Jumat, Januari 22, 2021

Beda Desa Dinas, Desa Adat & Desa Pakraman di Bali?

Restrukturisasi Kebangsaan sebagai Solusi

Pluralisme agama menjadi isu strategis di dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia. Bagaimana tidak, corak pemikiran pluralitas sudah berkembang di Indonesia pasca respon atas catatan...

Cara Penjajah Meretas Gerakan Modern Islam di Indonesia

Tradisi Islam sebagai sebuah kekuatan politik di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Oleh M.C. Ricklefs, sejarah Indonesia...

Dari Obrolan Warung Kopi Sampai Purwakarta Kini

Sekali waktu, berjalanlah di sepanjang Taman Air Mancur Sribaduga. Akan Anda jumpai banyak hal yang menyegarkan mata: pepohonan yang mengitari seluruh taman, air mancur...

Birokrasi Bukan Figuran

Pembangunan tak akan mandeg jika birokrasi bekerja, pembangunan tak akan gagal ketika birokrasi bekerja keras, dan pembangunan tak akan dikorupsi ketika birokrasi berbasis merit-system....
Eka Oktaviansyah
propapanda.

Berawal dari kawan yang bertanya tentang perbedaan desa pakraman dan desa dinas di Bali karena ia mengambil skripsi dengan lokus Bali, saya tertarik untuk mengupas lebih lengkap tetang hal tersebut. Sebab sesungguhnya awalnya saya juga bingung ketika ditanya. Padahal lahir dan besar di Bali :D

Okelah, jadi begini. Di Provinsi Bali dikenal ada dua bentuk (pemerintahan) desa yang masing-masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur organisasi berbeda. Dua bentuk desa tersebut adalah:

1. Desa Dinas (desa dan kelurahan)

2. Desa pakraman atau desa adat

DESA DINAS / KELURAHAN

Yang dimaksudkan dengan istilah “desa dinas” adalah apa yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda dahulu oleh Hunger disebut “Gouvernementsdesa” yang artinya desa pemerintahan.

Yang dikenal sekarang sebagai desa dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif persoalan kedinasan (pemerintahan), seperti mengurus KTP dsb. Desa dinas dibentuk  dengan jalan menggabungkan beberapa desa pakraman kecil menjadi satu, sedangkan desa pakraman yang relatif besar, langsung “dibaliknama” menjadi desa dinas.

Pengertian pemerintahan desa kemudian dirumuskan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Beberapa desa dinas yang berlokasi di daerah perkotaan oleh karena heterogenitas penduduknya kemudian diubah menjadi kelurahan.

Walaupun sama-sama desa dinas, kelurahan berbeda dengan desa atau keperbekelan. Salah satu perbedaannya, soal otonomi. Desa atau keperbekelan memiliki hak otonomi (hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, walaupun tidak asli, karena diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku).

Sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonomi. Perangkat pimpinannya juga berbeda. Perangkat desa (kepala desa dan kepala urusan di kantor desa), bukan PNS, sedangkan perangkat kelurahan (lurah dan kepala urusan di kantor kelurahan) adalah PNS.

DESA PAKRAMAN / DESA ADAT

Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, desa pakraman adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.” (pasal 1 no. urut 4)

Pemerintahan desa pakraman dilakukan oleh pengurus desa pakraman yang disebut prajuru atau hulu (paduluan). Sistem pemerintahan desa pakraman juga sangat variatif karena memiliki tata hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istiadat (dresta) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman.

Karena persyaratan dan dasar pembentukan desa dinas dan desa pakraman berbeda, maka batas-batas wilayah dan jumlah penduduk pendukung kedua desa tersebut tidak selamanya sejalan. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Satu desa dinas, terdiri dari satu desa pakraman.

2. Satu desa dinas, terdiri dari beberapa desa pakraman.

3. Satu desa pakraman, terdiri dari beberapa desa dinas.

4. Salah satu banjar di Desa Pakraman A (terletak di Desa B), menjadi bagian dari Desa Pakraman C (terletak di Desa B).

5. Salah satu banjar di Desa Pakraman A (terletak di Desa B), menjadi bagian dari Desa Pakraman C (terletak di Desa D).

Gimana, sudah cukup paham bukan?

Semoga bermanfaat :D

Eka Oktaviansyah
propapanda.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.