Jumat, Januari 22, 2021

Antara “Omnibus Law” dan Kampus “Merdeka”

Ali Shariati: Tokoh Sosiologi Islam Revolusioner (1)

Qabil dan Habil dalam mitologi drama kosmik adalah seorang anak Adam, yang mempunyai saudara kembar. Qabil maupun Habil mempunyai adik perempuan. Ali Shariati melihat...

Menilik Kondisi Indonesia Pasca HKN Ke-56

Tanggal 12 November 2020 yang lalu, Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 di tengah pandemi. Awal sejarah panjang dalam proses penetapan Hari Kesehatan...

Habib Rizieq dan Kegagalan Menjadi Imam Besar

Hari Senin, 29 Mei 2017. Polisi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab sebagai tersangka kasus chat mesum dengan Firza Husein....

Lahirnya Partai Politik Baru

Partai politik sebagai salah satu variabel penting dalam negara demokrasi memiliki sisi menarik untuk diperbincangkan, baik oleh para pengamat maupun masyarakat awam. Apalagi di...
L Tri Wijaya Nata Kusuma
L. Tri Wijaya N. Kusuma | Executive Director of Center for Indonesian Business Analytics Studies (CIBAS) | Ph.D in Business Intelligence & Data Analytics, NCU Taiwan | Dosen di Universitas Brawijaya |

Pada semester pertama 2020 ini, publik disuguhkan beberapa update informasi dimedia masa nasional tentang realisasi program “Omnibus Law” oleh pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.

Kita ketahui bersama bahwa semangat dari “Omnibus Law” tersebut pada dasarnya adalah memangkas beberapa peraturan pemerintah hingga Undang- Undang yang saling tumpang tindih satu dengan lainnya hingga membuat implementasi kebijakan diberbagai sektor baik pemerintah pusat dan daerah tidak optimal. Dalam sektor pendidikan, beberapa regulasi pendidikan dapat dikatakan tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Untuk itu, perlu direvisi, setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang harus direvisi, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru & Dosen. Jika kita menilik kembali “milestone” regulasi tersebut, UU Sisdiknas disahkan pada tahun 2003, sudah hampir 2 dekade.

Sementara situasi dan kebutuhan di lapangan sudah jauh berkembang, terkait berbagai isu revolusi industri 4.0 hingga termasuk didalamnya “disruption technology” telah mulai mengubah perilaku masyarakat “millennials”. Dan sudah barang tentu, UU yang hendak direvisi tersebut harus memiliki semangat omnibus law seperti dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini.

Tumpang tindih sistem peraturan dan tanggung jawab sektor pendidikan memang sudah saatnya diakhiri dengan konsep “Omnibus Law”. Di bawah kepemimpinan kaum millennial, Kemendikbud harus menyegarkan kembali regulasi pendidikan. Secara logika sederhana, bagaimana bisa melakukan terobosan-terobosan di dunia pendidikan kalau aturannya saja sangat membelenggu dan ketinggalan zaman.

Untuk itu pemerintah bersama lembaga legislatif perlu segera mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang baru terkait pendidikan, seperti UU yang mengatur sarana prasarana pendidikan yang diharapkan mampu menjamin terbangunnya fasilitas pendidikan yang memadai dan proporsional disetiap wilayah Indonesia.

UU yang baru nanti diharapkan bisa mengombinasikan aspirasi masyarakat dan pakar pendidikan sekaligus mendukung program-program yang diajukan pemerintah. Sinkronisasi  regulasi dan program mutlak diperlukan, sebagai contoh menyangkut program pendidikan karakter “millennials” saat ini, penyertaan teknologi, hingga inovasi dalam manajemen tenaga pendidik, tentu semua harus ada payung hukumnya.

Pemetaan Data Adalah Kunci

Forum Rektor Indonesia (FRI) berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membawa terobosan-terobosan bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya terkait  debirokratisasi kelembagaan.

Sehingga gagasan-gagasan dari perguruan tinggi untuk  membuat program atau ide-ide baru tidak harus terlalu berbelit-belit perizinannya, karena cenderung menyusahkan dan menghambat.

Maka perlunya deregulasi perizinan bagi pembentukan prodi-prodi baru dan perbaikan kurikulum yang kemungkinan berkembang sesuai kebutuhan pasar. Dengan begitu nantinya perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan banyak perubahan dibandingkan pemerintah sendiri.

Selain itu perlu adanya kurikulum yang luas kepada perguruan tinggi. Sehingga tidak harus terlalu banyak ketentuan atau nomenklatur-nomenklatur dari pemerintah terhadap kurikulum pendidikan tinggi. Mendikbud dapat memastikan perguruan tinggi harus sesuai potensi sumber daya daerahnya masing-masing.

Perguruan tinggi yang ada di daerah tidak harus selalu berkiblat pada perguruan tinggi di kota. Perguruan tinggi sudah seharusnya memberikan efek terhadap ekonomi daerah. Contohnya, jika suatu daerah memiliki sumber daya sektor perikanan, maka bidang perikanannya di perguruan tinggi juga harus kuat hingga outputnya berbasis perikanan.

Namun, sebelum jauh membahas aspek regulasi tersebut, ada hal penting dan mendasar yang perlu segera ditunaikan yaitu terkait pemataan dan sinkronisasi data antar stakeholder sektor pendidikan. Hal ini menjadi krusial, karena isu “ego-sektoral” masih menjadi ancaman serius dalam implementasi kebijakan pemerintah dimasa mendatang.

Beberapa waktu yang lalu, akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim mencanangkan sebuah program Kampus “Merdeka”. Pemetaan data PTN/PTS dimasing- masing wilayah berdasarkan “tracer study”  yang terintegrasi satu sama lain menjadi penting dan mendesak.

Bagaiman profil lulusan hingga evaluasi kebutuhan user atau pengguna lulusan akan menjadi pondasi penting dalam menentukan arah sebuah program studi dimasing- masing kampus dimasa mendatang.

Sekali lagi, value yang perlu ditanamkan sedini mungkin adalah bagaimana sektor pendidikan kita menjadi motor penggerak utama SDM unggul berdaya saing dengan berlakunya ‘Omnibus Law’ tersebut. Tentunya diiringi dengan semangat yang sama pada level PTN/PTS untuk memadukan langkah bersama agar generasi muda saat ini berada pada “track” yang sesuai dengan passion dan kemampuannya serta dapat “link and match” dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dimasa mendatang.

Mengeliminasi secara bertahap kepentingan kelompok dan ego sektoral tertentu akan memberikan dampak signifikan bagi kelancaran program pemerintah kedepan disektor pendidikan khususnya.

Peran Kampus “Merdeka” 

Dengan diberlakukannya kedepan konsep Kampus “Merdeka”, maka seluruh entitas pendukung dalam PTN/PTS tentunya harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa 2 entitas atau objek utama dalam proses pendidikan dikampus adalah Dosen dan Mahasiswa.

Semangat Kampus Merdeka yaitu bagaimana dosen dan mahasiswa dapat merdeka dalam belajar atau lebih otonom. Dengan prinsip utama, perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan culture pembelajaran yang inovatif.

Kebijakan Merdeka belajar bertujuan agar terciptanya culture belajar yang inovatif baik dosen maupun mahasiswanya, tidak mengekang dan yang terpenting adalah sesuai dengan kebutuhan masing- masing perguruan tinggi. Peran Dosen Wali atau Pembimbing akademik sebagai “partner” belajar dalam kehidupan mahasiswa dikampus menjadi aspek penting untuk diperhatikan.

Membangun sistem yang fleksibel hingga dosen tidak lagi terkekang oleh tugas administratif yang berlebihan sehingga mengurangi intensitas interaksi dengan mahasiswanya harus mulai dieliminasi secara bertahap. Maka kembali pada semangat diawal, bahwa optimalisasi fungsi ‘Omnibus Law’ mengurangi tumpang tindih aturan administrasi hingga mewujudkan merdeka belajar sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan.

L Tri Wijaya Nata Kusuma
L. Tri Wijaya N. Kusuma | Executive Director of Center for Indonesian Business Analytics Studies (CIBAS) | Ph.D in Business Intelligence & Data Analytics, NCU Taiwan | Dosen di Universitas Brawijaya |
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.