Selasa, Maret 9, 2021

Adakah Partai Oposisi dalam Sistem Politik Indonesia?

Konfrontasi Laut China Selatan dan Taktik Perang Paul Van Riper

Laut china selatan sedang menjadi konflik dibeberapa negara, ada sekitar enam negara memperebutkan wilayah laut china selatan, seperti China, Taiwan, Brunei, Filipina, Vietnam dan...

Ide Menulis Mentok, Tetap Paksa Menulis

“Ide mentok” begitulah keluhan yang sering saya dengar dari para penulis pemula. Biasanya, kata-kata tersebut akan terus didengungkan olehnya. Yang pasti, implikasinya ialah akan...

Kisruh Indonesia-China Soal Laut Natuna

Tak ada gading yang tak retak dan tak ada pinggan yang tak pecah, hal inilah yang menggambarkan kondisi yang menimpa Indonesia dan China akhir-akhir...

Dehumanisasi Umat Beragama

Indonesia tengah mengalami krisis kerukunan umat beragama. Di tengah-tengah euforia pesta demokrasi yang tinggal beberapa bulan ke depan ─bahkan bisa dihitung hari─ agama selalu...
Ahmad Sholikin
Alumni Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafii Maarif III (SKK - ASM III) dan Penulis di ahmadsholikin.web.ugm.ac.id

Terdapat dua momentum besar yang bisa dijadikan tanda munculnya fajar bagi perkembangan demokrasi modern; pertama, The Glorious Revolution yang terjadi di Inggris pada tahun 1688. Krisis yang dihadapai raja mencapai puncaknya pada tahun 1688. Sehingga terjadi the glorious revolution yang merubah tatanan sistem politik monarki absolut menjadi monarki konstitusional meskipun terjadi secara bertahap.

Dari revolusi tersebut terbentuklah parlemen pertama di Inggris dan terjadi pembagian kekuasaan di Inggris dari kaum feodal kepada para anggtota parlemen pilihan rakyat.

Momentum kedua adalah Declaration of Independence di Amerika tahun 1776. Declaration of Independence adalah suatu akta dari Kongres Kontinental Kedua yang menyatakan bahwa Tiga Belas Koloni memerdekakan diri dari Britania Raya. Deklarasi ini menjelaskan pembenaran atau justifikasi untuk melepaskan diri, dan merupakan pertama kalinya pernyataan kemerdekaan untuk Amerika Serikat. Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu dokumen pendirian Amerika Serikat dan tanggal 4 Juli dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan.

Sebelum kita masuk pada persoalan karakter sistem politik di Indonesia, dan benarkah ada partai oposisi di Indonesia maka perlu bahas ciri utama dari kedua sistem politik tersebut. Aspek-aspek yang membedakan kedua sistem tersebut adalah; a) Mandat, b) Apa dan siapa eksekutif, c) Mekanisme pengawasan.

Mandat Politik

Pemberian mandat dalam sistem parlementer diberikan oleh rakyat kepada para anggota legislatif saja. Sedangkan dalam sistem presidensiil, rakyat memberikan dua mandat, yakni untuk anggota parlemen dan untuk pimpinan eksekutif.

Konsekuensinya, pemilu dalam sistem presidensiil akan lebih rumit daripada pemilu dalam sistem parlementer. Kerumitan itu akan bertambah jika menerapkan sistem pemilu proporsoinal dalam sistem presidensiil.

Akan lebih rumit lagi jika sistem pemilu proporsoinal dalam sistem presidensiil itu berjalan dalam sistem multi-partai. Dan itulah yang terjadi di Negara Indonesia.

Apa dan Siapa Eksekutif?

Mandat dari rakyat diterapkan dalam pemberian suara (election). Dalam sistem parlementer, rakyat hanya memilih para anggora parlemen, bukan memilih pimpinan eksekutif. Lalu dari mana pimpinan eksekutif dipilih ? Pimpinan eksekutif dipegang oleh pimpinan partai politik dengan perolehan kursi 50% + 1 di parlemen.

Jika tidak ada partai politik dengan perolehan kursi 50% + 1 di parlemen, maka partai dengan perolehan kursi terbanyak mengajak partai-partai lain untuk bergabung sampai diperoleh perolehan kursi sebanyak itu. Gabungan partai dalam parlemen ini lah yang disebut “koalisi”.

Pimpinan eksekutif (Perdana Menteri) dipegang oleh partai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen. Sebagai pimpinan eksekutif, perdana menteri memilih para menteri dari para anggota parlemen. Para menteri ini separtai atau sekoalisi partai dengan perdana menteri. Jadi, perdana menteri dan kabinetnya adalah anggota parlemen semua.

Sedangkan dalam sistem presidensiil, rakyat memberikan suara untuk eksekutif dan legislatif. Itu mengapa di Indonesia kita memilih anggota DPD, DPR-RI dan DPRD, lalu juga memilih Presiden/Wapres, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Anggota legislatif  dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam sistem presidensiil, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai pimpinan eksekutif, presiden lalu menunjuk para menterinya. Para menteri tersebut dipilih oleh presiden sekehendak dirinya, karena itu merupakan hak preogratif presiden. Bisa pengusaha, akademisi, politisi, agamawan, tantara, aktivis…. Bebas.

