Kamis, Januari 28, 2021

Apa kabar Ibu Kota Negara Baru

Pancasila dan Harapan Demokrasi yang Berkeadilan

Demokrasi politik, sebuah paham yang meyakini akan kesetaraan kedudukan antara masing-masing individu dalam pengambilan keputusan telah banyak merubah wajah perpolitikan dunia pada hari ini,...

Menanti IMM Malang Jawab Tantangan

Malang Raya sempat menjadi perbincangan hangat nasional. Bukan karena prestasi, melainkan korupsi. Jenama sebagai kota pendidikan pun tercoreng-moreng. Tiga pemimpin tertinggi di masing-masing wilayah...

Integritas Gelar Harga Mati

Beberapa minggu terakhir, kita disajikan berita yang cukup menghebohkan dari dunia pendidikan. Pertama, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Djaali, terlibat aksi plagiat disertasi yang...

Wewe Gombel Era Sekarang

Sejarah menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia. Revolusi generasi pertama telah membuat peralihan tenaga manusia dan hewan yang tergantikan dengan...
Kemal Hidayah
Saya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kalimantan Timur dan membantu mempromosikan simanis dessert

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, belum pernah mendirikan kota sebagai ibu kota negara atau ibu kota nasional. Kota-kota besar yang sekarang menjadi ibu kota negara (Jakarta) dan ibu kota provinsi semuanya atau sebagian besar merupakan tinggalan kolonialisme Belanda.

Sangat berbeda dengan jaman kejayaan kerajaan di nusantara dahulu, sebelum jaman penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun ibu kota (kota raja). Sebagai contoh Majapahit mempunyai tinggalan situs Trowulan yang sementara ini dianggap sebagai pusat pemerintahannya; Mataram dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya.

Perpindahan pusat pemerintahan pada jaman kerajaan sering terjadi. Apabila suatu kerajaan tertimpa bencana pusat kerajaan harus pindah karena anggapannya terkena kutukan dewa. Pergantian rajapun sering diikuti dengan perpindahan pusat pemerintahan, apalagi kalau pergantiannya melalui perebutan.

Bagaimana halnya dengan NKRI, tampaknya para pemimpin NKRI diawal kemerdekaan mempunyai filsafat: tiada rotan akarpun jadi dan narimo. Dalam arti bahwa daripada membangun ibu kota baru dan istana negara baru, yang ada sajalah dimanfaatkan, yakni memanfaatkan bekas kantor gubernur penjajah sebagai istana kenegaraan. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena negara yang baru merdeka dan terjajah selama lebih dari 3 abad belum mempunyai kemampuan untuk membangun.

Setelah merdeka selama hampir genap 75 tahun niat untuk mendirikan istana negara dan ibu kota NKRI hasil karya anak bangsa setelah memperoleh kemerdekaan belum muncul. Mungkin saja para pemimpin kita ini telah menikmati kemewahan yang ditinggalkan oleh penjajah dan disibukkan pula untuk memikirkan kedudukan dan golongannya dan kurang memikirkan kesemestaan NKRI ini.

Sejatinya Indonesia bisa dikatakan ‘terlambat’ merencanakan pindah Ibu Kota. Jauh sebelumnya sudah ada negara-negara, terutama di Asia yang pernah memindahkan Ibu Kotanya. Sebut saja Malaysia yang mempertimbangkan padatnya Kuala Lumpur, sehingga memindahkan Ibu Kota ke Putra Jaya.

Lalu ada Myanmar yang memindahkan Ibu Kota dari Yangon ke Naypidaw. Begitu juga Sri Lanka yang menjadikan Sri Jayawardenepura Kotte sebagai Ibu Kota baru mereka menggantikan Colombo. Kemudian Korea Selatan, Pakistan, dan Kazakhstan. Di luar Asia, ada Amerika Serikat, India, Brasil, Finlandia, hingga Pantai Gading juga pernah memindahkan ibu kota mereka.

Konsep ini yang perlu diadopsi oleh pemerintah apabila memang rencana pemindahan akan direalisasikan. Tidak serta merta semua fungsi Jakarta ikut dipindah menuju ke lokasi baru. Apakah nanti fungsi pemerintah atau ekonomi yang dipindah perlu kajian lebih mendalam. Tujuan pemisahan fungsi untuk menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mengurangi tekanan pembangunan.

Harapannya mobilitas barang dan penduduk tidak fokus pada satu kota saja tetapi menyebar. Selain itu akan tercipta interaksi saling menguntungkan antara ibukota baru dengan pusat pertumbuhan lainnya. Kondisi tersebut akan memicu perkembangan pembangunan di luar Jawa. Konsentrasi penduduk di Jawa akan berkurang munculnya pusat-pusat ekonomi baru akibat pemindahan ibu kota.

Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru sudah tepat, apalagi untuk rencana pembangunan jangka panjang. Terutama, untuk mengoreksi masalah kesenjangan yang semakin parah. Dibanding kota-kota lain yang sempat muncul dalam wacana, Kaltim disebut paling siap untuk dikembangkan. Mulai infrastruktur, sudah adanya bandara, dekat dengan Alur Laut Kepulauan indonesia dan dari segi angkutan laut cukup strategis. Heterogenitas masyarakat dirasa cukup tinggi menerima perubahan.

Namun, Presiden Jokowi menandatangani Perpres 60 tahun 2020 tentang rancangan tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 13 April 2020 lalu. Perpres tersebut mencatat fungsi daerah di Jabodetabekpunjur sebagai pusat kegiatan daerah.

Hal yang menarik, dalam pasal 21 ayat 2 poin b menyatakan DKI Jakarta masih sebagai pusat pemerintahan dan pusat diplomatik sementara pemerintah kini tengah mendorong pembangunan ibukota baru. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan penerbitan Perpres tersebut murni mengatur soal tata ruang Jabodetabekpunjur. Penerbitan Perpres dilakukan sesuai amanat UU Penataan Ruang dan harus ditinjau setiap 5 tahun sekali.

Secara hukum DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan, sehingga pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi eksisting DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan tersebut.

Dalam perencanaan pemerintah Indonesia, akan ada kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Sebelum terjadi pandemi Corona, tahun ini akan ada perencanaan dan tahun depan mulai pembangunan. Namun, setelah pandemi tidak diketahui kepastian proyek ambisius pemerintah.

Memindahkan ibu kota berarti akan mengubah arah perkembangan skala nasional. Oleh karena itu, semua aspek perlu dikaji secara detail baik aspek biaya, infrastruktur, ekonomi, geopolitik, termasuk dampak lingkungan. Hal ini agar lokasi memang benar layak untuk pembangunan dan menampung aktivitas ibu kota dalam jangka panjang. Selain itu perlu perencanaan strategi yang matang agar dampak ibu kota baru dapat memberikan manfaat dalam lingkup luas, tidak hanya sekedar pindah lokasi.

Kemal Hidayah
Saya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kalimantan Timur dan membantu mempromosikan simanis dessert
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

Perempuan dan Politik

Politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, tidak pantas untuk perempuan masuk kedalam ranah tersebut. Politik selalu identik dengan sesuatu yang aneh...

Karakteristik Milenial di Era Disrupsi

Dewasa ini, pemakaian istilah Disrupsi masih terdengar asing oleh kaum muda atau generasi milenial sekarang. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan disrupsi?. Jika kita...

Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing...

Pengalaman Mantan Pasien Wisma Atlet

Ibu Mawar ingin memberi cerita pengalamannya yang dialami ia dan keluarga dalam menghadapi karena mengidap Covid 19 yang sempat dirawat di Wisma Atlet serta...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.