Rabu, Januari 20, 2021

Bekerjanya Oposisi

Radikalisme di Indonesia

Sebenarnya, arti kata radikal adalah pemikiran yang sampai mengakar. Kita tidak bisa menganggap kata radikal sebagai sesuatu hal yang selalu negatif saja. Kita harus...

Urgensi Digital Literacy di Indonesia

Pada era digital ini kemajuan teknologi informasi sangat berkembang. Dalam satu sentuhan saja, kita mampu mengakses informasi yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita...

Krisis Garam di Negara Maritim

“Garam adalah hak seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu kelangkaan garam harus segera diatasi” Indonesia merupakan Negara yang menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah,...

Pilkada 2020 dan Potensi Ancaman Hoaks Lokal

  Pilkada serentak tahun 2020 besok menebar ancaman hoaks kelokalan. Dengan 270 daerah menggelar kontestasi politik di September tahun depan. Bukan tidak mungkin ada rekayasa...
Avatar
Toba Sastrawan Manik
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Peminat Pancasila, Politik dan Kewarganegaraan

Pertemuan Jokowi dan Prabowo pasca pemilu 2019, secara formal dan sosiologis telah mengakhiri polarisasi cebong dan kampret yang hampir satu tahun ke belakang begitu terasa. Kedua negarawan tersebut mengeluarkan pernyataan yang tegas dan jelas bahwa tidak ada lagi cebong dan kampret yang ada hanya persatuan Indonesia. Pernyataan yang meneduhkan ketegangan selama ini di akar rumput.

Dalam konstruksi politik struktural, pertemuan tersebut belum memberikan hasil apapun. Justru sebaliknya menimbulkan multi tafsir dan pertanyaan di benak publik. Pertanyaan publik cukup sederhana yakni apakah berkoalisi atau beroposisi?

Presiden Jokowi pada pidato kemenangan beberapa hari yang lalu pada intinya mengajak semua untuk membangun Indonesai namun tetap menekankan bahwa ber-oposisi juga bukan hal anti bagi demokrasi khususnya dalam pemerintahannya.

Suara dukungan dari masyarakat luas maupun pengamat politik agar adanya partai oposisi selama lima tahun ke depan cukup beralasan. Dalam sistem demokrasi Indonesia sekalipun bukan menganut sistem parlementer, oposisi tetap dibutuhkan sebagai check-balance.

Ketiadaan oposisi, meminjam istilah Amien Rais adalah lonceng kematian demokrasi. Tentu sangat menarik untuk mengamati dan menganalisa dinamika politik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hingga pengumuman format kabinet baru Jokowi periode ke-II apakah akan melahirkan oposisi atau merangkul anggota koalisi baru.

Penulis pribadi tetap berharap bahwa oposisi harus tetap ada namun dengan dengan catatan bahwa landasan dan konstruksi oposisi tersebut jelas, kokoh dan memiliki landasan ideal. Pertanyaan yang tidak kalah penting ialah jika seandainya tercipta format koalisi-oposisi, apa landasan yang dibuat oleh oposisi tersebut? Apakah berangkat dari kekecewaan politik? mempertahankan politik identitas atau narasi kebencian?

Afirmasinya ialah format oposisi itu juga tidak kalah penting dibandingkan eksistensi oposisi itu sendiri. Jika oposisi berangkat dari psikologi dan sosiologi sebelum pertemuan Jokowi dan Prabowo, maka kehadiran oposisi justru akan bisa merusak demokrasi Indonesia kedepan menyimpang dari harapan oposisi ikhwalnya.

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, selalu ada partai politik yang mengklaim sebagai oposan. Namun, oposisi tersebut tidak sepenuhnya berjalan. Dalam artian, dalam isu dan kepentingan justru bekerjasama merusak demokrasi itu sendiri.

Contoh sederhana misalnya bagaimana kemudian proyek besar E-KTP di era SBY nyatanya “disebut” melibatkan wakil dari beberapa partai yang berasal dari “oposisi.” Selain terlibatnya dari kalangan oposisi, proyek dengan kerugian luar biasa tersebut menegaskan bahwa oposisi kurang bekerja dengan baik.

Seandainya pun opsi menjadi oposisi akan dipilih oleh beberapa partai, hendaknya tidak untuk memperparah polarisasi yang ada. Artinya oposisi dijalankan berbasis nilai dan ideologis (baca; Pancasila) untuk mengkritisi kebijakan pihak penguasa bukan oposisi yang serampangan terlebih dibangun diatas narasi kebencian dan politik identitas (lagi).

Relasi antara pihak oposisi dan koalisi harus bersifat substansial dan untuk kepentingan masyarakat luas. Penting untuk harus dipahami bahwa oposisi bukanlah bentuk lain atau fragmentasi polarisasi yang sebelumnya melainkan ialah format polarisasi yang lebih ideologis dan rasional serta memiliki arah dan kinerja yang terarah.

Menurut Julius Kiiza (2005) setidaknya ada beberapa peran partai oposisi yakni (1) agregasi kepentingan, (2) mendorong debat yang bertanggung jawab dan rasional, (3) menjalin hubungan dengan masyarakat dan menggagas isu relevan.

(4) Meminta pertanggung jawaban pemerintah, (5) menyediakan kebijakan alternatif kebijakan,gagasan, (6) menyiapkan kader untuk masa mendatang, (7) menguatkan budaya demokrasi, memantau pendidikan demokrasi dan menguatkan transparansi  dan terakhir (9) harus berdedikasi terhadap demokrasi (negara).

Melihat dari landasan ideal tersebut, menjadi oposisi juga bukanlah perkara gampang. Lebih dari itu, partai politik oposisi harus bekerja secara terstruktur, sistematis dan idealis.

Hal ini tentu berbeda jauh dengan sekadar terpolarisasi yang lebih mengedepankan ego sektoral dan kepentingan tertentu. Perbedaan mencolok diantara kedua ialah ada tidaknya debat dan diskusi yang rasional dan bertanggung jawab. Polarisasi semata kurang menunjukkan debat yang rasional nan logis namun lebih pada dorongan emosional.

Tidak mudah untuk menjadi oposisi namun harus tetap ada agar demokrasi berjalan secara seimbang dan terkendali. Namun demokrasi tidak membutuhkan sembarang oposisi, lebih dari itu membutuhkan oposisi yang mengemban misi suci,jelas dan penting terhadap demokrasi. Benar apa yang dikatakan Pak Jokowi dalam pidato kemenangannya bahwa oposisi juga mulia. Bahkan sangat mulia karena ada dan menjadi garis terakhir untuk mengawasi dan memastikan kepentingan rakyat luas.

Avatar
Toba Sastrawan Manik
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Peminat Pancasila, Politik dan Kewarganegaraan
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Tanpa Fatwa Halal, Pak Jokowi Tetap Harus Menjalankan Vaksinasi

Akhirnya MUI mengatakan jika vaksin Sinovac suci dan tayyib pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Jokowi sendiri sudah divaksin sejak Rabu, 13 Januari 2021,...

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Apa Itu Tasalsul? Mengapa Tasalsul Mustahil?

Berbeda halnya dengan para teolog (al-Mutakallimun) yang bersandar pada dalil al-Huduts (dalam kebaruan alam), para filsuf Muslim pada umumnya menggunakan dalil al-Imkan (dalil kemungkinan...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.