in

AHY dan Masa Depan Demokrat


Kisah partai politik tidak akan pernah habis untuk dibahas, salah satunya adalah Partai Demokrat (PD). PD dibawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menguatkan wacana dinasti politik, yaitu bagaimana satu keluarga mengelola partai. Apabila ada yang meminta bukti, kita bisa menyampaikan bahwa SBY sebagai Dewan Pembina PD mengambil alih jabatan Ketua Umum PD. Anehnya, SBY dianggap sebagai dewa penyalamat oleh kader yang mampu mengemban amanah menyelamatkan bahtera demokrat.

Padahal, Ibas Yudhoyono sebelumnya telah dinobatkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) mendampingi Anas Urbaningrum. Jadilah ayah dan anak menegaskan kepemilihan keluarga yudhoyono atas PD. Menurut saya, langkah ini kurang tepat mengingat nama demokrat sejalan bertaut dengan demokrasi. Maka, sebagai permujudan demokrasi harus dikurangi upaya kepemilikan partai oleh keluarga Yudhoyono. Meskipun ada beberapa partai yang melakukan langkah yang hampir serupa.

Bila ditelisik kebelakang, Golongan Karya (Golkar) pada masa Orde Baru dalam kendali total keluarga Soeharto. PDI Perjuangan juga bisa dikatakan sebagai milik ‘trah” Soekarno yang menempatkan Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik sah. Jika tidak ada masalah besar, Partai Gerindra juga berpotensi dimiliki total oleh Prabowo Subianto. Saya berharap partai lain tidak berupaya mengikuti jalan penguasaan partai oleh salah satu keluarga tertentu.

Kembali ke PD, setelah posisi SBY dan Ibas memastikan tanda tangan setiap surat partai dibubuhi oleh ayah-anak Yudhoyono. Maka, proses Yudoyhonoisasi pun mulai diperluas keranah politik taktis. Semua pihak bisa melihat realitas kuasa keluarga Yudhoyono dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017.

Baca Juga :   Ramadhan, Terorisme, dan Persaudaraan Lintas Iman di Inggris

Dengan alasan kepentingan partai, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggalkan baju dinas militernya untuk menghadapi dua pasangan calon lain, Basuki Jhahja Purnama (Ahok) dan Anis Baswedan (Anis). Bayangkan, Mayor AHY yang juga Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ditinggalkan demi kepentingan besar yaitu mimpi memperbaiki jakarta (baca: menurut PD). Simsalabin adakadabra, Yudhoyonoisasi berhasil ditegakkan sampai beberata tahun kedepan.

Sepanjang yang saya ketahui, isu menyiapkan AHY sebagai penerus SBY bisa dikatakan suatu kebenaran. Pencalonan AHY di Pilgubd DKI Jakarta adalah sebagai langkah awal dan bisa diperkirakan ada langkah-langkah lanjutan. Kalah-menang AHY di Pilgub DKI Jakarta sebenarnya tidak berpengaruh, karena itu hanyalah panggung bagi AHY agar dikenal dan menjadi idola pendukung PD. Tugas prajurit PD hanya satu, membuat nama AHY tersebar luas ke seluruh pelosok negeri dengan status putra mahkota Yudhoyono.

Catatan Pemilu


Pada pemilu 2004, PD pertama kali berjuang menghadapi konstalasi politik nasional. Saat itu, PD meraih 7,45 persen suara nasional atau sebanyak 8.455.255 suara (pemilih). Sehingga PD berhak atas 57 kursi DPR yang digunakan sebagai alat tawar mendukung SBY maju di Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK).

Periodesasi awal pasangan SBY-JK ini digunakan sebaik mungkin dengan istilah ‘politik pecitraan’. Banyak kalangan yang percaya bahwa politik pecitraan dengan SBY sebagai tokoh utama berhasil memenangkan pemilu 2009. PD memperoleh 20,9 persen suara nasional atau sebanyak 21.703.137 pemilih. PD pun memiliki jatah 150 kursi atau 26,4 persen dari 550 kursi DPR. Sehingga kepercayaan PD pun meluap untuk mencalonkan SBY sebagai capres untuk priodesasi 2009-2014.

