Minggu, Oktober 25, 2020

Belenggu Angka Penyelesaian Sengketa Pemilukada di MK

Ramadhan, Momen Bertoleransi

Dalam beberapa hari lagi, kaum muslim akan menyambut bulan Ramadhan. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia itu menyimpan banyak...

Persembahan Dharma Kapitalisme

Citra dan reputasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia mencatat perkembangan yang menggembirakan. Headline media cetak maupun elektronik ramai oleh pembahasan mengenai bakti sosial yang...

Politik Mahal 2019, Politik Murah 2045

Kita sudah memasuki tahun 2018. itu artinya akan digelar pesta demokrasi serentak untuk memilih kepala daerah. Hangatnya suhu politik memang sudah mulai terasa di...

Mewujudkan Good Governance melalui Transparansi Informasi Publik

Good governance atau pemerintahan yang baik seakan menjadi tuntutan yang utama bagi pemerintah terlebih untuk negara yang menganut walfare state, salah satunya negara Indonesia. Dalam tata...
addi fauzani
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus kurang lebih 57 kasus tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah yang dikeluarkan pada bulan Agustus ini. Hampir seluruh hasil Putusan MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut terjadi karena para pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan penyelesaian PHP kepala daerah di MK.

Syarat ambang batas pengajuan penyelesaian kasus PHP kepala daerah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 10/2016) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017).

Belenggu Angka

Ketentuan tersebut mengatur syarat ambang batas pengajuan PHP kepala daerah berkisar antara 0,5% sampai dengan 2% tergantung pada jumlah penduduk setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka peserta pemilihan kepala daerah hanya dapat menggugat perkara PHP kepala daerah ke MK apabila selisih perolehan suara paling banyak atau kurang dari 0,5% sampai dengan 2% tergantung pada jumlah penduduk setempat.

Apabila perselisihan perolehan suara melebihi ketentuan tersebut, MK tidak akan memproses gugatan tersebut alias menyatakan tidak dapat diterima.

Ketentuan syarat ambang batas pengajuan php kepala daerah meskipun bertujuan untuk mencegah membanjirnya gugatan ke MK, tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Jimly Asshidqie (2016) menyatakan bahwa MK sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of constitution) yang sekaligus berkonsekuensi sebagai pengawal demokrasi (guardian of democracy), seharusnya tidak terbelenggu pada aturan prosedural dan terjebak pada angka-angka prosentase selisih perolehan suara yang justru mengesampingkan persoalan subtansial. Apalagi syarat tersebut benar-benar membelenggu MK sesuai data di atas.

Keadilan Subtantif dan Demokrasi Subtansial

MK secara tidak langsung telah menafikan suatu perkara tanpa melihat persoalan subtansial terkait adanya pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan kepala daerah (pemilukada) yang telah diamanahkan di dalam konstitusi yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Aturan ambang batas pengajuan gugatan perkara php dapat menciderai keadilan subtantif dan demokrasi subtansial yang seharusnya ditegakkan oleh MK.

Janda Kenneth (2013) menyatakan bahwa demokrasi subtansial menjamin agar demokrasi sebagai suatu nilai yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya.

Prinsip demokrasi substansial di antaranya adalah adanya jaminan kebebasan sipil dan politik yang meliputi kebebasan berekpresi, berserikat, persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) dan penghapusan diskriminasi. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan demokrasi harus melihat secara jeli arti kedaulatan rakyat dan jaminan-jaminan hak asasi.

Ketentuan syarat ambang batas ini perlu untuk direvisi oleh pembentuk undang-undang atau melalui permohonan pengujian undang-undang (judicial review) ke MK sendiri meskipun lagi-lagi MK akan menguji terkait eksistensinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa).

Apabila judicial review ini terjadi, maka seharusnya MK menerima dengan argumentasi yang telah dibangunnya dalam Putusan MK Nomor: 49/PUU-XI/2011 yaitu, pertama, bahwa tidak ada forum lain yang bisa memutus permohonan ini, artinya sulit apabila akan direvisi oleh pembentuk undang-undang karena dinamika politik yang ada; kedua, MK tidak boleh menolak mengadili menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; ketiga, kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi MK itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Tiga alasan tersebut cukup berdasar agar MK menerima dan mengabulkan judicial review untuk menghapus syarat ambang batas pengajuan php kepala daerah ke MK yang seharusnya murni menjadi penilaian hakim dalam memeriksa perkara apakah terjadi pelanggaran terhadap asas-asas di atas atau tidak.

addi fauzani
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.