasi, menghujat, menghinakan, dan menjatuhkan sesama. Namun bagaimana memenangkan persaingan dengan cara yang elegan, santun dan bermartabat.

Pemilu yang menurut Pasal 22 E UUD 1945 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil harus di tegakkan sebagai standar pemilu yang demokratis. Pemilu tidak boleh ternoda oleh politik uang, politisasi sara, hoax, narasi kebencian dan sikap saling menjatuhkan tidak boleh dipertontonkan di depan publik. Masyarakat tidak boleh diperlihatkan pada wajah demokrasi yang seram dan suram, demokrasi yang tidak sehat yang merusak persatuan dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu Bersih

Austin Ranney Profesor Ilmuan Politik Amerika yang ahli tentang partai politik, telah membuat rumusan pemilu yang demokratis dengan delapan kriteria pokok, yaitu pertama, adanya hak pilih setiap warga negara secara aktif maupun pasif. Kedua, adanya keseteraan bobot suara. Ketiga, tersedianya kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda untuk para pemilih.

Keempat, adanya hak dan kebebasan nominasi bagi rakyat untuk mencalonkan figus-figus tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kelima, ada persamaan hak kampanye. Keenam, kebebasan waga negara memberikan suara tanpa tekanan dan diskriminasi. Ketujuh, kejujuran dan keterbukaan dalam penghitungan suara. Kedelapan, Menyelenggarakan Pemilu secara periodik.

Pemilu 2019 harus dijadikan sebagai pemilu yang bersih dan demokratis menurut cara yang beradab dan beretika. Pemilu harus dibersihkan dari noda yang dapat mengotori esensinya seperti politik uang, politisasi sara, hoax, kampanye hitam dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat merusak meriah dan sakralnya penyelenggaraan pemilu harus disingkirkan dan dibuang jauh-jauh.

Target memperoleh kemenangan untuk meraih kekuasaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara yang tidak dapat dibenarkan. Pemilu hanya ajang pergantian kekuasaan secara konstitusional, maka cara meraihnya juga harus dilakukan secara konstitusional.

Mengutip kata-kata Presiden ke-4 RI Gusdur bahwa “tak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian”. Tenun kebhinekaan dan semangat kebangsaan harus berdiri diatas segala kepentingan apalagi hanya atas dasar kekuasaan. Tidak boleh ada kepentingan yang dapat memecah belah persatuan, semua harus bisa mempersatukan sesama anak bangsa. Karena pemilu yang baik bisa melahirkan pemimpin yang baik sesuai harapan semua golongan, pemimpin yang bisa menghadirkan perbaikan dan membawa keluar negara dari krisis multidimensional.

Pada akhirnya seluruh elemen bangsa, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat tanpa memandang siapa dan darimana harus berpegang teguh pada prinsip yang sama bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai UUD 1945, pemilu harus berwajah meneduhkan bukan menyeramkan, pemilu harus diselenggarakan secara bersih bukan dipenuhi dengan noda kepentingan, pemilu harus berjalan demokratis bukan pemilu tak beretika. 

Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Menteri Agama Memang untuk Semua Agama, Mengapa Tidak Kita Dukung?

Pernyataan Menteri Agama, Gus Yaqut, bahwa dirinya adalah “menteri agama untuk semua agama” masih menyisakan perdebatan di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang tidak sepakat,...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus KDRT khususnya terhadap perempuan masih banyak terdengar di wilayah Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (6/03/20) juga meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) yang...

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

NKK/BKK Zaman Now

Menurut kamus politik, Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang disingkat dengan NKK/BKK, adalah sebuah penataan organisasi kemahasiswaan, dengan cara menghapus organisasi kemahasiswaan yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.