Banner Uhamka
Selasa, September 29, 2020
Banner Uhamka

APBN di Persimpangan Keberpihakan

Kisah Cinta Gadis Tionghoa kepada Indonesia dan “Tong Bao”

Sering dalam mimpi-mimpiku, aku melihat sawah yang hijau. Membentang panjang sepanjang mata memandang. Dan, para petani yang bekerja di dalamnya. Kapan kah aku bisa...

Omnibus Law dan Regulasi Investasi

Wacana tentang Omnibus law muncul pertama kali ketika Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 menyampaikannya dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Omnibus law...

Ijtihad Politik Kiai Afifuddin Muhajir

Secara mengejutkan, KH. Afifuddin Muhajir, wakil Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo belakangan terlibat aktif dalam dunia perpolitikan. Sebenarnya jika mengikuti dan membaca karya-karya Kiai...

Akhir Kontestasi Pemilu 2019

Semenjak awal mula kontestasi pemilu 2019 di mulai sampai di umumkannya hasil pemilu 2019, drama demi drama masih saja terus berlanjut, belum selesai drama...
fauwazar
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya & Presidium Alumni ISPE INDEF

APBN merupakan sebuah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disusun pemerintah dalam membiayai seluruh program dalam satu tahun. Tentunya program yang direncanakan pemerintah diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama dalam satu periode. Periode Presiden Joko Widodo menitikberatkan kepada sektor pendidikan dan sektor infrastruktur, yaitu masing-masing sebesar Rp 444,1 triliun dan Rp 410,7 triliun.

Mungkin ketika kita berjalan di tengah hiruk-pikuk perkotaan dan melihat pembangunan jalan tol, dapat dipastikan pembangunan jalan tol tersebut merupakan hasil rancangan APBN pemerintah.

Selain itu, ketika kita hendak mengisi bensin, tanpa disadari pemerintah memainkan perannya dengan mensubsidi BBM kita dengan APBN. Tanpa kita sadari, APBN sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Manfaat APBN tidak hanya terbatas pada subsidi BBM dan pembangunan infrastruktur, melainkan ada program JKN, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya, yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terlepas dari seluruh manfaat APBN yang diterima masyarakat, tentu APBN memiliki makna lebih dari sekedar ‘daftar belanjaan’ melainkan juga sebuah keberpihakan, maka “APBN adalah sebuah keberpihakan”. Keberpihakan tersebut secara tidak langsung dimanifestasikan dalam angka-angka yang dialokasikan pemerintah kepada tiap sektor, yaitu sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Pertanggal 31 Juli 2018, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar Rp 358 miliar dolar AS, yang diantaranya Rp 180,8 miliar dolar AS untuk utang pemerintah dan bank sentral dan Rp 177,1 miliar dolar AS untuk utang swasta atau sebesar Rp 5.191 triliun dengan kurs Rp 14.500 per dolar AS.

Alih-alih khawatir, pemerintah justru merasa bahwa posisi hutang Indonesia masih dalam batas aman. Pemerintah mengeluarkan selusin rasio-rasio hutang terhadap APBN yang mereka yakini dapat menjadi pembelaan dan pengaman di tengah kehebohan publik atas meningkatnya hutang Indonesia.

Dari tahun 2014 hingga 2018, pemerintah Indonesia telah membayar hutang secara berurutan sebesar Rp 237 triliun, Rp 226,26 triliun, Rp 322,55 triliun, Rp 350,22 triliun dan Rp 492, 29 triliun. Dengan pembayaran hutang Indonesia sebesar Rp 492,29 triliun atau 26 persen, dari Rp 1.878,4 triliun hanya digunakan untung membayar hutang, padahal belanja negara di tahun 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun harus dipenuhi. Jika tidak, maka pemerintah akan mencari dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“hutang itu harus produktif maka kami akan membangun infrastruktur dengan baik!” begitu pembelaan mereka, sehingga dengan percaya dirinya mereka melakukan hutang kembali. Sekali lagi perlu ditekankan bahwasannya alokasi APBN bukan hanya masalah produktif (dalam hal ini alokasi infrastruktur) melainkan masalah keberpihakan.