Baca Juga :   Urgensi Desentralisasi Partai Politik

Dari pandangan saya, SBY seakan menutup mata untuk menentukan Budiono sebagai pasangan Wakil Presiden. Sebabnya, pemilih hanya melihat figur SBY dengan istilah “siapapun wakilnya yang penting SBY presidennya”.

Apabila dicoba untuk menghubungkan antara politik SBY pada periode kedua dengan pemilu 2019. Saya melihat sengkarut Presidential Threshold (Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden) dengan  syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di pemilu 2014 adalah langkah yang dibuat oleh Koalisi Pemerintah pendukung Presiden Joko Widodo. Dengan syarat PT 20 persen ini, Presiden Jokowi bebas memilih wakilnya seperti SBY di Pilpres 2009.

Oleh sebab itu, saya tidak akan heran apabila Presiden Jokowi memilih calon wakil sesuai dengan isu yang berkembang. Sebut saja nama-nama seperti : Jendral Gatot Nurmantyo, Jendral Tito Karnavian, atau para ketum partai pendukung Koalisi Pemerintah.

Think Thank Demokrat

Kembali membahas perkembangan PD, paska dihantam pelbagai masalah internal, PD benar-benar jatuh. Misalnya, kasus korupsi yang menimpa beberapa kader PD. Bahkan sang pemenang kongres, Anas Urbaningrum pun terpaksa menginap di hotel prodeo untuk waktu yang lama menemani sang bendaharanya sendiri, Nazaruddin . Akibatnya PD rontok di pemilu 2014, walaupun suaranya lebih sedikit dari pemilu 2004. PD hanya sanggup meraup 10,2 suara nasional atau sebanyak 12.728.913 pemilih. Jika tidak segera diantisipasi, posisi PD akan sangat sulit mengulang kejayaan pemilu 2009.

Apabila kita melihat ketegasan SBY dalam memperkokoh kekuasaan Yudhoyono di PD. Setiap pembaca bisa membaca beban berat yang dipikul oleh AHY. Sang Prajurit kebanggaan wajib menerima amanah dengan ucapan ‘siap perintah ayahanda’. Kemudian, langkah-langkah penguatan kelembagaan PD pun dimulai dengan mendirikan The Yudhoyono Institute (YI). Tugas YI adalah melakukan penelitian, kajian dan analisis data sebagaimana institut lain.

Baca Juga :   Mengapa sepak bola harus berterima kasih kepada Twitter

Produk kajian, penelitian dan analisis YI dijadikan rekomendasi langkah-langkah PD menghadapi pemilu 2009. Dalam perkiraan saya, YI akan membuat tiga kajian yaitu memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 (calon legislatif se-Indonesia dan Pilpres). Pilkada 2018 dijadikan alat ukur karena jangka waktunya tinggal menghitung waktu. AHY bersama tim YI wajib menyelesaikan kajian ‘peta politik 2018’ untuk persiapan pemilu 2019.

Di lain sisi, YI juga menjalankan program pengenalan AHY untuk disiapkan sebagai calon wakil presiden. Kemungkinan ini bisa saja terjadi, bila PT tidak jadi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Dengan begitu, SBY harus menerima Prabowo sebagai capres dengan AHY selaku cawapres. Seandainya AHY tidak bisa meluncur berdampingan dengan Prabowo, rencana cadangannya adalah memenangkan suara nasional agar mendapatkan mayoritas kursi di DPR. Dengan demikian, posisi Ketua Umum PD bisa diberikan kepada AHY sembari menunggu pemilu 2024.

Terakhir, The Yudhoyono Institute seakan-akan pasukan elit (think tank) dalam mempersiapkan strategi dan taktik dalam pertempuran politik. Nasehat Tsun Zhu perlu direnungkan bahwa “perencanaan strategi yang tepat merupakan setengah kemenangan”. Mari kita tunggu kiprah politik Yudhoyono bersaudara.


Written by Andrian Habibi

Pegiat ham dan demokrasi

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR