Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Amandemen UUD 1945 dan Hilangnya Ciri Khas Bangsa

Beban Politik Perpres KPK

Sorotan terhadap kebijakan pemerintah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum usai. Seakan menjadi sekuel sebuah film yang berlanjut dari satu episode ke episode yang...

Revolusi Industri 4.0 dan Arah Baru Pergerakan Mahasiswa

Saat ini dunia memasuki era baru yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 lahir dari ide revolusi industri ke empat. European...

TBM Ujung Tombak Majunya Literasi Daerah 3T

Saya masih ingat betul Sabtu 23 September 2017 untuk pertama kalinya saya sampai di Desa Widit tempat saya bertugas sebagai Guru Garis Depan (GGD)...

Mengenang Sekularisme

Sekularisme menjadi tema unik sekaligus inspiratif. Pilihannya bukan sekularisme atau tidak sekularisme. Tapi ada wilayah tertentu di mana orang harus bersikap sekular, dan ada...
Saiful Anam
Saiful Anam, Advokat | Pengacara | Konsultan Hukum Saiful Anam & Partners www.saplaw.top saifulanam@lawyer.com 08128577799

Isu aktual tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) kembali mengemuka. Berbagai spekulasi muncul terkait kembali di amandemennya UUD 1945, mulai dari mengaktifkannya kembali GBHN (Garis Besar Haluan Negara), sampai perombakan struktur kelembagaan Negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga tertinggi Negara.

Dua kutub pun muncul seiring mencuatnya kembali isu amandemen kelima UUD 1945, ada yang bernada setuju, namun ada pula yang tidak setuju dengan adanya amandemen UUD 1945. Bukan tanpa dasar, keduanya tentu didasari dengan berbagai pertimbangan dan alasan, salah satu pertimbangan dari pihak yang tidak setuju ialah mandemen UUD 1945 akan berpotensi mengembalikan kekuasaan orde baru yang akan mengancam demokrasi Indonesia.

Sedangkan pihak yang setuju setidaknya terdapat 2 padangan besar, pertama ada yang menginginkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945 sebelum diamandemen, dengan pertimbanganUUD 1945 tidak berhasil membawa Indonesia seperti yang diharapkan oleh pendiri bangsa (the funding fathers), justeru banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pejuang dan pendiri bangsa.

Selain itu pandangan kedua datang dari pihak yang setuju dan menginginkan adanya amandemen UUD 1945 terbatas pada wacana menghidupkan kembali GBHN dan posisi serta kedudukan MPR sebagai Lembaga tertinggi negara.

Pro dan kontra keduanya tidak hanya terjadi pada tingkatan elit politik, pada tingkatan tokoh dan intelektualpun seringkali terdapat perdebatan yang serius dengan berbagai pandangan dan alasan yang cukup rasional antar keduanya serta sama-sama memiliki pendukung fanatik.

Sebelum terlalu jauh menjawab isu tentang pro dan kontra tersebut, ada baiknya kita melihat kembali sejarah tentang apa sungguhnya lembaga MPR di Indonesia.

MPR merupakan lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1ayat (2) naskah awal yang menyatakan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyarawaratan Rakyat” yang kemudian dipertegas oleh Penjelasan UUD 1945 “Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gesamte Staatgewaltliegt bei der Majelis)”.

Dengan demikian asal muasal supremasi MPR yang utama sesungguhnya MPR adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal itu sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Lockedimana diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen).

Pasca amandemen UUD 1945, sesuai yang disepakati oleh PAH I MPR, maka sistem pemerintahan berubah menjadi presidensil, yang dipertegas dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi pelanggaran hukum.

Untuk itu meskipun MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, akan tetapi sesuai kewenangannya dalam hal pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil Presiden memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

Untuk itu meskipun secara kasat mata tidak ada lembaga tertinggi negara, akan tetapi seungguhnya MPR sesuai kewenangannya masih sebagai lembaga tertinggi negara, apalagi MPR berwenang menetapkan dan mengubah UUD 1945.

Selain itu fungsi GBHN bagi keberlangsungan pembangunan bangsa juga tetap dibutuhkan guna menjaga harmoni keberlangsungan pembangunan antar periode pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dapat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

Dengan tidak menafikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penghidupan kembali GBHN, penulis berharap amandemen kelima bukanlah suatu yang perlu ditakutkan, hal itu dikarenakan kewenangan MPR tidak untuk diarahkan kepada pengembalian peran dan fungsi memilih Presiden dan Wakil Presiden serta melakukan impeachment dengan atau tanpa pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sehingga hal yang demikian bukanlah sebuah kemunduran, akan tetapi menguatkan kembali kekhasan bangsa Indonesia di mata Internasional.

Bahkan tidak hanya itu, bagi penulis mengaktifan peran dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) juga layak dipertimbangkan, mengingat senyatanya peran dan fungsi DPA hingga sampai detik ini masih tersalurkan melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang dalam strukturnya dapat diisi oleh para Negarawan yang hidupnya telah selesai tidak terdapat kepentingan selain untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga MPR merupakan lembaga khas yang dimiliki oleh Indonesia yang keberadaannya harus terus dipertahankan dengan disesuaikan dengan arah perkembangan kematangan demokrasi Indonesia, sehingga kita semua tidak perlu terlalu dihantui rasa takut tentang sejarah kelam MPR dalam masa pemerintahan Orde Baru.

Saiful Anam
Saiful Anam, Advokat | Pengacara | Konsultan Hukum Saiful Anam & Partners www.saplaw.top saifulanam@lawyer.com 08128577799
Berita sebelumnyaMenyingkap Misteri dalam Agama
Berita berikutnyaRusaknya DAS Brantas
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pancasila dan Demokrasi Kita Hari Ini

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selamanya sejalan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Legitimasi Pancasila secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan difungsikan sebagai...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.