Minggu, Oktober 25, 2020

Aturan Sumbang BPJS Kesehatan

Politik Ekonomi dalam Perencanaan Kota Masa Depan

Surabaya bakal memiliki kota baru yang disebut Singapore of Surabaya. Kota Bandung memiliki konsep kota masa depan yang dikenal dengan istilah Bandung Teknopolis. Sedangkan...

Dedikasi Mulya di Tanah Pasundan

Dedikasi Mulya di Tanah PasundanBerangkat dari sebuah renungan, sampai timbul pada sebuah pemikiran Dedi Mulyadi tentang grand design dalam memimpin sebuah negeri. Yang kemudian...

Kalah Klaim di Reuni 212, Apalagi yang Diharapkan Prabowo?

Peringatan Reuni 212 memang harapan besar pasangan Prabowo-Sandi memompa daya saing melawan petahana. Tapi apadaya, harapan tersebut tidak sesuai diharapkan. Memang bukan faktor utama. Namun...

Gua Plato dan Belenggu Jargon Sektarian “Mayoritas”

Kala siang itu, saya menghadiri sesi kuliah yang saya tempuh di sebuah perguruan tinggi cukup ternama di Jawa Tengah. Menariknya, sesi kuliah yang saya...
Fareh Hariyanto
Sedang kuliah di Jurusan Ahwalusasyiah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Bagai petir di tengah hari, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tampaknya membuka kembali mata kita ihwal pil pahit kebijakan publik yang tak populis. Alih-alih memberikan stimulus yang berkelanjutan disaat sendi-sendi perekonomian masyarakat porak poranda. Pemerintah justru memberi “hadiah” bagi masyarakatnya dengan aturan baru tersebut.

Hadiah yang tidak hanya menjadi berkah, malah justru lebih tepat penulis sebut musibah. Iuran BPJS Kesehatan kembali naik tahun ini pada beberapa kelas. Pun, sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 7P/HUM/2020, tapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34. Jika melihat dalam pasal itu, diketahui bahwa kenaikan iuran terjadi pada Kelas I dan Kelas II mandiri. Hal itu akan dimulai pada Juli 2020.

Melansir Kompas.com dalam pasal 34 juga dijelaskan mengenai mekanisme perubahan subsidi yang diberikan pemerintah. Iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri pada Juli-Desember 2020 berdasarkan Perpres Nomor 64 tahun 2020. Kelas 1 Rp 150.000 Kelas 2 Rp 100.000 Kelas 3 Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 16.500)

Kenaikan pada iuran kelas I dan II hampir 100 persen. Sebelumnya, pada April-Juni 2020, Peserta Kelas I hanya membayar Rp 80.000. Sementara itu untuk Peserta Kelas II sebelumnya hanya membayar Rp 51.000. Peserta yang tidak mampu sudah dipastikan dijamin pembayaran iurannya oleh pemerintah melalui skema penerima bantuan iuran.

Tidak hanya itu, dalam Perpres 64 Tahun 2020 pemerintah juga membantu iuran untuk Kelas III mandiri. Besaranya di tahun 2020 sejumlah 16.500 per jiwa per bulan dikalikan seluruh peserta mandiri kelas 3 yang kepesertaannya aktif hingga saat ini.

Jaga Kualitas

Selain itu, apa yang dibahas di Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan komisi IX sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memberikan bantuan iuran Kelas III mandiri. Naifnya alasan kenaikan BPJS seperti disebutkan dalam Perpres 64 tahun 2020 adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan JKN.

Perpres 64 tahun 2020 tertulis jika aturan itu untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran yang perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

Nah disinilah perlu ditelaah kembali unsur keadilan dalam penetapan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Adil menurut siapa dan akibat serta dampak yang timbul di masyarakat. Tentu kacamata adil akan timpang jika dibandingkan keadilan bagi sebagian masyarakat di tengah dampak pandemi Covid-19.

Disisi lain jika melihat sekema BPJS yang di gulirkan pemerintah selalu saja yang menjadi landasan untuk menaikan besaran iuran karena alasan klise defisitnya dana lantaran besaran klaim yang dibayarkan ke rumah sakit berbanding terbalik dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil iuran masyarakat.

Titik inilah yang menjadi buhul dari sengkarut program BPJS yang digulirkan oleh pemerintah. Sengakarut tersebut seakan mengejawantahkan jika BPJS memang ingin di design untuk menjadi lembaga profit. Sehingga hasil yang diperoleh dari iuran masyarakat diharapkan bisa mendapatkan laba bersih.

Bukan Lembaga Profit

Namun dalam implementasinya, alih-alih mendapatkan keuntungan hasil iuran dari masyarakat ditambah dengan subsidi yang diberikan tetap tidak memberikan dampak yang signifikan. Dampaknya, segala upaya terus dilakukan untuk menambal defisit neraca pembayaran BPJS.

Paling sering terdengar langkah yang dilakukan pemerintah ialah dengan menaikan besaran peremi iuran. Padahal hal tersebut tetap tidak akan berpengaruh pada defisit laporan arus kas dari BPJS. Alasannya cukup sederahana, jaminan kesehatan yang dijalankan dengan skema-skema seperti BPJS memang tidak berpotensi profit.

BPJS bukanlah asuransi kesehatan yang setiap penggunya tetap harus mematuhi protokol perawatan. Artinya disetiap klaim asuransi kesehatan yang dikelola swasta, ada batasan yang digariskan untuk proses perawatan bagi pemilik asuransi. Sehingga tidak keseluruhan penggunanya mendapatkan intensif yang sama, ada tolak ukur yang dipakai.

Sementara di BPJS Kesehatan mekanismenya berbeda, masyarakat bisa langsung mendapatkan manfaat kepesertaan setelah kartu yang didaftarkan aktif. Sehingga dengan aturan tersebut pihak penyelenggara akan kesulitan mengcover seluruh biaya yang dikeluarkan. Imbasnya defisit neraca selalu dikeluhkan lantaran bersar pasak dari pada tiang.

Tumpang Tindih Aturan

Seberapa pun besaran iuran yang ditetapkan pemerintah, tetap saja sulit untuk menambal kekurangan yang didapatkannya. Sementara aturan baru yang di keluarkan pemerintah dan menjadi dasar hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan tentu menimbulkan polemik.

Sebab Perpres tersebut dianggap tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA) No.7P/HUM/2020 yang membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya. Secara hukum kedudukan Perpres itu tumpang tindih dengan Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang masih berlaku.

Mengingat jika kita buka kembali amar putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Disana  tertulis hanya membatalkan pasal 34, ayat 1 dan 2 karena bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Pasal 2, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara pasal lain masih berlaku.

Walakin, aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu akan menjadi bola liar tumpang tindihnya landasan hukum yang dikeluarkan. Terakhir, di tengah dampak masifnya ekonomi akibat pandemi tentu dibutuhkan aturan yang membuka celah untuk masyarakat kecil tetap bisa bertahan di keadaan yang tak kunjung pasti.

Fareh Hariyanto
Sedang kuliah di Jurusan Ahwalusasyiah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.