Mekanisme Pengawasan

Mandat dalam sistem parlementer menginduk pada parlemen, karena rakyat hanya memberi mandat pada legislatif. Setiap kebijakan diperdebatkan dalam parlemen, sesama anggota parlemen. Perdana menteri dan menteri nya duduk di satu posisi, sedangkan para oposisi dan kabinet bayangan ada di posisi lain. Kelompok oposisi dalam sidang parlementer duduk berada diseberang penguasa yang berfungsi sebagai pengawas penguasa.

Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial rakyat memberi mandat pada eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan legislatif bersifat seimbang check and balances. Berada pada dua kelembagaan yang berbeda. Harusnya DPR menjadi sebuah lembaga yang utuh untuk melakukan check and balances terhadap kebijakan presiden dan menterinya, pun sebaliknya.

Yang terjadi di Indonesia

Yang terjadi dalam sistem politik di Indonesia adalah sistem presidensiil yang dirancang sangat mirip dengan United States system. Yang membedakannya hanya pada cara bagaimana memilih seorang presiden. Di Indonesia, presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat. Di United States, presiden dan wapres dipilih oleh para elector yang berada dalam electoral college. Para elector itulah yang dipilih langsung oleh rakyat.

Pada konteks negara Indonesia yang diterapkan adalah sistem presidensial dengan multi partai dan ini berbeda dengan United States yang di dominasi dua partai besar saja. Hal ini berakibat pada setiap presiden dan wapres Indonesia selalu harus diusung oleh banyak partai politik. Sehingga terbentuklah aliansi beberapa partai politik untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan disisi lain setiap partai politik dalam waktu bersamaan juga ikut pemilu legislatif.

Secara alamiah terbentuklah pengelompokan partai politik berdasarkan dukungan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga partai politik yang pasangan capres dan wapresnya menang, lalu merasa sebagai partai penguasa. Yang pasangan capresnya kalah, merasa sebagai oposisi.

Di sinilah letak ketidakkonsistenan para politisi kita dalam bersistem politik, sehingga yang terjadi adalah sistem presidensiil rasa parlementer. Dan parahnya itu tidak ditegaskan dalam konstitusi kita. Apalagi sekarang yang terjadi adalah, partai politik yang tidak mendapatkan jatah menteri (PKS, PAN dan Demokrat) mencoba peruntungan mereka untuk 2024 dengan menyebut sebagai partai oposisi. Dalam sistem presidensial tidak ada mekanisme oposisi berhadapan dengan penguasa.

Hal ini mengakibatkan mekanisme checks and balances menjadi lemah, karena DPR terbelah. Yang merasa partai penguasa sibuk membela presiden, sedangkan yang merasa oposisi sibuk mencela presiden.

Lembaga legislatif tidak mampu mengembangkan fungsi menyeimbangi eksekutif, karena sibuk berantem sesama anggota legislatif. Karena ketidakkonsitenan para politisi tersebut mengakibatkan mekanisme check and balances yang menjadi ruh dari demokrasi hilang, dan membawa dampak yang sangat besar bagi rakyat. Hal-hal inilah yang membuat demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja seperti saat ini.

Ahmad Sholikin
Alumni Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafii Maarif III (SKK - ASM III) dan Penulis di ahmadsholikin.web.ugm.ac.id
Berita sebelumnyaBuya bersama Orang-orang Biasa
Berita berikutnyaPolitik Letoisme
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Harap-Harap Cemas Putusan MK pengujian Perubahan UU KPK

Sudah setahun lebih setelah UU No. 19 Tahun 2019 (perubahan UU KPK) disahkan dan bentuk penolakan pun masih senantiasa digulirkan. Salah satu bentuk penolakan...

Mereformulasi Pengaturan Hukum Mitigasi Bencana

Bencana alam seringkali tidak dapat diprediksikan. Dimana jenis bencana alam yang terjadi tersebut turut menimbulkan korban jiwa, kerugian materil ataupun kerugian imateril kepada masyarakat...

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Euforia Bahasa Arab

(Ilustrasi) Pameran busana tradisional Arab dalam Pekan Kebudayaan Saudi Arabia di Jakarta, Minggu (27/3). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean. Entah apa yang ada di dalam pikiran sejumlah...

Injil Muslim: Kontroversi Barnabas Revisited

Minggu ini saya mengajar topik "A Muslim Gospel" (Injil Muslim) dalam mata kuliah "Islam and Christian Theology". Saya menugaskan mahasiswa untuk membaca The Gospel...

Madinah, Tinjauan Historis

Yatsrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah merupakan salah satu daerah yang subur di Jazirah Arab pada masa itu. Penduduk Madinah sebelum Islam...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.