Kamis, Desember 3, 2020

Bersih-Bersih Noda Pemilu

Alquran, Kitab Kuning, dan Pesantren

Kitab kuning merupakan suatu kekhasan pondok pesantren. Disebut kitab kuning karena pada awalnya kitab tersebut menggunakan kertas yang berwarna kuning. Kendati kini telah banyak...

Etika dan Bisnis Islam Dalam Dunia Moderen

Sebelum bicara panjang lebar mengenai Bisnis dan Etika dalam Islam, Patut kita ketrahui terlbih dahulu apa itu Bisnis dan apa itu Etika. Maka dari...

Tikungan Berbahasa Indonesia

Kehadiran Muhadjir Effendy di Solo hari-hari lalu merupa bahasa. Sambutannya pada acara formil bertajuk Semiloka dan Deklarasi Penggunaan Bahasa Negara yang digelar di Auditorium Universitas...

Desa Masih Gagap Lindungi Warga Pekerja Migran

Begitu banyak desa yang memiliki warganya sebagai pekerja migran, namun masih lemah dalam melindungi warganya. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang biasa disebut...
Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

Sri Soemantri M mengatakan bahwa demokrasi pancasila ditemukan dalam UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang kemudian dipatrikan kembali dalam sila keempat Pancasila yakni, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Semangat demokrasi Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut kemudian diterjemahkan dalam mekanisme suksesi kepemimpinan dalam agenda 5 (lima) tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum.

Perjalanan dari sejarah panjang bangsa ini sudah mengajarkan bagaimana pemilu harus diselenggarakan dan bagaimana demokrasi harus dibangun secara baik. Pemilu merupakan bagian penting dari prinsip negara demokrasi, jika pemilu bisa diselenggarakan dengan baik maka hal tersebut bisa menjadi pertanda untuk dikatakan sebagai negara yang demokratis.

Meminjam bahasanya Robert Dahl dimana demokrasi menekankan aspek kompetisi, Partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi juga disebut dengan kontestasi yang mensyaratkan kontestan dalam merebut kekuasaan negara.

Kontestasi yang benar adalah adanya kompetisi dalam ruang dan regulasi yang terukur dan menjamin adanya kebebasan dan adil. Begitu hal nya dengan kontestasi penyelenggaraan Pemilu 2019, yang untuk pertamakalinya akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Indonesia saat ini bisa dikatakan mengalami krisis multidimensional. Bangsa ini seakan hidup di bibir pantai, menghadap samudra krisis tidak bertepi. Gelombang datang, susul-menyusul, mendamparkan lapisan-lapisan masalah tidak berkesudahan. Ke mana pun berpaling, yang ditemukan wajah kerawanan. Politik berkembang secara teknik, tetapi mundur secara etik; demokrasi melahirkan perluasan korupsi, kebebasan informasi membawa luapan sensasi dan industri kebohongan (hoax). (yudi latif, 2018)

Noda Pemilu

Pemilu 2019 harus dilaksanakan secara sehat dan waras, pemilu tidak boleh hanya dijadikan sebagai jalan untuk meraih kuasa dengan menghalalkan segala cara. Politik uang, politisasi sara, dan hoax harus dijauhkan dari ruang publik dalam setiap ajang demokrasi, karena publik harus dicerdaskan dengan hal politik yang beradab bukan merusak demokrasi.

Esensi berdemokrasi adalah penghargaan dan penghormatan tehadap hak pilih orang lain. Bukan hanya ajang memenangkan persaingan meraih kekuasaan dengan membeli suara rakyat dengan uang, bukan ajang provokasi, menghujat, menghinakan, dan menjatuhkan sesama. Namun bagaimana memenangkan persaingan dengan cara yang elegan, santun dan bermartabat.

Pemilu yang menurut Pasal 22 E UUD 1945 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil harus di tegakkan sebagai standar pemilu yang demokratis. Pemilu tidak boleh ternoda oleh politik uang, politisasi sara, hoax, narasi kebencian dan sikap saling menjatuhkan tidak boleh dipertontonkan di depan publik. Masyarakat tidak boleh diperlihatkan pada wajah demokrasi yang seram dan suram, demokrasi yang tidak sehat yang merusak persatuan dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu Bersih

Austin Ranney Profesor Ilmuan Politik Amerika yang ahli tentang partai politik, telah membuat rumusan pemilu yang demokratis dengan delapan kriteria pokok, yaitu pertama, adanya hak pilih setiap warga negara secara aktif maupun pasif. Kedua, adanya keseteraan bobot suara. Ketiga, tersedianya kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda untuk para pemilih.

Keempat, adanya hak dan kebebasan nominasi bagi rakyat untuk mencalonkan figus-figus tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kelima, ada persamaan hak kampanye. Keenam, kebebasan waga negara memberikan suara tanpa tekanan dan diskriminasi. Ketujuh, kejujuran dan keterbukaan dalam penghitungan suara. Kedelapan, Menyelenggarakan Pemilu secara periodik.

Pemilu 2019 harus dijadikan sebagai pemilu yang bersih dan demokratis menurut cara yang beradab dan beretika. Pemilu harus dibersihkan dari noda yang dapat mengotori esensinya seperti politik uang, politisasi sara, hoax, kampanye hitam dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat merusak meriah dan sakralnya penyelenggaraan pemilu harus disingkirkan dan dibuang jauh-jauh.

Target memperoleh kemenangan untuk meraih kekuasaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara yang tidak dapat dibenarkan. Pemilu hanya ajang pergantian kekuasaan secara konstitusional, maka cara meraihnya juga harus dilakukan secara konstitusional.

Mengutip kata-kata Presiden ke-4 RI Gusdur bahwa “tak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian”. Tenun kebhinekaan dan semangat kebangsaan harus berdiri diatas segala kepentingan apalagi hanya atas dasar kekuasaan. Tidak boleh ada kepentingan yang dapat memecah belah persatuan, semua harus bisa mempersatukan sesama anak bangsa. Karena pemilu yang baik bisa melahirkan pemimpin yang baik sesuai harapan semua golongan, pemimpin yang bisa menghadirkan perbaikan dan membawa keluar negara dari krisis multidimensional.

Pada akhirnya seluruh elemen bangsa, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat tanpa memandang siapa dan darimana harus berpegang teguh pada prinsip yang sama bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai UUD 1945, pemilu harus berwajah meneduhkan bukan menyeramkan, pemilu harus diselenggarakan secara bersih bukan dipenuhi dengan noda kepentingan, pemilu harus berjalan demokratis bukan pemilu tak beretika. 

Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.