Gencarnya pembangunan infrastruktur kerap kali membuat pemerintah hilang arah, bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari pada membangun ‘beton berdiri’ yaitu riset dan pengembangan teknologi. Di tahun 2018 anggaran Risbang dan Inovasi Kementerian Ristek Dikti sebesar Rp 1,7 triliun dengan porsi sebesar Rp 1,59 triliun untuk Riset dan Pengembangan dan Inovasi Rp 145,2 miliar.

Idealnya, kebutuhan atas riset berkisar 1-2 persen dari GDP, tapi saat ini hanya berkisar 0,25 persen. Berdasarkan publikasi Global Innovation Index 2017, Indonesia menempati urutan ke-82 dalam pengembangan bidang riset, sementara Singapura menetapi urutan ke-7, Jepang ke-14 dan Korea Selatan ke-11.

Ini yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia, bahwa seharusnya saat ini APBN memberikan keberpihakannya kepada bidang pendidikan, khususnya riset dan pengembangan teknologi.

Negara-negara seperti Jepang, Singapura, Amerika, Jerman, Korea Selatan dan sebagainya merupakan negara yang telah memanen hasil kerja kerasnya selama ini atas pengalokasian APBN mereka kepada bidang riset dan pengembangan teknologi, sehingga mereka layak memanen hasil kerja keras mereka.

Walaupun alokasi anggaran sektor pendidikan lebih besar dari sektor infrastruktur, nyatanya anggaran sektor pendidikan masih berorientasi pada kebutuhan pendidikan dasar-menengah seperti program BOS, Tunjangan Profesi Guru, Program Indonesia Pintar, Pembangunan Sekolah dan Bidikmisi, sehingga kebutuhan atas riset dan pengembangan teknologi kurang diprioritaskan. Inilah kenyataan yang harus dihadapi pemerintah, bahwa saat ini APBN Indonesia sedang ‘kebingungan’ mencari arah pulang, sehingga keberpihakannya tidak menentu.

APBN saat ini harus berkaca, bahwa Human Development jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan Infrastructure Development. Sebab pembangunan terbaik adalah pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan manusia. Jika dianalogikan, Indonesia saat ini adalah sebuah rumah tangga yang memiliki pendapatan pas-pasan dengan kebutuhan rumah tangga yang terlalu berlebihan, sehingga menanggalkan kebutuhan masa depan anak-anaknya di masa depan kelak.

Tetapi saat ini kita perlu bersyukur atas manfaat APBN yang kita rasakan, seperti subsidi gas LPG, subsidi listrik, subdisi BBM, program KIS dan sebagainya, tetapi dalam jangka panjang alokasi anggaran perlu dialihkan kepada sektor pendidikan, khususnya riset dan pengembangan teknologi, sehingga APBN tidak kebingungan di persimpangan keberpihakan.

fauwazar
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya & Presidium Alumni ISPE INDEF
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Miskonsepsi Seks dengan Persetujuan

Pada 13 September 2020 lalu, terunggah sebuah kiriman di Instagram yang berjudul “Kupas Tuntas Pakta Integritas UI dan Pendidikan Sex dengan Persetujuan” yang di...

Jika Cantik Hanya Mengikuti Standar Industri

Belakangan ini perbincangan mengenai bagaimana diri kita maupun bagaimana industri mendefinisikan standart kecantikan kembali ramai diperdebatkan. Mulai dari gerakan perempuan dukung perempuan yang dianggap...

Civil Society, Pariwisata Nasional, dan Dikotomi Ekonomi Vs Kesehatan

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah menjadi sumber pendapatan devisa terbesar nomor dua (280 triliun Rupiah pada 2019) di Indonesia untuk kategori non-migas. Ini...

PKI dan Narasi Sejarah Indonesia

Bagaimanakah kita menyikapi narasi PKI dalam sejarah Indonesia? Sejarah resmi mencatat PKI adalah organisasi politik yang telah menorehkan “tinta hitam” dalam lembaran sejarah nasional,...

Janji Manis Penyelesaian HAM

Setiap memasuki bulan September, negeri ini selalu dibangkitkan dengan memori tentang sebuah tragedi kelam yang terjadi sekiranya 55 tahun silam. Peristiwa diawali dengan terbunuhnya enam...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.