Senin, Januari 18, 2021

Amandemen UUD 1945 dan Hilangnya Ciri Khas Bangsa

Budaya dan Agama Kemanusiaan

Belakangan ini banyak ajakan hijrah, dari terbuka menuju tertutup, baik itu pakaian maupun pikiran. Doktrin-doktrin yang tak mampu membedakan antara agama dan budaya berkeliaran,...

Konsumsi dan Pergeseran Orientasi

Sektor konsumsi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto Indonesia. Data Badan Pusat Statistik...

Catatan Tabu Gojek Liga 1 Paruh Musim 2018

Akhirnya Gojek Liga 1 2018 sudah sampai pada putaran paruh musim, dengan Persib Bandung keluar sebagai juara paruh musim kompetisi kali ini, mengeser Madura...

Bibit Lobster Dibudidayakan, Bukan Diekspor

Menteri Kelautan dan Perikan Republik Indonesia secara resmi telah membuka kembali izin ekspor benur lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun...
Saiful Anam
Saiful Anam, Advokat | Pengacara | Konsultan Hukum Saiful Anam & Partners www.saplaw.top saifulanam@lawyer.com 08128577799

Isu aktual tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) kembali mengemuka. Berbagai spekulasi muncul terkait kembali di amandemennya UUD 1945, mulai dari mengaktifkannya kembali GBHN (Garis Besar Haluan Negara), sampai perombakan struktur kelembagaan Negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga tertinggi Negara.

Dua kutub pun muncul seiring mencuatnya kembali isu amandemen kelima UUD 1945, ada yang bernada setuju, namun ada pula yang tidak setuju dengan adanya amandemen UUD 1945. Bukan tanpa dasar, keduanya tentu didasari dengan berbagai pertimbangan dan alasan, salah satu pertimbangan dari pihak yang tidak setuju ialah mandemen UUD 1945 akan berpotensi mengembalikan kekuasaan orde baru yang akan mengancam demokrasi Indonesia.

Sedangkan pihak yang setuju setidaknya terdapat 2 padangan besar, pertama ada yang menginginkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945 sebelum diamandemen, dengan pertimbanganUUD 1945 tidak berhasil membawa Indonesia seperti yang diharapkan oleh pendiri bangsa (the funding fathers), justeru banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pejuang dan pendiri bangsa.

Selain itu pandangan kedua datang dari pihak yang setuju dan menginginkan adanya amandemen UUD 1945 terbatas pada wacana menghidupkan kembali GBHN dan posisi serta kedudukan MPR sebagai Lembaga tertinggi negara.

Pro dan kontra keduanya tidak hanya terjadi pada tingkatan elit politik, pada tingkatan tokoh dan intelektualpun seringkali terdapat perdebatan yang serius dengan berbagai pandangan dan alasan yang cukup rasional antar keduanya serta sama-sama memiliki pendukung fanatik.

Sebelum terlalu jauh menjawab isu tentang pro dan kontra tersebut, ada baiknya kita melihat kembali sejarah tentang apa sungguhnya lembaga MPR di Indonesia.

MPR merupakan lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1ayat (2) naskah awal yang menyatakan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyarawaratan Rakyat” yang kemudian dipertegas oleh Penjelasan UUD 1945 “Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gesamte Staatgewaltliegt bei der Majelis)”.

Dengan demikian asal muasal supremasi MPR yang utama sesungguhnya MPR adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal itu sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Lockedimana diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen).

Pasca amandemen UUD 1945, sesuai yang disepakati oleh PAH I MPR, maka sistem pemerintahan berubah menjadi presidensil, yang dipertegas dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi pelanggaran hukum.

Untuk itu meskipun MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, akan tetapi sesuai kewenangannya dalam hal pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil Presiden memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

Untuk itu meskipun secara kasat mata tidak ada lembaga tertinggi negara, akan tetapi seungguhnya MPR sesuai kewenangannya masih sebagai lembaga tertinggi negara, apalagi MPR berwenang menetapkan dan mengubah UUD 1945.

Selain itu fungsi GBHN bagi keberlangsungan pembangunan bangsa juga tetap dibutuhkan guna menjaga harmoni keberlangsungan pembangunan antar periode pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dapat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

Dengan tidak menafikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penghidupan kembali GBHN, penulis berharap amandemen kelima bukanlah suatu yang perlu ditakutkan, hal itu dikarenakan kewenangan MPR tidak untuk diarahkan kepada pengembalian peran dan fungsi memilih Presiden dan Wakil Presiden serta melakukan impeachment dengan atau tanpa pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sehingga hal yang demikian bukanlah sebuah kemunduran, akan tetapi menguatkan kembali kekhasan bangsa Indonesia di mata Internasional.

Bahkan tidak hanya itu, bagi penulis mengaktifan peran dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) juga layak dipertimbangkan, mengingat senyatanya peran dan fungsi DPA hingga sampai detik ini masih tersalurkan melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang dalam strukturnya dapat diisi oleh para Negarawan yang hidupnya telah selesai tidak terdapat kepentingan selain untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga MPR merupakan lembaga khas yang dimiliki oleh Indonesia yang keberadaannya harus terus dipertahankan dengan disesuaikan dengan arah perkembangan kematangan demokrasi Indonesia, sehingga kita semua tidak perlu terlalu dihantui rasa takut tentang sejarah kelam MPR dalam masa pemerintahan Orde Baru.

Saiful Anam
Saiful Anam, Advokat | Pengacara | Konsultan Hukum Saiful Anam & Partners www.saplaw.top saifulanam@lawyer.com 08128577799
Berita sebelumnyaMenyingkap Misteri dalam Agama
Berita berikutnyaRusaknya DAS Brantas
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.