OUR NETWORK

Ajak Rakyat Memilih, Bukan Memaksa Rakyat Memilih

Meminjam istilah Almarhum Sutan Batoegana, pemilu tahun 2014 dan pilkada 2017 sangatlah “ngerih-ngerih sedap”. Kita dipertontonkan mengenai pentingnya dan sakralnya sebuah jabatan. Harga mati sebuah kemenangan yang ditempuh dengan cara-cara yang “gokil”. Sesama saudara saling hantam, hujat, bahkan ada yang berani tidak mensholatkan jenazah tetangga hanya karena berbeda calon. Pertarungan yang mungkin akan mencapai puncaknya di tahun 2019.

Saya sendiri kurang mengetahui sejak kapan kita percaya dan menganut pada sistem pemilihan kepala daerah dan Presiden dengan cara seperti yang ada sekarang. Saya pribadi masih belum mampu dan berani mengartikan demokrasi sebagaimana yang terjadi sekarang.

Kalau orang-orang pandai menyambut dengan serius ajang pilkada sampai pemilu, saya berani katakan bahwa rakyat kecil menganggap itu sebagai pementasan “ketoprak”. Bahkan, di warung kopi dekat rumah, seorang bapak mengomentari foto calon kepala daerahnya sendiri dengan nada sartir, kata beliau, “gayanya pasang spanduk gede-gede sambil senyum. Baru 3 bulan paling juga sudah ketangkep KPK!”, ada juga yang berkomentar, “memsang foto wajah sendiri sambil janji-janji, apa enggak malu ya?”

Sebenarnya, masih cukup banyak obrolan-obrolan saya dengan tetangga dan warga mengenai calon kepala daerah sampai calon presiden yang lebih “sartir” dari yang di atas. Hanya saja, demi kedaulatan kami sebagai rakyat saya merasa tak harus ditulis pula di sini.

Dari sekian banyaknya komentar, yang ngena di dalam benak saya adalah mengenai rasa malu ketika “menjajakan diri” agar dipilih. Barangkali, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya, saya pribadi sampai saat ini belum menemukan alasan adanya nilai harga diri yang tinggi dari proses “menawarkan diri” sebagai pemimpin.

Sistem demokrasi yang saat ini kita jalani, bagi saya pribadi dalam proses penerapannya masih “kurang tepat”. Pemahaman kita mengenai demokrasi “mentok” pada kalimat “memilih langsung”. Kita mesti berendah hati untuk terus-menerus mencari sistem dan konsep yang baik dan tepat.

Susahnya, di Indonesia adalah ketika anda mengkritik sistem yang saat ini sedang berjalan, tuduhan pro orde baru sampai antri demokrasi akan langsung menghujani anda. Sebagaimana jika anda menyimpan kekaguman yang luar biasa kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan menghayati rasa sedih peristiwa Karbala tuduhan syiah akan melayang kepada anda. Sehingga kajian terhadap sistem yang belum “pas” saat ini mandek dan kita menjalani saja apa yang ada dengan mempertaruhkan masa depan yang sangat gelap.

Proses Memilih Pemimpin

Benar, bahwa demokrasi pertama dicetuskan oleh orang Amerika. Namun, bukan berarti kita meniru mentah-mentah pelaksanaan demokrasi yang ada di Amerika. Harus ada ijtihad serius mulai dari prinsip bernegara sampai budaya yang ada di masyarakat itu sendiri.

Proses memilih pemimpin yang saat ini terjadi mulai dari tingkat desa sampai kepala negara, bagi saya pribadi sangat tidak manusiawi. Sistem yang kita anut saat ini tidak menempatkan manusia sebagai makhluk mulia, yang punya harga diri, kerendahan hati, dan sebagai makhluk yang tidak terlalu senang kalau aibnya terbuka.

Sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi kita hanya dididik untuk menjadi pemimpin. Padahal, semestinya kita juga dididik untuk memiliki kualitas supaya dipilih.

Kalau kita lihat sejarah, misalnya saja zaman setelah Rasulullah SAW wafat, mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman, sampai Ali tidak ada satu pun dari mereka yang mengajukan diri menjadi pemimpin. Beliau-beliau mencontohkan kepada kita tentang pentingnya bercermin. Sebab sedekat apa pun kita dengan Rasulullah SAW dan sehebat apa pun nilai kita di mata masyarakat, kita tetap makhluk yang tak lepas dari rasa khilaf. Beliau-beliau juga mencotohkan bahwa menjadi pemimpin bukanlah jabatan, melainkan amanah dari suatu komunitas baik dalam lingkup yang kecil hingga yang besar adalah sebuah tanggung jawab.

Proses memilih pemimpin sejak Khulafaurrasyidin sampai masa kerajaan-kerajaan sesungguhnya memiliki kemiripan. Di mana yang memilih dan melantik pemimpin adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan musyawarah memilih pemimpin. Rakyat diberikan keyakinan bahwa orang-orang yang diberikan amanat adalah orang-orang yang memiliki kelengkapan ilmu dan kualitas hidup yang pantas untuk menunjuk seorang pemimpin. Merekalah para ulama, pandhito, kerabat raja, dan kaum cendikiawan.

Akan tetapi, proses tidak berhenti sampai di situ. Ada suatu sistem dan budaya yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menghayati siapa pemimpin mereka. Dan pemimpin-pemimpin yang melanggar nilai-nilai bernegara, bersosial, adat dan tradisi biasanya tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Sehingga, proses penilaian rakyat terhadap calon maupun pemimpinnya tidak berlandaskan pada program-program yang diutarakan, melainkan berlandaskan pada kualitas kemanusiaannya.

Sebab program kerja adalah hal yang sangat mudah untuk diutarakan, namun melaksanakannya tak semudah memasak mie instan. Kenapa? Sebab hari ini berbeda dengan hari esok. Bulan ini berbeda dengan bulan esok. Dan tahun ini berbeda dengan tahun esok. Bukan program kerjalah yang membuat ia layak menjadi pemimpin, melainkan caranya menyikapi persoalan, pergantian zaman, hingga pergulatan hidup antar manusia yang berubah sangat cepat.

Kalau benar negara ini adalah negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, mestinya yang ada bukan debat calon pemimpin. Tetapi diskusi dari rakyat mengenai calon-calon pemimpin yang dicalonkan, baik itu oleh partai politik, organisasi non politik, sampai para pemuka agama.

Kalau kita terus mempertahankan sistem yang saat ini ada, maka sampai kapan pun kita tidak pernah memilih pemimpin. Yang ada adalah kita “dipaksa” memilih pemimpin yang mereka calonkan.

Kalau orang-orang yang diberikan hak oleh undang-undang mencalonkan pemimpin itu kualitas kemanusiaan dan hidupnya layaknya para sahabat Nabi, para Waliyullah, Wali Songo, kita akan percaya-percaya saja. Yang jadi masalah, partai-partai politik yang berhak mencalonkan pemimpin itu tidak dapat dijamin bahwa ia mencalonkan sseorang untuk menjadi pemimpin murni demi kepentingan rakyat dan negara. Itulah kenapa kita butuh pengawasan. Dan yang berhak mengawasinya adalah kita, rakyat. Ingat, rakyat!

Bukan kaum cerdik pandai yang berdebat di forum terbuka maupun di televisi. Harus rakyat! Dari tingkat RT sampai Provinsi. Mendiskusikan apakah yang dicalonkan layak untuk dicalonkan atau tidak. Tidak ujug-ujug kita disuruh memilih yang mereka pilihkan.

twitter @AndriAthoillah

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…